Kritisi Keppres 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

September 19, 2008 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

BOGOR – Setelah 2 tahun lebih berkecimpung dalam dunia pengadaan barang/jasa (lelang, tender) saya sedikit memberanikan diri untuk mengkritisi keputusan presiden no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepanjang jalan perjalanan pengalaman mengadakan barang/jasa di beberapa dinas/instansi pemerintah serta sektoral juga dalam proses pembuatan kontrak ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi masukan untuk kesamaan penafsiran terhadap keppres no. 80 tahun 2003. Beberapa hal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Lampiran I BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa

Inti dari bab ini adalah penjelasan secara umum tentang proses, tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan strukturisasi mulai dari

A. Pelaksanaan untuk Pemborongan dengan uraian penjelasan untuk: 1. Pelelangan Umum, 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung dan 4. Penunjukan Langsung, kemudian;

B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan uraian penjelasan untuk: 1. Seleksi Umum 2. Seleksi Terbatas 3. Seleksi Langsung 4. Penunjukan Langsung, dan seterusnya.

Dalam bab ini seharusnya dibahas tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk semua jenis pengadaan yang meng-cover semua kegiatan/acara dalam pengadaan mulai dari tata cara pra/pasca kualifikasi, aanwijzing (penjelasan), pamasukan dokumen, tata cara pelaksanaan evaluasi dengan beragam metoda evaluasi, sampai dengan pengumuman, masa sanggah dan kontrak. Namun nampaknya dalam penjelasan pada Bab II ini tidak dijelaskan semua pilihan-pilihan tata cara yang konsepnya telah dijelaskan dalam bab I sebelumnya,

Contoh yang signifikan yang dapat menimbulkan multi/dual tafsir, yaitu dalam uraian tentang pelaksanaan evaluasi. Dalam BAB II A.1.f tentang tata cara pelaksanaan evaluasi penawaran untuk pemborongan. Uraian dalam bagian ini lebih cenderung merupakan uraian tata cara untuk evaluasi dengan sistem gugur. Sehingga apabila keseluruhan BAB II ini dijadikan sebagai patokan langsung untuk pelaksanaan pengadaan, maka dalam evaluasi pemborongan untuk semua metoda evaluasi hanya akan dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah saja, (lihat Lampiran I BAB II. A. 1. f). Apabila hal ini diberlakukan maka akan bertentangan dengan Uraian pada BAB I A. 3. b. terutama apabila metoda yang digunakan adalah metoda evaluasi dengan sistem merit point (nilai) baik dengan passing grade atau tanpa passing grade.

Begitu pula dalam penjelasan tata cara pelaksanaan evaluasi untuk jasa konsultansi, dalam BAB II. B. 1. k. tentang pembahasan evaluasi teknis untuk jasa konsultansi, uraian dalam bab ini lebih cenderung merupakan contoh untuk pelaksanaan evaluasi dengan metoda kualitas dan biaya, sedangkan untuk metoda lainnya harus disesuaikan dengan uraian dalam BAB I juga.

Dari penjelasan di atas disarankan ada petunjuk bahwa dalam penjelasan pada beberapa bab tersebut di atas hanya merupakan contoh untuk satu metoda evaluasi saja. Ataupun kalau memang tatacaranya seperti itu maka pada penjelasan BAB I tentang metoda evaluasi harus diselaraskan dengan BAB II, agar tidak terjadi kerancuan dalam metoda evaluasi.

2. Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi dengan metoda Pagu Anggaran dalam Jasa Konsultansi.

Terdapat perbedaan alur pelaksanaan antara tata cara dalam pasal 25 Keppres 80/2003 dengan uraian dalam Lampiran BAB I A. 3. b. 2) c).

Dalam pasal 25 1. d. 13) disebutkan bahwa dalam metoda pagu anggaran dilakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran, bagaimana hal ini bisa dilakukan sedangkan penawaran harga baru dibuka pada pembukaan sampul 2?

Sedangkan dalam Lampiran I BAB I dijelaskan bahwa; Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik. Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang lulus dari persyaratan penawaran biaya tersebut. Jadi dilakukan pembukaan sampul Penawaran Biaya terlebih dahulu, baru kemudian penilaian kualitas teknis dari penawaran yang sama atau lebih rendah dari pagu anggaran.

Dari dua sumber ini terjadi kerancuan bagaimana tata cara pelaksanaan metoda evaluasi jasa konsultansi dengan metoda pagu anggaran, apakah:

1. Harus dilakukan dengan 1 sampul, sehingga bisa dibuka terlebih dahulu harganya.

2. Bila dilakukan dengan dua sampul yang dibuka/evaluasi pertama kali apakah panawaran teknis atau biaya?

Ada beberapa hal lain yang bisa menimbulkan multi/dual tafsir terhadap keputusan presiden ini, namun sebelumnya saya tuliskan disini akan terlebih dahulu dipelajari lebih dalam.

Demikian mudah-mudah berguna, mudah-mudahan para pembaca dapat memberikan masukan untuk hal ini.

Terima kasih

Bogor, Bulan Puasa 2008

heldi yudiyatna

Download Keppres 80/2003

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.net