Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 1)

March 25, 2009 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Hati hati dengan konten artikel ini, ketika penulisan artikel ini masih berlaku Peraturan yang lama yaitu Keppres 80/2003, sehingga disarankan para pembaca untuk membaca juga Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (download disini). Artikel dibawah ini masih bereferensi pada aturan yang sudah aot of date (sudah tidak berlaku lagi)

Sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 27 tentang Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat, bahwa peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:
1.    penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
2.    rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
3.    penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
4.    adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
5.    adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat  pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

Dari dasar hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dengan dasar 5 (lima) point itulah penyedia jasa dapat menyampaikan sanggahannya kepada pangguna anggaran atau kuasanya (KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPK). Apabila materi sanggahan dari penyedia jasa di luar dari 5 (lima) point tersebut di atas maka sanggahan akan dinyatakan tidak diterima oleh PPK.

Seringkali penyedia barang/jasa yang melakukan sanggah (penyanggah) lebih cenderung “menyerang” terhadap kekurangan dari pemenang atau ke arah kecurigaan terjadinya KKN (korupsi kolusi nepotisme) antara panitia dengan peserta pemilihan, dengan tanpa disertai dengan bukti-bukti serta dasar yang kuat, sehingga materi sanggahan dengan mudah dapat dinyatakan tidak diterima. Untuk itu agar dapat memberikan sanggahan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada penyedia barang/jasa harus benar-benar mencermati beberapa hal sebagai berikut:
Mencermati dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran terhadap dokumen pengadaan atau keppres no. 80 tahun 2003 dalam keseluruhan proses pemilihan mulai dari tahapan pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang barang/jasa, antara lain:
–    PENGUMUMAN, pengumuman di koran dan papan pengumuman umum; di koran => 1 (satu) hari pada awal dan selama 7(tujuh) hari pada papan pengumuman, untuk pengadaan di atas 1 milyar pengadaan harus diumumkan di koran nasional sedangkan di bawah 1 milyar cukup di koran propinsi. Apabila ada hal tersebut yang tidak dilaksanakan maka peserta pemilihan dapat mengajukan sanggahan dengan point nomor 1. Yaitu terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan yang ada dalam keppres no. 80 tahun tahun 2003 yang merupakan dasar untuk penyusunan dokumen pengadaan. Dan jangan lupa kumpulkan dan rekam bukti pelanggaran yang terjadi, misalkan apabila panitia tidak mengumumkan paket pekerjaan pada papan pengumuman umum (papan pengumuman kantor dinas/instansi terkait), usahakan setiap hari selama masa pengumuman rekam/photo papan pengumuman umum tersebut, sehingga kita mempunyai bukti fisik bahwa memang selama 7(tujuh) hari kalender dalam masa pengumuman tidak pernah dipasang pengumuman paket pekerjaan tersebut. Lihat juga di koran (nasional-Media Indonesia atau Propinsi) pada tanggal awal pengumuman apakah ada pengumumannya atau tidak, kalau tidak diumumkan/tidak ada, simpan korannya untuk nanti dijadikan alat bukti sanggahan. Kalau diumumkan di koran pada hari ke-2 atau selanjutnya, itu juga merupakan pelanggaran terhadap keppres 80 tahun 2003.
–    DOKUMEN PENGADAAN; seringkali peserta lelang kurang mencermati secara kritis dokumen pengadaan yang diambil ketika melakukan pendaftaran. Sebenarnya di dalam keppres 80 tahun 2003 telah diatur tentang syarat minimal (sekurang-kurangnya) tentang penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam Lampiran I Bab I huruf F (lihat lampiran di bawah), sekurang-kurang ada 12 point persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah dokumen pengadaan dapat memenuhi persyaratan. Sehingga apabila ada salah satu saja syarat tersebut tidak dipenuhi maka peserta pemilihan dapat menyanggah dengan materi sanggahan point no. 1 juga akibat terjadinya penyimpangan isi dokumen pengadaan terhadap keppres 80 tahun 2003. Dokumen pemilihan/pengadaan yang tidak memenuhi persyaratan masih banyak sekali beredar dalam pemilihan di daerah-daerah, hal ini terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan dari panitia pengadaan, padahal sebenarnya bappenas telah menyediakan format standar yang disesuaikan dengan persyaratan dalam keppres 80 tahun 2003 yaitu MDPN (Model Dokumen Pengadaan Nasional) mulai untuk pengadaan barang sampai dengan pemborongan dan jasa konsultansi.

Dokumen Pangadaan yang tidak sesuai dengan 12 point yang ditentukan dalam Keppres 80 tahun 2003 dapat dijadikan salah satu materi sanggah dalam surat sanggahan.

–    AANWIJZING / Penjelasan Lelang

Aanwijzing adalah satu-satunya sarana yang disediakan untuk para peserta lelang agar dapat memahami keseluruhan dari proses pelelangan melalui penjelasan dokumen pengadaan yang disediakan oleh panitia pengadaan. Sehingga untuk itu, para peserta lelang harus benar-benar dapat menilai sampai sejauh mana kualitas dari dokumen pengadaan yang disediakan dan sampai sejauhmana para panitia memberikan penjelasanya. Dalam Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 disebutkan beberapa hal yang harus dijelaskan dalam proses aanwizing antara lain:

a) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;
b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
d) Acara pembukaan dokumen penawaran;
e) Metode evaluasi;
f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g) Jenis kontrak yang akan digunakan;
h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran

Seringkali taktik atau trik yang digunakan panitia pengadaaan adalah hanya dengan membacakan semua “bab/kalimat” dalam dokumen pengadaan tanpa menjelaskan bagaimana esensi dari isi dokumen, panitia membacakan bab per bab sambil menanyakan, bagaimana ada pertanyaan? kalau tidak ada kita lanjut ke bab berikutnya, atau dengan statement, “bab ini standar saja isinya” kita lanjut ke bab selanjutnya. Bagaimana bisa lebih jelas kalau panitia hanya sekedar membacakan isi dokumen pengadaan. Begitu pula seringkali karena keterbatasan pemahaman peserta lelang dalam memahasi proses pengadaan, peserta lelang hanya sekedar menjawab “pass/lanjut” saja, padahal biasanya panitia memasang ranjau-ranjau yang disembunyikan dalam dokumen pengadaan dan tidak dijelaskan secara rinci pada saat aanwijzing apabila tidak ada yang menanyakannya.

Jadi pahami dokumen pengadaan, catat segala kekurangannya, dan tanyakan pada saat Aanwijzing, dan teliti apakah panitia sudah membahas semua hal-hal yg harus dijelaskan (lihat a sd i di atas). Apabila ada hal yang belum jelas/sepakat; ukur waktu antara BAP annwijzing dengan waktu pemasukan penawaran, karena seringkala salah satu trik dari panitia pengadaan adalah dengan memberikan dokumen susulan (secara sengaja atau tidak) setelah aanwijzing dilaksanakan, padahal hal tersebut sebenarnya akan memberatkan peserta lelang karena setelah aanwijzing peserta lelang tidak dapat bertanya lagi kepada panitia apabila dokumen susulannya juga tidak jelas atau masih belum lengkap.

Penjelasan yang tidak lengkap dan tidak jelas dalam acara Aanwijzing dapat dijadikan materi sanggah dalam surat sanggahan, dengan alasan pelanggaran terhadap Keppres 80/2003 Lampiran I BAB II.A.1.d. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

–    PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

Saran yang sangat penting dari saya pribadi untuk para peserta lelang; JADILAH SAKSI dalam pembukaan penawaran. Kenapa? Dengan menjadi saksi kita dapat melihat bagaimana kualitas dokumen penawaran dari lawan-lawan kita!

Apabila anda menjadi saksi dalam pembukaan penawaran, minimalnya lihat persyaratan administrasi dari dokumen pengadaan lawan;

1. Surat Penawaran; lihat nama paket/kegiatan, alamat ditujukan, jangka waktu pelaksanaan, masa berlaku surat penawaran, nilai penawaran, dan semua hal2 yang dipersyaratkan harus ada dan harus sesuai dalam surat penawaran (lihat persyaratannnya dalam dokumen penawaran). Apabila ada ketidaksesuaian maka bisa kita anggap peserta pengadaan tsb sudah gugur (meskipun tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran).

2. Jaminan Penawaran; sama dengan point nomor 1

3. Dokumen administrasi lainnya.

4. Dokumen Teknis yang dipersyaratkan.

Lihat kembali persyaratan2 dalam dokumen penawaran, apa saja yang menjadi syarat wajib dalam dokumen penawaran, karena seringkali berbeda dalam tiap pelelangan, tergantung dari seberapa komprehensip pemahaman panitia lelang ttg dokumen pengadaan dan jenis pengadaan barang/jasa yang akan diadakan.

Apabila ada satu saja persyaratan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan, tapi tidak dipenuhi dalam dokumen penawaran, maka kita dapat langsung meminta panitia untuk mencatatnya untuk digugurkan dalam tahapan evaluasi nanti, dan apabila memungkinkan segera dokumentasikan kesalahan tersebut dengan camera atau sejenisnya. Dengan kesalahan yang sudah terbuka atau diketahui oleh semua peserta pengadaan tapi kemudian panitia tetap memenangkannya, hal ini merupakan saran empuk dalam materi sanggahan. Kalau panitia masih berani seperti itu; Nekad namanya… 🙂

2. Pemetaan Lawan

Dalam acara pemasukan dan pembukaan penawaran, kita juga seringkali dapat “memetakan” kubu-kubu yang menjadi lawan kita dalam pelelangan, atau bahkan apabila panitianya “ceroboh” kita dapat melihat panitia “condong” ke peserta mana… Salah satu contoh, saya pernah memperoleh video dari konsultan yang menjadi klien konsultan lelang yang saya garap yang berisi penawaran dari 2 (dua) peserta pengadaan yang dimasukkan dalam satu kantung plastik. Bagaimana cara/trik agar dapat memperoleh gambar/video tersebut tanpa dicurigai/diketahui panitia atau peserta lain nanti akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Dengan adanya video tersebut, panitia sudah tidak dapat berkutik lagi untuk dapat memenangkan kubu/grup tersebut, karena sudah ada bukti dari indikasi KKN.

–    PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPPBJ dari pejabat yang berwenang. Ini yang sering lupa dilakukan oleh panitia, yaitu memberitahukan kepada peserta lelang, seringkali mereka hanya menempelkan pengumuman pemenang di papan pengumuman tanpa mengirimkan pemberitahuan kepada peserta lelang. Kalaupun lelang dilakukan dengan e-procurement, minimalnya pemberitahuan dapat dikirimkan via email.

Kalau panitia lupa, materi ini dapat dijadikan sebagai bahan sanggahan karena sudah terjadi pelanggaran tehadap keppres 80 tahun 2003 Lampiran I BAB II. A. 1. j. tentang pengumuman lelang.

bersambung ke bagian-2

Part -2.    pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa,
Part -3.    barang/jasa yang akan diadakan, dan
Part-4.    hal-hal lainnya yang terkait dengan pengadaan/pemilihan tersebut.

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.net