Perpres 70 tahun 2012 – Perubahan Perpres 54 tahun 2010

August 23, 2012 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Sebagai penebus rasa bersalah saya sewaktu mengikuti acara sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 yang diselenggarakan LKPP – Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan di Hotel Bidakara pada tanggal 14 Agustus 2012, yang mana pada waktu mengikuti acara tersebut saya benar-benar terkantuk-kantuk dan pulas tertidur, padahal ada kameramen baik kamera jepret atau kamera TV yang meliput acara tersebut, tapi karena memang situasi sangat kondusif dengan ruang ber AC, plus sedang puasa pula, walaupun sudah duduk di bangku barisan depan… sudahlah ya pasrah saja deh… Suara merdu ibu Nur yang menyajikan presentasi sosialisasi Perpres 70 dan diselingi suara “serak serak basah” khas pak Prof. Himawan, bahkan suara berapi-api dari pak Setyabudhi pun tidak dapat mengganggu nikmatnya “ibadah” di bulan ramadhan tersebut.

Sudah diberi fasilitas, diberi ilmu, diberi souvenir tas yang bagus, plus CD perubahan, ditambah sertifikat sosialisasi Perubahan Perpres… kurang apalagi coba… So terima kasih Pak Prof. Himawan, Bu Nur, pak Setya, dan tim LKPP atas acaranya dan mohon maaf bila saya waktu itu tidak maksimal mengikutinya ūüôā Untuk itu, sebagai penebus dosa dan agar dapat mengejar ketertinggalan materi dari Peraturan terbaru tentang pengadaan barang jasa pemerintah pengganti perpres 54 tahun 2012, yaitu perpres 70 tahun 2012, saya mencoba membuat tabel, matriks, perbandingan, head to head, face to face, atau apapun istilah kerennya dari perpres 54 tahun 2010 terdahulu dengan penggantinya yaitu perpres 70 tahun 2012. Pasal demi pasal dengan menggunakan 2 laptop dicoba untuk disandingkan, diteliti bagian-bagian mana saja yang berubah, karena kalau tidak jeli, intro atau keterangan di awal pasal yang berubah tidak menyebutkan bagian dari ayat mana saja yang berubah. Tidak lagi dicampur adukan dengan Keppres 80 tahun 2003 (dan perubahannya) yang jadul, tapi hanya membandingkan head to head Perpres 54 dengan Perpres 70 tahun 2012.

Produk ini adalah produk ke dua versi perpres 70 setelah saya membuat Buku Konsolidasi Perpres 70, namun kerena katanya akan dicetak oleh P3i maka konsolidasi ini masih saya protect ūüôā

Beberapa pasal belum dikomentari tapi tinggal sedikit lagi dan mungkin formatnya masih kurang maksimal tapi untuk sementara saya upload dulu dah sebagai oleh-oleh pulang kampung lebaran kemarin.Insya Allah setelah acara keluarga minggu ini akan disempurnakan kembali formatnya.

Berikut adalah link download nya, selamat ber lebaran, selamat kembali bekerja untuk yang masuk hari Kamis ini dan Salam Pengadaan dari Bogor.

Download Rekap Perubahan Perpres 54 tahun 2010 menjadi Perpres 70 tahun 2012

(Kalau ada masalah dengan downloadnya mohon laporan di komen, terima kasih atas kunjungannya)

Mudah-mudahan perbandingan lampiran penjelasan dan perka nya yang tebalnya kurang lebih 1000 halaman bisa segera di rekap juga, mohon doanya saja agar bisa terselelsaikan.

Berikut adalah sedikit gambaran dari isi file head to head P54 dan P70.


Keterangan: yang bold (tebal) adalah perubahannnya, tanda “-” berarti pasalnya tidak berubah, Resume dan Komen adalah ringkasan dari perubahannya.

Psl

Tentang

Perubahan

Resume & Komen

1 Pengertian dan Istilah 1.¬† Pengadaan¬† Barang/Jasa¬†¬† Pemerintah¬† yang¬† selanjutnya disebut¬† dengan Pengadaan Barang/Jasa¬† adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan¬† Kerja Perangkat Daerah/Institusi¬† yang prosesnya¬† dimulai dari¬† perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.2.¬† Kementerian/Lembaga/Satuan¬† Kerja Perangkat¬† Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† adalah instansi/institusi ¬† yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.8. Unit Layanan¬† Pengadaan yang selanjutnya¬† disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusiyang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† yang¬†¬†¬†¬†¬†¬† bersifat permanen, dapat¬† berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.24.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan¬†¬† Konstruksi dengan jumlah¬† Penyedia yang¬† mampu melaksanakan diyakini terbatas untuk pekerjaan yang kompleks.25.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).26.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 1. Semula Institusi LAINNYA => Institusi2. Semula Institusi LAINNYA => Institusi4.a Pemerintah Daerah 

8. Semula; Unit Organisasi Pemerintah => K/L/D/I

9. Semula; personil yang memiliki sertifikat Keahlian PBJ

24. Pelelangan Terbatas dapat dipakai untuk Pengadaan Barang

25. dan 26  Semula; sd 200Juta => Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung sd 5 milyar

2 Ruang Lingkup
3 Pelaks PBJP; Swakll atau Pemilihan
4 PBJP ; B, PK, JL, JK Penjelasannnya saja; definisi B, PK, JL, JK dan contoh2nya Penjelasan berubah c.e d.x
5 Prinsip Pengadaan
6 Etika Pengadaan Penjelasannnya saja; Definisi EETTBAA Penjelasan berubah 6.e
7 Organisasi PBJ (2)  Organisasi  Pengadaan  Barang/Jasa  untuk  Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:a.       PA/KPA;b.       PPK;b1.    ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; danc.       Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.(2a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut  pada ayat (1)  dan ayat (2)  tidak terikat tahun anggaran.(4) Perangkat  organisasi  ULP   ditetapkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tim Pengadaanpd Swakll,(2a) Org PBJ tdk terikat tahun anggaran(4) semula disebutkan: kepala, sekreatariat, staf pend, kelompok kerja => diserahkan ke MenPAN.Penjelasan berubah ayat (3)
8 PA
9 KPA pengangkatan
10 KPA dekons
11 Tugas PPK (1) PPK¬†¬† memiliki tugas¬† pokok¬† dan¬† kewenangan¬† sebagai berikut: …c.¬†¬†¬†¬†¬†¬† menyetujui bukti pembelian atau¬† menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:(2)¬†¬†¬†¬† c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan¬† teknis¬† untuk¬†¬† membantu¬† pelaksanaan tugas ULP; dan (1c) Semula; menandatangani Kontrak => Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:(2c) Semula; tenaga ahli pemberi penjelasan¬† teknis¬† (Aanwijzer) => Istilah Aanwijzer dihilangkan
12 Syarat PPK (2) Untuk ditetapkan sebagai¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:f. ¬†¬†¬†¬†¬†¬† tidak¬† menjabat¬†¬† sebagai¬† Pejabat¬† Penanda¬† Tangan Surat¬† Perintah Membayar (PPSPM)¬† atau Bendahara; dan(2a)¬† Persyaratan tidak ¬†¬†¬†¬† menjabat sebagai PPSPM sebagaimana¬† dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk¬† PA/KPA¬†¬† yang¬† bertindak¬† sebagai PPK.(2b)¬† Dalam hal tidak ada personil¬† yang¬†¬†¬†¬†¬† memenuhi persyaratan untuk¬† ditunjuk sebagai PPK,¬† persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:a.¬†¬†¬† PPK¬† yang dijabat¬† oleh pejabat¬† eselon I¬† dan II¬† di K/L/D/I; dan/ataub. ¬† PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan¬† sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas,¬† persyaratan¬† pada¬† ayat (3)¬† huruf¬†¬† a dapat¬† diganti dengan paling kurang¬† golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa. 

 

 

(2) f. Semula sebagai pengelolan keuangan => Pejabat  Penanda  Tangan Surat  Perintah Membayar (PPSPM)  atau Bendahara(2a) Persyaratan PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.(2b) Tidak perlu bersertifikat; a. PPK,PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II diK/L/D/I, b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.(4) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.Penjelasan berubah

Selanjutnya apabila untuk pasal berikutnya sd pasal 136 dan memang dapat bermanfaat untuk membantu mengetahui perubahan perpres 70 tahun 2012 dari pada baca buku perpres yang tebal, silahkan download pada link di atas.

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.net