Johan Budi : Jangan Rangkap Jabatan dalam Pengadaan

February 8, 2014 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

Sudah menjadi rahasia umum, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan “lahan basah” tempat ‘jamur’ korupsi tumbuh dengan subur. Menurut data dari Indonesia Procurement Watch, sekitar 70 persen praktik korupsi bersumber dari ranah PBJ, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tentu lebih menarik lagi, kalau kita lihat postur APBN 2013 lalu, dimana pemerintah menganggarkan Rp370 triliun untuk pengadaan barang dan jasa.

Langkah pemerintah untuk membasmi korupsi di sektor ini, diawali dengan membuat sistem dan unit kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hingga saat ini, LPSE telah diterapkan di 344 instansi pusat dan daerah di 31 provinsi.

Namun, hal ini belum optimal meski sistem online ini sudah diterapkan hampir di semua kementerian dan lembaga. Faktanya, masih ada kasus yang mencuat dari sektor ini. Yang paling anyar, pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan kasus pencetakan Al-Quran di Kementerian Agama.

Fungsional Pengadaan Barang & Jasa KPK, Budi Haryanta mengatakan bahwa tujuan dibuatnya LPSE yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. “LPSE juga memperbaiki tingkat efisiensi yang sebelunya masih menggunakan sistem konvensional,” katanya.

Untuk membangun pengadaan yang kapabel, kata Budi, setidaknya ada enam pilar, yaitu people, process, technology, strategy, governance dan organizational interface. “Tiga pertama itu sangat penting,” tegas Budi. Soal teknologi, sejatinya sudah diterapkan melalui sistem e-procurement lewat LPSE. Begitu pula dengan proses, telah memiliki payung hukum yang jelas dan telah memerinci seluruh tahapan pengadaan itu.


Soal kebocoran korupsi yang masih terjadi seperti dua kasus di atas, Budi menekankan bahwa LPSE hanyalah sebuah perangkat. “Secanggih apapun teknologinya, sekomplet apapun aturannya, sepanjang SDM-nya masih bermasalah, potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa akan tetap ada,” katanya. Yang dia sesalkan, pembangunan kompetensi SDM tidak segencar upaya membangun sistem teknologi dan aturan yang ada.

Sebagai pengetahuan, Budi menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan. Pertama, di sebut pengguna anggaran, setingkat menteri (kementerian) atau pimpinan/komisioner (lembaga/badan/komisi Negara). Kedua, kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat yang ditetapkan pengguna anggaran untuk menggunakan APBN. “Kalau di kementerian biasanya dilimpahkan ke sekjen.”

Ketiga, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menetapkan spesifikasi teknis barang atau jasa, harga penetapan sendiri (HPS), serta merancang dan menandatangani kontrak. Keempat, unit layanan pengadaan (ULP) yang akan melakukan pelalangan dari awal sampai akhir.

Yang paling penting, setiap orang tidak boleh rangkap jabatan. “Kalau di KPK tidak ada seperti itu. Harus orang yang berbeda.”

Selain itu, sebagai pejabat pengadaan, kata Budi, juga harus menguasai seluk-beluk barang atau jasa yang dilelang. Ini penting, lanjut dia, sebab, vendor bisa menyetir spesifikasi di luar kebutuhan yang seharusnya sehingga berpotensi terjadinya penggelembungan dana dan ketidakefisienan.

Idealnya, harap Budi, setiap sumber daya yang terlibat dalam pengadaan, haruslah seorang profesional yang fokus pada tugasnya. “Bukan pekerjaan sampingan sehingga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas itu. Karena tanggung jawabnya besar,” kata dia.
kpk
sumber: kpk.go.id

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.web.id

Comments

2 Responses to “Johan Budi : Jangan Rangkap Jabatan dalam Pengadaan”
  1. tinyurl.com says:

    I loved as much as you will receive carried out right here.
    The sketch is attractive, your authored material stylish.
    nonetheless, you command get got an shakiness over that
    you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  2. Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for
    this website? I’m getting fed up of WordPress
    because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
    I would be awesome if you could point me in the direction of a good
    platform.

  3. Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this site, and post is actually fruitful for me,
    keep up posting these types of posts.

  4. Superb, what a webpage it is! This blog presents useful data
    to us, keep it up.

  5. Inspiring quest there. What occurred after? Good luck!

  6. g says:

    At this time it sounds like BlogEngine is the best blogging platform out there
    right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  7. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the posts I realized it’s new to me.
    Regardless, I’m definitely delighted I came across it and
    I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

  8. Because the admin of this website is working, no doubt very soon it will be well-known, due to its quality contents.

  9. Amazing! Its in fact awesome post, I have got much clear idea on the topic of from this piece of writing.

  10. Asking questions are truly good thing if you are
    not understanding anything completely, but this post provides good understanding even.

  11. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
    I mean, what you say is important and all.
    Nevertheless think of if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”!
    Your content is excellent but with images and clips, this blog could definitely be one of the greatest in its niche.
    Wonderful blog!

  12. ANGELINA says:

    salam kenal pak Heldi …..
    Izin bertanya…
    saya menjabat sebagai bendahara materiil disamping itu saya juga pejabat pengadaan (karena berhubung dikantor cuma saya yang memiliki Lulus sertifikat Barjas). apakah itu bisa dan tidak termasuk RANGKAP JABATAN? mohon pencerahan….
    terima kasih

    • Heldi says:

      Meskipun tidak ada aturan yang eksplisit melarang tetapi sesuai artikel tersebut di atas, sebaiknya rangkap rangkap jabatan seperti yang ditanyakan mulai ditiadakan, karena fungsi pejabat pengadaan itu mirip dengan ulp meskipun dalam lingkup yang lebih kecil.
      Demikian terima kasih sudah berkunjung dan salam pengadaan dari bogor.

      Heldi y

Komentar Anda... Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.