KPBU – Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

September 14, 2015 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Pengadaan Barang Jasa

KPBU 70Bogor, 10 – 12 September 2015, berlokasi di Hotel 101 Surya Kencana Bogor, selama 3 (tiga) hari bersama bu Azadeh kopp moini, pa Jhon, dan Pa Zul yang merupakan pakar pakar Pengadaan berbentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), seperti Kapten Spok mencari galaxi galaxi baru di alam semesta ini (space… the final frontier…), akhirnya saya menemukan galaxy tertinggi dari pelajaran pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebelumnya galaxy SCM (Supply Chain Management) sempat menjadi bahasan yang cukup memusingkan dalam pembelajaran pengadaan, sekarang KPBU menjadi keilmuan yang lebih memusingkan untuk dipelajari 🙂

So terima kasih pa Robin, Bu Diah dan teman teman LKPP lainnya yang telah memfasilitasi pelatihan ini, meskipun singkat namun sudah memperkenalkan dengan mendalam apa itu KPBU. Mulai dari beda KPBU dengan pengadaan tradisional, wew… pengadaan tradisional…. jadi pengadaan dengan perpres 54 tahun 2010 serta SCM adalah pengadaan tradisional di mata mereka ya? Ya memang nampaknya begitu, karena di awal sudah kelihatan beda dan beratnya pengadaan KPBU ini.

KPBU harus mengandung beberapa point inti antara lain:

1. Berdurasi Jangka Panjang (long term) 10-15 tahun atau bahkan 25-30 tahun.

2. Berbasis Pembagian Resiko dan Mitigasinya.

3. Pekerjaan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik

4. Spesifikasi berorientasi Output

5. Bundling or Processes yang jelas

6. Badan Usaha memperoleh remunerasi atau pengembalian Investasi yang jelas.

7. DBFO, BOT, BOOT, ROT, BROT, dsb

Pengadaan atau proyek proyek berikut merupakan contoh yang BUKAN KPBU :

– Kerjasama biasa/Umum, Swastanisasi, Sub Kontraktor, Kontrak Service, Komersialisasi, Public Owner Enterprice.

Tujuan utama dari KPBU adalah untuk:

– Mambantu pendanaan pembangunan, yang mana pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya raksasa, yang tidak mungkin bisa di handle oleh APBN, kalau mau pakai APBN maka kemungkinan akan menambah defisit negara.

–  Untuk mempercepat pmbangunan infrastruktur di Indonesia, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan.

– Meningkatkan iklim Investasi di Indonesia.

Dengan skema user charge dan kepastian pengembalian yang jelas, mudah-mudah KPBU bisa menjadi senjata handal untuk segera memajukan negara ini.

Untuk proses pengadaannya, KPBU didasakan pada Perka LKPP nomor 19 tahun 2015, secara prinsip mengatur KPBU yang sederhana dengan 1 tahap, KPBU besar dan komplek dengan 2 tahap, kompetitif, gabungan teknis dan harga. Serta Pekerjaan besar komplek 2 tahap dengan metode BaFO (Best Final Offer).

Dah pa Hartono nya sudah datang…. nanti disambung lagi ya, mau rapat dulu nih, thks dan salam Pengadaan dari Pancoran Barat

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.net