Pejabat Daerah Takut Jadi Panitia Pengadaan

August 20, 2016 by  

Artikel ini ada pada kategori Pengadaan - Kasus Pengadaan

Memang sudah seharusnya takut ya, kenapa harus takut? karena:
– Masih adanya kriminalisasi terhadap kasus kasus pengadaan yang murni administratif selalu di bawa ke ranaha pidana.
– Proses pengadaan selalu diintervensi dengan kepentingan kepentingan politis.
– Pengadaan tidak dilakukan oleh ahlinya, pejabat jadi PPK hanya bermodal sertifikat keahlian dasar PBJ, apakah cukup ahli?
– Para pihak tidak menjunjunga tinggi prinsip dan etika pengadaan, bahkan mungkin tidak tahu apa itu prinsip dan etika pengadaan
– Para pembuat kebijakan tidak kompak menyelaraskan aturan aturan yang bersinggungan dengan pengadaan. Masing masing bergeming pada ego sektoral masing-masing yang berakibat pada terjadinya ekosistem pengadaan yang tidak sehat.
– Kesejahteraan para pelaku pengadaan kurang diperhatikan, jafung PBJ berapa honornya coba? pasti takut lah… takut tidak bisa “makan”.
– Pasti takut karena pembinaan terhadap penyedia masih lemah. di konstruksi coba berapa persen pemborong daerah yang bagus? di pengadaan barang, bagaimana pembinaan usaha kecilnya? di konsultan, bagaiamana nasib tenaga ahlinya? minta S2 dan S3 pegalaman 10 tahun apa ada? Jasa lainnya… hampir tidak tersentuh…
– Pembinaan Sumber Daya… berkutat pada belajar aturan aturan yang pada prakteknya terbentur dengan multitafsir dan multi dimensi dengan sektor lainnya, harusnya kuatkan di keilmuan pengadaannya terlebih dahulu.
– dll silahkan tambahkan di komentar di bawah ya…
takut
Contoh kasus:
Pejabat Daerah Takut Jadi Panitia Pengadaan
sumber: http://www.koran-jakarta.com/pejabat-daerah-takut-jadi-panitia-pengadaan/
anyaknya berita soal pejabat yang tersangkut korupsi, sedikit banyak mempengaruhi pembangunan di daerah. Sejumlah pejabat di daerah takut menjadi panitia pengadaan karena mereka tidak ingin nanti tersangkut masalah hukum.

“Banyak pejabat abdi negara yang takut jadi panitia pengadaan. Mereka takut masuk penjara, salah satunya karena memang berita gaduh yang terekspose di media menjadi kekhawatiran juga,” kata asisten bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng), Timbul Tamba, di Semarang Kamis (18/8).

Hal itu disampaikan Timbul pada diskusi bertema Penegakan Hukum Tanpa Kegaduhan yang digelar Forum Jurnalis Kejaksaan Tinggi (FJKT) Jateng. Dalam diskusi yang dikemas Nyoto Bareng Cak Sugeng dan sekaligus pengukuhan FJKT Jateng itu dibuka Wakil Kepala Kejati Jateng Sulijati. Hadir pembina FJKT, Asisten Bidang Intelijen Kejati Jateng, J Hendrik P. Menurut Timbul, berita yang berpotensi menimbulkan gaduh itu juga memengaruhi pembangunan di daerah.

Hal ini karena masih minimnya dana pembangunan infrastruktur terutama proyek strategis nasional. “Namun, kita punya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang mendampingi dalam proyek yang memang harus hati-hati dalam prosesnya mulai dari lelang supaya bisa sampai ke masyarakat,” kata Timbul.

Seperti diketahui, pemberitaan media massa terkait kasus hukum secara gencar dan masif dinilai dapat menimbulkan suatu kegaduhan. Presiden Jokowi pernah menekankan untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum tingkat penuntutan. Namun, tidak sedikit yang menganggap hal ini membatasi media, khususnya jurnalis dalam mendapatkan keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum.

Asas Kemanfaatan
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Amir Machmud, menyebutkan kegaduhan itu terkadang diperlukan karena tanpa gaduh maka tidak ada pembelajaran, khususnya dalam mengawal penegakan hukum.

Dalam hal ini perlu ditekankan satu asas kemanfaatan bagi pembaca dengan mengedepankan rambu etis sebagai jurnalis. “Instruksi presiden bisa digarisbawahi sebagai jalan tengah.

Namun, jika kita menangkap ada muatan pesan secara berlebihan ini yang saya kira kita bisa memandang sebagai celah normatif,’’ ujar Amir dalam acara yang dihadiri berbagai elemen hukum mulai dari akademisi, advokat, notaris, hakim dan sejumlah komunitas pemerhati korupsi.

Dosen Fakultas Hukum Undip, Umi Rozah, menambahkan perlunya menghargai asas praduga tak bersalah dalam satu pemberitaan. Tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik mengacu pada pertimbangan keamanan dan kemungkinan bisa membahayakan informan atau pelapornya.

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net
Share
Blog ini adalah versi lama dari heldi.net, silahkan kunjungi Blog baru di www.heldi.net