Masalah Perencanaan Pengadaan – Pengadaan Tablet Android Rp 1,3 M

Pertanyaan besarnya adalah: Aplikasinya sudah siap belum? kalau alat untuk report mah banyak pilihan sebenarnya, tidak harus dengan tablet seharga rp. 5juta, ya bisa lebih murah atau lebih mahal. Namun sudah siap belum aplikasi report nya?

Kemudian seberapa butuh atau apakah memang benar benar dibutuhkan barang ini untuk para penyuluh lapangan? Ternyata pusat yang merencanakan katanya…

Setelah pertanyaan pertanyaan tersebut bisa dijawab, barulah ke spesifikasinya, jangan sampai HPS tablet nya sampai 5 jutaan. Pakai smartphone biasa saja mungkin bisa. Tukang Gojek saja bisa pakai handphone biasa untuk koordinasi dengan gojek dan penumpangnya. Yang terpenting tadi itu, aplikasinya sudah siap belum, tentunya bukan hanya siap-siapan ya…. tapi benar benar GTG dan GTP 🙂

Hati hati saja ini lelangnya, jangan sampai gagal, karena ini barang umum, masa beli tablet saja tidak bisa? Kemudian jangan sampai ribut, karena tablet itu banyak merk dan jenisnya, masa tidak bisa memilih barang yang bagus? Banyak kok barangnya di pasaran. Kalau barang khusus, susah dideteksi kebeadaannya di pasar, kemudian jenisnya juga jarang… nah baru ada alasan untuk gagal lelang atau gaduh ya. Misal pengadaan Badak Bercula Satu… nah ini susah kan? 🙂

Berikut beritanya…

Pemkab Bandung Diminta Batalkan Pengadaan Tablet Android Rp 1,3 M
Soreang- Center Budget Analysis (CBA) meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bandung membatalkan dokumen lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait rencana pengadaan tablet android senilai Rp 1.295.000 000. Pembelian tablet android untuk para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dinilai sangat mubadzir.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan, pengadaan tablet android untuk para penyuluh KB tersebut sangat mubadzir. Karena belum tentu semua penyuluh itu menguasai teknologi informasi.

Belum lagi, tablet android ini bisa dikatakan barang yang mudah rusak. Jika seperti itu, uang negara miliaran rupiah akan terbuang begitu saja.

“Saya berharap Pemerintah Pusat dan Satker di Pemerintah Kabupaten Bandung yakni Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), membatalkan dokumen lelang itu. Karena cuma buang-buang uang negara secara percuma saja,”kata Uchok, Selasa (6/9/16).

Persoalan lainnya, kata Uchok, untuk penyuluh bukan secanggih dan semewah apa perangkat yang dipergunakannya. Tapi sejauh mana seorang penyuluh itu bisa meyakinkan masyarakat dengan program-program pemerintah di bidang KB.

Sehingga, kata dia, lebih baik anggaran tersebut dibelanjakan untuk obat-obatan KB atau perangkat lainnya yang benar-benar bisa mendukung dan mensukseskan program KB di masyarakat.

“Masih banyak cara lain yang lebih efektif ketimbang menghamburkan uang negara hanya untuk membeli tablet android. Kalau alasannya untuk pelaporan ke pusat agar lebih cepat, kan masih ada cara lain yang tidak perlu menghamburkan uang, seperti pakai fasilitas internet di kantor kecamatan, desa atau bahkan di Kantor BKBPP itu sendiri,”ujarnya.

Uchok menduga, rencana pembelian tablet android menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu, ada pengusaha yang berkepentingan agar barang dagangannya laku. Yakni dengan menjadi pembisik kepada para pengambil kebijakan di pemerintah.

Sekretaris BKBPP Kabupaten Bandung, M. Haerun didampingi Kasubag Penyusunan Program, Suhud Hikmatin mengatakan, rencana pembelian 259 unit tablet itu, sesuai anjuran dari Pemerintah Pusat.

“Kami hanya perencanaanya saja. Sedangkan untuk pembeliannya juga ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena memang kami tidak boleh melakukannya. Sebenarnya ini juga bukan keinginan kita, tapi pusat yang menganjurkan, agar laporan dari penyuluh lapangan bisa langsung ke pusat,” kata Haerun.

Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian tablet android, kata Haerun, pihaknya mengajukan sarana kelengkapan yang lain. Namun, karena Pemerintah Pusat menginginkan laporan dari penyuluh lebih cepat, kemudian pihaknya memutuskan untuk melakukan pengadaan tablet android.

“Selama ini untuk pelaporan kan prosesnya dari desa ke kecamatan, kemudian ke pusat. Sedangkan waktu yang diberikan pusat itu setiap bulan laporan harus masuk setiap tanggal 15. Dengan pengadaan tablet ini, proses laporan bisa lebih cepat dari desa langsung ke pusat,” katanya.

Tak hanya itu saja, nantinya pusat pun bisa memantau keberadaan penyuluh di lapangan. Selain itu bisa mempermudah pengendalian laporan, karena smartphone yang digunakan akan dilengkapi aplikasi pencatatan pelaporan.

Laporan-laporan dari para penyuluh lapangan ini, di antaranya laporan bulanan seperti peserta Keluarga Berencana, bina keluarga, institusi masyarakat desa, kegiatan PLKB penyuluhan dan lain sebagainya.

“Sekarang rencana pengadaan itu masih diolah ULP. Kalau kami inginnya secepatnya. Tapi, targetnya minimal pada Oktober dan maksimal November,” ujarnya.

Rencananya, harga per satuan tablet android yang dianggarkan tersebut satu unitnya Rp 5 juta, dengan spesifikasi android quadcore lolipop, RAM 2 GB, Memory Internal 16 GB, layar minimal 7 inci. Total anggarannya sebesar Rp 1,295 miliar untuk pengadaan 259 unit tablet android bagi para penyuluh lapangan yang ada di 31 Kecamatan, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Ini adalah blog versi lama heldi.net , untuk upate bira pengadaan treabaru Silakan kunjungi blog terbaru di www.heldi.net