\n

Perka LKPP no 4 tahun 2016 – Penyelesaian Sengketa Pengadaan

September 8, 2016 by  
Filed under peraturan pengadaan

Peraturan Kepala LKPP nomor 4 tahun 2016 ini berisi tentang LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, di sah kan pada tanggal 20 Mei 2016 oleh kepala LKPP berisi IX BAB dengan 34 Pasal. Perka ini berisi tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa melalui cara Arbitrase.

Cara Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelesaian perselisihan pengadaan barang/jasa ini merupakan pilihan alternatif di luar peradilan umum yang didasarkan pada klausul yang ada di dalam penyelesaian perselisihan pada kontrak atau perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.

Apabila para PPK ingin menggunakan layanan ini, maka dalam klausul kontraknya munculkan cara Arbritase sebagai cara peyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk lebih jelasnya silahkan download Perka LKPP nomor 4 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah di bawah ini:


perkalkpp

Share

Dinas Paling Lelet di kota Bogor – Bina Marga dan Wasbangkim

September 7, 2016 by  
Filed under Kota Bogor

Wah bahaya ini, kan sudah bulan September, tinggal 3 bulanan lagi ke akhir tahun anggaran 2016. Padahal untuk lelang saja bisa 2 minggu sampai sebulanan waktunya, belum ada resiko gagal lelang dan sanggahan serta keterlambatan tandatangan kontrak. Kalau baru mulai lelang, bagaimana nasib paket paket pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan?

Kalaupun waktunya cukup sampai akhir tahun, namun pengadaan konstruksi dengan waktu yang mepet seperti ini akan menghadapi resiko ketika terjadi keterlambatan. Akan ada buah simalakama nantinya, kalau diberi waktu tambahan akan lewat tahun anggaran, kalau putus kontrak maka pekerjaan tidak selesai. Read more

Share

Masalah Perencanaan Pengadaan – Pengadaan Tablet Android Rp 1,3 M

September 7, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Pertanyaan besarnya adalah: Aplikasinya sudah siap belum? kalau alat untuk report mah banyak pilihan sebenarnya, tidak harus dengan tablet seharga rp. 5juta, ya bisa lebih murah atau lebih mahal. Namun sudah siap belum aplikasi report nya?

Kemudian seberapa butuh atau apakah memang benar benar dibutuhkan barang ini untuk para penyuluh lapangan? Ternyata pusat yang merencanakan katanya…

Setelah pertanyaan pertanyaan tersebut bisa dijawab, barulah ke spesifikasinya, jangan sampai HPS tablet nya sampai 5 jutaan. Pakai smartphone biasa saja mungkin bisa. Tukang Gojek saja bisa pakai handphone biasa untuk koordinasi dengan gojek dan penumpangnya. Yang terpenting tadi itu, aplikasinya sudah siap belum, tentunya bukan hanya siap-siapan ya…. tapi benar benar GTG dan GTP 🙂

Hati hati saja ini lelangnya, jangan sampai gagal, karena ini barang umum, masa beli tablet saja tidak bisa? Kemudian jangan sampai ribut, karena tablet itu banyak merk dan jenisnya, masa tidak bisa memilih barang yang bagus? Banyak kok barangnya di pasaran. Kalau barang khusus, susah dideteksi kebeadaannya di pasar, kemudian jenisnya juga jarang… nah baru ada alasan untuk gagal lelang atau gaduh ya. Misal pengadaan Badak Bercula Satu… nah ini susah kan? 🙂

Berikut beritanya…

Pemkab Bandung Diminta Batalkan Pengadaan Tablet Android Rp 1,3 M
Soreang- Center Budget Analysis (CBA) meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bandung membatalkan dokumen lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait rencana pengadaan tablet android senilai Rp 1.295.000 000. Pembelian tablet android untuk para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dinilai sangat mubadzir.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan, pengadaan tablet android untuk para penyuluh KB tersebut sangat mubadzir. Karena belum tentu semua penyuluh itu menguasai teknologi informasi.

Belum lagi, tablet android ini bisa dikatakan barang yang mudah rusak. Jika seperti itu, uang negara miliaran rupiah akan terbuang begitu saja.

“Saya berharap Pemerintah Pusat dan Satker di Pemerintah Kabupaten Bandung yakni Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), membatalkan dokumen lelang itu. Karena cuma buang-buang uang negara secara percuma saja,”kata Uchok, Selasa (6/9/16).

Persoalan lainnya, kata Uchok, untuk penyuluh bukan secanggih dan semewah apa perangkat yang dipergunakannya. Tapi sejauh mana seorang penyuluh itu bisa meyakinkan masyarakat dengan program-program pemerintah di bidang KB.

Sehingga, kata dia, lebih baik anggaran tersebut dibelanjakan untuk obat-obatan KB atau perangkat lainnya yang benar-benar bisa mendukung dan mensukseskan program KB di masyarakat.

“Masih banyak cara lain yang lebih efektif ketimbang menghamburkan uang negara hanya untuk membeli tablet android. Kalau alasannya untuk pelaporan ke pusat agar lebih cepat, kan masih ada cara lain yang tidak perlu menghamburkan uang, seperti pakai fasilitas internet di kantor kecamatan, desa atau bahkan di Kantor BKBPP itu sendiri,”ujarnya.

Uchok menduga, rencana pembelian tablet android menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu, ada pengusaha yang berkepentingan agar barang dagangannya laku. Yakni dengan menjadi pembisik kepada para pengambil kebijakan di pemerintah.

Sekretaris BKBPP Kabupaten Bandung, M. Haerun didampingi Kasubag Penyusunan Program, Suhud Hikmatin mengatakan, rencana pembelian 259 unit tablet itu, sesuai anjuran dari Pemerintah Pusat.

“Kami hanya perencanaanya saja. Sedangkan untuk pembeliannya juga ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena memang kami tidak boleh melakukannya. Sebenarnya ini juga bukan keinginan kita, tapi pusat yang menganjurkan, agar laporan dari penyuluh lapangan bisa langsung ke pusat,” kata Haerun.

Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian tablet android, kata Haerun, pihaknya mengajukan sarana kelengkapan yang lain. Namun, karena Pemerintah Pusat menginginkan laporan dari penyuluh lebih cepat, kemudian pihaknya memutuskan untuk melakukan pengadaan tablet android.

“Selama ini untuk pelaporan kan prosesnya dari desa ke kecamatan, kemudian ke pusat. Sedangkan waktu yang diberikan pusat itu setiap bulan laporan harus masuk setiap tanggal 15. Dengan pengadaan tablet ini, proses laporan bisa lebih cepat dari desa langsung ke pusat,” katanya.

Tak hanya itu saja, nantinya pusat pun bisa memantau keberadaan penyuluh di lapangan. Selain itu bisa mempermudah pengendalian laporan, karena smartphone yang digunakan akan dilengkapi aplikasi pencatatan pelaporan.

Laporan-laporan dari para penyuluh lapangan ini, di antaranya laporan bulanan seperti peserta Keluarga Berencana, bina keluarga, institusi masyarakat desa, kegiatan PLKB penyuluhan dan lain sebagainya.

“Sekarang rencana pengadaan itu masih diolah ULP. Kalau kami inginnya secepatnya. Tapi, targetnya minimal pada Oktober dan maksimal November,” ujarnya.

Rencananya, harga per satuan tablet android yang dianggarkan tersebut satu unitnya Rp 5 juta, dengan spesifikasi android quadcore lolipop, RAM 2 GB, Memory Internal 16 GB, layar minimal 7 inci. Total anggarannya sebesar Rp 1,295 miliar untuk pengadaan 259 unit tablet android bagi para penyuluh lapangan yang ada di 31 Kecamatan, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Share

Wow Keren – Satu CV menang di 20 lebih paket di Batam

September 6, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Tidak banyak informasi yang diperoleh dari hasil browsing di google.com, mbah google menampilkan 1 halaman penuh browser hasil penarian dengan kata kunci “CV Fokus Renovation Pengadaan”, sedangkan halaman kedua sudah mulai bias dengan kata kunci lainnya. Kenapa memakai kata pengadaan? karena kalau tanpa kata pengedaan maka pencarian akan melebar ke bahasa inggris dan menampilkan hasil diluar dari kontek pengadaan.

Beberapa link menampilkan hasil pengumuman paket pekerjaan yang dimenangkan oleh CV. Focus Renovation, antara lain di lpse.batamkota, lpse.keprigov, lpse.batam, lpse.bppbatam (badan pengusahaan batam). Selain pengumuman pemenang muncul berita berita terkait hal ini seperti dari kepriupdate.com, posmetro.co, batamtoday.com, dan teratas ada batampos.co.id.
Dari informasi lelang diperoleh alamat dari CV Focus Renovation adalah di KOMP. RUKO CIPTA EMERALD BLOK A NO.10 BATAM – Batam (Kota) – Kepulauan Riau dengan nomor NPWP – 03.291.183.6-215.000.

Terkait menang di 23 paket pekerjaan, tidak terdeteksi secara lansung, karena dari halaman pertama google hanya 1 lpse yang memenangkan CV tersebut yaitu di lpse.batamkota. Pada beberapa paket lain CV> Focus Renovation hanya sekedar sebagai peserta atau calon pemenang cadangan saja.

Kalau memang benar adanya berita ini, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah SKP (Sisa Kemampuan Paket) ketika mengerjakan satu pekerjaan masih mencukupi atau tidak. Apabila tidak mencukupi bisa terjadi ada ketidakjelian pokja ULP dalam meneliti dokumen kualifikasi penyedia. Ada modus lainnya yaitu saling meminjam di antara penyedia, atau bahkan perusahaan ini mungkin merupakan perusahaan spesialis pinjaman alias perusahaan cap bendera. Dalam beberapa kasus seleksi jasa konsultan saya sering menemukan hal ini. Satu nama perusahaan muncul dalam beberapa paket dan dijadikan sebagai pendamping atau dapat juga dijagokan menjadi pemenang, namun ketika di klarifikasi ternyata orang di belakangnya masih orang orang lama juga yang menjadi direktur perusahaan berbeda.

direktur focus renovationAtau memang… jangan berburuk sangka dulu donk… bisa saja memang perusahaannya bagus, persyaratan dalam dokumen pengadaan semuanya di penuhi, kemudian harga juga bisa menawarkan harga termurah, ya mau apa lagi… pasti menang banyaklah… Hal ini juga dikatakan oleh direkturnya, kalau memang salah ya digugurkan saja, kenapa dimenangkan katanya 🙂

Berikut adalah kumpulan beritanya:

Satu CV Menangkan Puluhan Tender, Bau Persengkongkolan Tercium Kuat

Kemenangan CV Focus Renovation di 23 tender pelelangan, akhir tahun lalu, memang mengundang tanya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam mencium adanya persekongkolan dalam proses pelelangan tersebut.

“Baunya sangat kuat,” kata Ketua KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar, Senin (5/9).

Ia mempertanyakan alasan si kuasa pengguna anggaran yang memecah tender pengadaan bahan bangunan untuk sejumlah kelurahan menjadi beberapa paket pelelangan. Padahal, tender tersebut bisa dilelang dalam satu paket pelelangan.

Sebab, jenis tendernya sama. Itupun berada di wilayah-wilayah yang jaraknya cukup dekat. Wilayah Batam tidak begitu luas untuk dijelajahi.

“Kalau letaknya antar pulau, wajarlah. Tapi ini masih di Batam. Batam kan kecil,” tuturnya.

KPPU telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)lkpp. LKPP pun kaget mendengar satu perusahaan yang mampu memenangi 23 tender dalam waktu berdekatan. Terlebih, itu kali pertama perusahaan tersebut mengikuti proses pelelangan.

Tender-tender yang dimenangkan CV Focus Renovation mulai dari pengadaan bahan bangunan Kelurahan Patam Lestari dengan nilai kontrak Rp 337.351.000. Pengadaan bahan bangunan Kelurahan Bulang dan Lintang sebesar Rp 334.786.000.

Lalu, pengadaan bahan bangunan Kelurahan Seilangkai sebesar Rp 334.772.000, Kelurahan Duriangkang Rp 338.125.000 dan Kelurahan Pulau Buluh sebesar Rp 332.153.800. Kelurahan Karas Rp 338.325.000 Kelurahan Pulau Abang sebesar Rp 336.306.000 serta di Kelurahan Kabil sebesar Rp 279.378.000.

Pengadaan bahan bangunan Kelurahan Taman Baloi sebesar Rp 335.372.000 dan Kelurahan Teluk Kering sebesar Rp 336.221.000. Pengadaan bahan bangunan Kelurahan Tembesi Rp 334.163.000, Kelurahan Tanjunguma sebesar Rp 286.433.000. Terakhir pengadaan bahan bangunan Batu Merah Rp 333.859.000. Lelang pengadaan itu dilakukan di bulan Oktober hingga Desember 2015.

Ada kemungkinan, kata Lukman, kemenangan CV Focus Renovation sudah direncanakan. Sebab, si pejabat sudah memperkirakan, CV Focus Renovation tidak akan menang apabila tender dikumpulkan dalam satu paket.

“Pengaturan waktu juga harus dipertanyakan,” katanya lagi.

Keadaan ini, menurut Lukman, bukan satu-satunya di Indonesia. Modus yang sama juga berlangsung di kota-kota lain di Indonesia. KPPU menduga ada kelonggaran pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Lukman mengatakan, dalam waktu dekat, KPPU akan bekerja-sama dengan LKPP terkait peraturan tersebut. KPPU akan memberi masukan perbaikan atas peraturan itu.

Selain itu, KPPU juga akan memberikan sosialisasi kepada pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Supaya kejadian ini tidak selalu berulang.

“Karena kalau kami turun langsung, banyak tenaga, waktu, dan pikiran yang terfokus untuk kasus ini. Padahal, kasus serupa juga tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi banyak,” ujarnya.

Satu CV Menangkan Puluhan Tender, Bau Persengkongkolan Tercium Kuat


==============

Satu CV 23 Proyek di Distako, Dewan: Macam Tak Ada Perusahaan Lain

Wakil Ketua DPRD Batam, Zainal Abidin dalam waktu dekat ini akan segera memanggil para pihak, terkait temuan penyimpangan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) data LPSE oleh Dinas Tatakota (Distako) Batam perihal satu perusahaan bisa memenangkan 23 proyek lelang secara bersamaan.

“Kita akan panggil Kepala Unit Pelayanan Lelang (UPL) nya,” janji Zainal usai rapat di Gedung DPRD Batam, Selasa (30/8/2016). Pihaknya nanti akan membahas kenapa praktik dugaan monopoli itu bisa terlaksana.

“Itu ada mekanisme nya. Apakah sesuai aturan atau tidak,” tambah Nuryanto, Ketua DPRD Batam. Menurutnya, pengadaan jasa dan barang itu sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010.

“Jika tidak sesuai, pihak yang bewajib atau penegak hukum harus masuk untuk memeriksa,” tegas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Sebagai pengawas, dewan menilai ke 23 proyek tersebut sangat tidak normal. “Macam tak ada perusahaan lagi. Mungkin ini ada monopoli,” kata dia menduga.

Untuk hal ini, pihaknya sudah mewakilkan ke Wakil Ketua DPRD Batam Zainal untuk segera memanggil pihak Kepala UPL dari Distako Batam serta pemenang tender CV Focus Renovation untuk meminta keterangan terkait ketimpangan ini. “Satu perusahaan memenangkan 23 proyek, boleh tapi tidak umum,”

Sumber:http://www.posmetro.co/read/2016/08/31/2516/Satu-CV-23-Proyek-di-Distako-Dewan-Macam-Tak-Ada-Perusahaan-Lain

==============
Satu CV 23 Proyek di Distako, Dewan: Macam Tak Ada Perusahaan Lain – See more at: http://www.posmetro.co/read/2016/08/31/2516/Satu-CV-23-Proyek-di-Distako-Dewan-Macam-Tak-Ada-Perusahaan-Lain#sthash.3iT9VFBg.dpuf

Banggar DPRD Batam memukan dugaan korupsi di Dinas Tata Kota (Distako) Batam. Dari 163 pelelangan proyek di LPSE pada tahun 2015, sebanyak 23 proyek dimenangkan oleh CV Focus Renovation yang berada di Ruko Cipta Emerald Blok A No. 10, Batam Kota.

Marlon Brando Siahaan, salah satu anggota banggar DPRD Batam menyebutkan, berdasarkan Keputusan Presiden RI, sebuah perusahaan hanya dapat memenangkan pelelangan maksimal 5 proyek.

“Tetapi kasus ini tidak lazim, kok bisa ada satu perusahaan bisa memenangkan hingga 23 proyek,” kata Marlon dalam Rapat Pertanggunjawaban Distako Batam di DPRD Batam, Kamis (25/8/2016).

Celakanya lagi, CV Focus Renovation diketahui hanya bergerak di bidang penjual bahan material. Dimana anggaran yang dikucurkan kepada CV Fokus Renovation menelan hingga Rp 7,77 miliar yang digelontorkan dari APBD 2015.

“Patut diduga telah terjadi permainan dengan oknum-oknum Distako,” tegasnya.

Sementara itu Agung Fitrihanto, Kabid Perumahan dan Pemukiman Distako Batam membantah CV Focus Renovation memenangkan 23 proyek pelelangan.

“Tahun lalu kami hanya ada 24 proyek yang dilelang dan tiap pemenang hanya mendapatkan maksimal 2 proyek,” kata Agung, seraya berkelit disinggung soal CV Focus Renovation.

Dari 24 proyek yang dilelang, Distako Batam mengaku ada sekitar 20 perusahaan yang memenangkan lelang proyek. Rata-rata perusahaan pemenang lelang hanya menerima dana sebanyak Rp 200 juta lebih dari APDB 2015.

Perbedaan LPSE di Distako Batam ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proyek lelang yang dimenangkan CV Fokus Renovation juga tidak sesuai dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pusaran dugaan korupsi di Distako Batam bukan kali ini saja. Setelah kasus korupsi pengadaan lampu hias MTQN 2014, dugaan korupsi yang belum tersentuh hukum dalam proyek Program Pemberdayaan Masyarakat (PM-PIK) dahulu PNPM Perkotaan.

Proyek massif jelang Pilkada 2015 tersebut menyedot APBD 2015 hingga Rp 32 miliar, meliputi bahan ditenderkan dengan pagu Rp 350 juta (total : Rp 350 juta x 64 kelurahan = Rp 22,4 miliar) dan sisanya upah Rp 150 juta (total: Rp 150 juta x 64 kelurahan = 9,6 miliar). Pekerja menggunakan BKM di 64 kelurahan.

Dugaan tindak pidana dalam proyek PM-PIK antara lain para personil P2KP melakukan double job. Jelas ini sudah melanggar surat kontrak mereka dengan pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Satker P2KP Provinsi.

Para personil tersebut juga diduga telah merugikan negara dengan melakukan kontrak ganda dengan Distako Batam, sejak 2014. Para personil P2KP yang dipimpin Koodinator kota, An, bersama-sama dengan Satker PM-PIK diduga memanipulasi anggaran perjalanan dinas palsu sejak 2014, markup kegiatan 2015 (HPS dimarkup).

– See more at: http://kepriupdate.com/distako-batam-di-pusaran-korupsi/#sthash.1MqhW69M.dpuf

================

Pemenang Lelang Distako: Kalau Tahu Salah, Kenapa Dimenangkan

CV Focus Renovation, membantah kalau pihaknya telah melakukan monopoli lelang terkait 23 proyek milik Dinas Tatakota (Distako) Batam yang dimenangkan oleh perusahaannya.

“Kalau dibilang monopoli saya tak terima, karena saya sudah sesuai prosedur,” bantah Erik, Direktur di perusahaan yang bergerak di bidang jual beli material bahan bangunan, kepada wartawan, Kamis (1/9/2016) siang.

Dikatakan dia, kenapa bisa menang banyak karena penawarannya saat itu terendah. Dirincikan Erik dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2015 itu pihaknya mendapat 4 proyek fisik dan 19 proyek pengadaan. Dimana menurut dia itu terpisah dan dalam aturan nya lelang fisik tersebut maksimal 5 proyek.

“Ke empat proyek fisik itu adalah jalan. Lainnya pengadaan bahan material,” jelasnya. Kenapa yang lain bisa kalah, sehingga perusahaan yang sudah berdiri sejak 23 April 2013 ini memborong semua, Erik mengaku tidak tahu. “Bisa saja berkas nya kurang lengkap atau apa saya tidak tahu,” duganya.  Untuk total fisik dan pengadaan sekitar  Rp5,7 miliar.

Diakuinya, CV Focus Renovation untuk dokumen semua lengkap dan siap bertarung. Katanya perusahaan yang kalah itu kebanyakan tidak memiliki izin SIUP. “SIUP itu berbunyi pengadaan material bangunan. Karena banyak toko material tidak punya izin SIUP,” ungkapnya.

Dia pun mengaku tidak memberi uang pelicin atau ucapan terima kasih kepada pihak Distako Batam untuk memuluskan proyek nya tersebut. Namun kata Erik, yang ikut lelang saat itu 61 perusahaan sedangkan yang dimenangkan perusahaannya sebanyak 19 proyek.

“Mungkin harganya yang lebih bagus kita,” tambahnya. Tapi, 61 perusahaan ini katanya bukan satu tempat saja.  “Kok tahu salah, kenapa saya dimenangkan, setahu saya memang tak salah, karena mereka berani memenangkan kita,” kata dia lagi.

Bahkan Erik menantang siap diproses secara hukum jika yang dilakukannya itu tidak sesuai aturan. “Masalahnya paling satu paket tak selesai jadi masalah, tapi proyek kita selesai semua. Dibayar semua,” tambahnya.

Masih kata Erik, sejak 1998 bergelut di kontraktor, pihaknya baru tahun 2015 ikut proyek lelang dari Distako. “Baru kali ini kita ikut Distako, dapat banyak proyek. Sebelumnya pernah ikut proyek fisik BP Batam dan Provinsi Kepri,” katanya. Erik menambahkan kalau hari ini (kemarin) pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Pemko Batam.
– See more at: http://www.posmetro.co/read/2016/09/01/2545/Pemenang-Lelang-Distako-Kalau-Tahu-Salah-Kenapa-Dimenangkan#sthash.qDoPoVS7.dpuf

Share

Pentingnya Perencanaan Pengadaan – Lambatnya pengadaan larvasidasi di Meranti

September 5, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Belajar dari kasus Pengadaan Larvasidasi di Dinkes Meranti, kita dapat melihat betapa pentingnya perencanaan pengadaan. Untuk melakukan proses pengadaan yang harus diperhatikan bukan hanya proses lelang nya saja, karena proses pengadaan terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama, yaitu
1. Perencanaan
2. Pemilihan Penyedia
3. Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)

Pelaksanaan pemilihan penyedia seringkali disorot, namun apabila perencanaan pengadaannya tidak diperhatikan juga maka akan terjadi pengadaan yang barang/jasa nya terlambat diadakan, meskipun pemilihan penyedianya lamcar, pelaksanaan pekerjaannya aman, namun barang yang dibutuhkan datang tidak sesuai dengan kebutuhan waktu tertentu, ini lah yang terjadi seperti pada kasus di bawah ini.

Lelang Dini atau lelang sebelum tahun anggaran berjalan adalah salah satu solusinya. Para stake holder pengadaan harus tahu kapan barang/jasa yang akan diadakan dibutuhkan untuk dipakai, apalagi kalau menyangkut pelayanan masyrakat atau bahkan nyawa masyarakat. Solusi lainnya adalah dengan memasukan komoditas barang/jasa ke dalam katalog nasional atau katalog lokal. LKPP sudah mengakomodir hal ini, tinggal para stakeholder pengadaan di daerah mengusulkan dan memproses nya agar barang/jasa yang diperlukan dapat diadakan dengan proses non lelang atau melalui katalog elektronik.
Read more

Share

Sumber Bencana di Pengadaan – Bupati Banyuasin kena OTT KPK

September 5, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Inilah sumber segala bencana dalam Pengadaan Barang/Jasa; Ijon, Suap, Gratifikasi atau apapun namanya dengan memberikan janji akan memberikan pekerjaan kepada penyedia yang memberikan uang. Kalau hal ini tidak terungkap dengan OTT (Operasi Tnngkap Tangan) KPK, maka nanti yang akan kalang kabut adalah Pokja ULP nya, karena harus mengakomodir keinginan petinggi nya untuk memenangkan salah satu penyedia yang sudah setor uang di awal.

Berikut beritanya dari Tempo.co

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan, Ahad, 4 September 2016. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati membenarkan penangkapan tersebut. Namun ia dia tidak bersedia menjelaskan detail penangkapan dan kasus yang melibatkan Yan Anton.
Read more

Share

Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

August 25, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Tulisan ini menunjukkan beberapa putusan/vonis janggal terkait dengan korupsi tipe merugikan keuangan negara di sektor pengadaan pemerintah. Disebut janggal karena satu atau kombinasi dari poin-poin berikut: (i) substansi perkara lebih merupakan perkara hukum administrasi atau perdata daripada pidana; (ii) patut diduga bahwa jika publik mengetahui duduk perkara, maka akan memandang tidak adil jika terdakwa divonis bersalah; (iii) kasus ini dibela oleh atau terjadi dibawah pimpinan atau menimpa kepada orang yang dipersepsikan reformis dan bersih. Tulisan ini fokus pada poin pertama dan berargumen bahwa hukum pidana melanggar batas wilayah hukum administrasi dan perdata karena rendahnya standar pembuktian pada korupsi tipe merugikan keuangan negara. Standar pembuktian yang berlaku adalah “more likely than not”, dan bukan “beyond reasonable doubt”. Maraknya indikasi orang-orang dipidana padahal kesalahannya adalah administrasi atau perdata merupakan isu keadilan yang dijamin oleh konstitusi. Maka, Pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya hal ini (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor) perlu diuji ulang oleh MK. Sekalipun hal yang sama pernah diuji oleh MK, namun disampaikan beberapa argumentasi hukum mengapa MK harus menerima permohonan pengujian ini kembali kelak.
Read more

Share

« Previous PageNext Page »