\n

Buku Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010

September 26, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Buku Konsolidasi Perpres 54 Tahun 2010 ditujukan untuk mempermudah mempercepat mengetahui perubahan-perubahan apa saja dalam pasal-pasal pada Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 yaitu Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Semua perubahan dalam perpres 54 tahun 2010 telah Blend dalam buku konsolidasi ini, sehingga tidak perlu membuka buku prerpres dan buku perubahannya, cukup satu buku konsolidasi yang sudah memuat semua perubahannya.

Perbedaan atau kelebihan buku konsolidasi versi www.pengadaan.web.id adalah dalam buku konsolidasi ini benar-benar fokus pada kata atau kalimat yang berubahnya saja. Tidak seperti format buku konsolidasi Keppres 80 tahun 2003 dulu atau versi konsolidasi Perpres 54 lainnya yang sudah beredar yang mungkin masih berfokus pada ayat atau pasal yang mengalami perubahan, sehingga kemungkinan esensi apa yang berubah harus melalui proses membaca satu pasal atau ayat tersebut dan melakukan analisa apa yang berubah dari pasal atau ayat tersebut. Melalui buku konsolidasi versi pengadaan.web.id, pembaca dapat langsung dan cepat mengetahui bahwa hanya terdapat satu kata atau satu kalimat perubahan, atau pasal atau ayat ini benar-benar total tanpa harus membaca banyak dan menganalisa terlebih dahulu apa yang berubah dari pasal atau ayat ini.

Sebagai contoh signifikan, dalam ada beberapa perubahan dari satu pasal atau satu ayat yang perubahannya itu hanya; garis miring (/) dirubah menjadi “dan”, atau semula “K/L/D/I” dirubah menjadi “Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, apabila semua ayat atau pasal di tandai berubah tentunya masih belum jelas di bagian mana perubahan detailnya dan harus dianalisa terlebih dahulu dari pasal atau ayat sebelum perubahan. Buku Dalam buku Konsolidasi ini masalah tersebut dapat teratasi sehingga para pembaca dapat mudah mengetahui secara cepat kata, kalimat atau bagian bahkan konsep apa yang berubah dari pasal atau ayat dalam Perpres 54/2010.

Buku konsolidasi perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga dilengkapi dengan penjelasannya, namun kelebihan dari versi ini adalah tetap efektif dan efisien dengan hanya menampilkan penjelasan yang memang ada penjelasannya. Penjelasan yang isinya hanya “cukup jelas” tidak ditampilkan di buku konsolidasi ini. Begitu pula perubahan perubahanyang muncul dalam penjelasannya ditampilkan dengan jelas dengan huruf miring hanya pada kata atau kalimat yang berubahnya saja, sehingga dengan cepat dapat mengetahui dan mengerti pada point mana terjadi perubahan.

Buku Konsolidasi ini hanya merupakan alat bantu untuk memudahkan pembaca memahami perpres 54/2010 dan semua perubahannya dan tidak dimaksudkan untuk memberikan advishukum atau menggantikan fungsi peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secararesmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Diingatkan juga agar dalam hal pengambilankeputusan dan tindakan-tindakan lain yang berimplikasi hukum maka pembaca tetap perlumerujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secara resmi melalui Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara atau instansi pemerintah yang bersangkutan.

Buku ini hanya 80 halaman, perubahannya sudah masuk, penjelasan sudah masuk, cukup tipis dibanding buku lainya yang mencapai lebih dari 100 bahkan 200-an halaman. Buku ini adalah buku pertama yang akan dirilis dari rencana dua buku yang akan di publish. Buku satu lagi adalah buku kamus atau buku saku pengadaan barang/jasa yang berisi tentang penjelasan istilah-istilah dalam pengadaan barang/jasa, sekarang masih dalam penyusunan tambahan istilah dari pengadaan swasta….

Buku Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010 sekarang dalam tahap editing pra cetak mudah-mudah bulan depan sudah beredar, untuk memperoleh softcopy-nya dan mencetak /print sendiri dari pada nunggu lama-lama. silahkan download pada menu download atau link ini :

menu download
Download Buku Konsolidasi Perpres 54/2010 dan perubahannya PLUS penjelasannya (79 halaman)

Share

Sertifikasi PPK dibarter dengan Persyaratan Multi Years

February 12, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Halah jangan tertipu dengan judulnya… judul aslinya sebenarnya adalah : “Revisi Perpres 54/2010 Sertifikasi Diusulkan Ditiadakan“. Sengaja judulnya dibedakan untuk memancing untuk mengkliknya… maklumlah strategi marketing 🙂 so selamat membaca beritanya… silahkan dikomentari apakah setuju atau tidak pada kolom komentar di bawah postingan ini…

Jurnas.com | KEMENTERIAN Keuangan mengusulkan agar kewajiban sertifikasi keahlian pengadaan barang atau jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditiadakan. Soalnya, tugas PPK tidak berkaitan langsung dengan persoalan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

“Ada banyak permintaan dari PPK agar supaya tidak perlu pakai sertifikat. Karena tugas PPK bukan melakukan pelelangan, mereka adalah manajer yang mengkoordinasi pelaksaan dan program kegiatan satuan kerja,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto di Jakarta, Kamis (9/2).

Kewajiban sertifikasi keahlian PPK tercantum dalam Pasal 127 Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dimana, PPK pada Kementerian dan pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang atau Jasa paling lambat 1 Januari 2012. “Jumlah PPK itu sekitar 40 ribuan seluruh Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan kalau sebanyak itu harus ada sertifikatnya,” kata Agus.

Sejauh ini, menurutnya, penghapusan sertifikasi ini masih sedang didiskusikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Kewajiban sertifikasi menjadi salah satu klausul yang dipandang harus diubah dalam revisi Perpres Nomor 54/2010. “Jadi persyaratan itu ingin dihilangkan. Tapi ini masih perlu didiskusikan lagi,” kata Agus.

Sebaiknya, kewajiban sertifikasi hanya diberlakukan bagi Unit Layanan Permanen (ULP) atau panitia yang berhubungan langsung dengan pengadaan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu mengeluhkan minimnya penyerapan anggaran oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Ditenggarai, ini lantaran aturan pengadaan barang atau jasa, Perpres No.54/2010, yang dinilai terlalu ketat. “Revisi Perpres harus sudah jadi 12 Maret mendatang. Kalau terlalu lama ya tidak bisa dipakai tahun ini,” kata Agus.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Agus Prabowo meminta agar persyaratan kontrak tahun jamak (multiyears) dipermudah. Itu dinilai bisa mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal pemerintah. “Persyaratannya dipermudah, dimana kontrak multiyears diserahkan kepada menteri dan pimpinan lembaga bersangkutan,” katanya

Dalam Perpres Nomor 54/2010 ditegaskan, kontrak tahun jamak diatas Rp10 miliar harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun Anggaran. Mochammad Wahyudi Komitmen (PPK) ditiadakan.

Share

Penerapan Perpres 54/2010 dalam Rumah Tangga

April 1, 2011 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berikut adalah catatan dari blog teman saya sesama instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu om Guskun yang ada di www.guskun.com

Dalam salah satu kelas Pengadaan di Surabaya, 10 Maret 2010, ada pertanyaan sederhana dari peserta mengenai gambaran pembagian tugas Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pertanyaan sederhana, substansial, dan spontan yang tidak pernah saya duga dan tidak saya pelajari sebelumnya. Sebagai pengajar, untuk menjaga kepercayaan peserta Diklat, saya tidak boleh menyerah begitu saja. Otak harus berpikir cepat, momentum tidak boleh hilang.

Seketika muncul ide, menggambarkan pembagian kewenangan menurut Perpres 54/2010 dalam rumah tangga. Suami sebagai KPA, Istri sebagai PPK dan Asisten (PRT) sebagai Pejabat Pengadaan. GREAT !!!!
Sebagai KPA dalam rumah tangga, Suami berwenang menentukan KEBIJAKAN UMUM rumah tangganya, menentukan TUJUAN rumah tangga dan bagaimana tujuan akan dicapai. Sebagai konsekwensi dari KPA Rumah Tangga, Suami wajib MEMBERIKAN PAGU BELANJA kepada istrinya.  Jika suami ingin makan rawon misalnya, cukup bilang ke Istrinya agar masak rawon, tanpa perlu tahu apa bumbu-bumbunya.

Istri, adalah PPK dalam rumah tangga. Setelah menerima PAGU BELANJA dan mengetahui keinginan suami, misalnya masak rawon. Istri harus mampu menentukan SPESIFIKASI TEKNIS dan rician BAHAN yang harus dibeli untuk memasak rawon. Tidak hanya itu, Istri juga harus mampu menentukan HARGA PERKIRAAN SENDIRI untuk memasak rawon yang diinginkan suaminya. Jika pagu belanja yang diberikan suaminya tidak cukup, Istri bisa meminta tambahan pagu ke suaminya atau merubah jenis masakan menyesuaikan dengan pagu yang tersedia. Artinya, PPK bisa mengusulkan perubahan kepada KPA.

Selanjutnya Istri memberitahukan SPESIFIKASI TEKNIS dan HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) yang sudah dibuatnya kepada Asisten (PRT). Biasanya tidak semua pagu dihabiskan menjadi HPS. PPK yang baik sudah memperhitungkan jika suatu saat perlu pekerjaan tambah. Saatnya PRT bertindak sebagai PEJABAT PENGADAAN. Berbekal catatan yang diterimanya dari PPK, PRT pergi ke pasar. Banyak penjual di pasar, Pejabat Pengadaan bebas berbelanja pada penjual yang mana. PRT perlu membandingkan harga antar penjual dan beli di penjual yang harganya paling murah. Jangan sekali-kali PRT berbelanja barang yang tidak ditentukan oleh sang Istri, jangan sekali-kali PEJABAT PENGADAAN melakukan pengadaan yang tidak ditentukan oleh PPK. Sebagaimana PRT mengembalikan uang kembalian sisa belanja ke Istri, maka PEJABAT PENGADAAN juga tidak harus menghabiskan semua dana yang tersedia. Semakin hemat, semakin baik, dengan catatan apa yang ditentukan PPK bisa dilaksanakan semua.

Selesai ! Itulah gambaran sederhana proses Pengadaan dan hak kewajiban masing-masing pihak.

=====

Demikian cerita dari blog om guskun semoga bermanfaat untuk lebih mudah memahami tentang peranan dan fungsi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Namun ada satu penjelasan tambahan yang belum diungkap atau dijelaskan dalam blog om guskun, yaitu bahwa PA/KPA dapat mengangkat lebih dari satu PPK bila diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan/jenis paket pekerjaannya….

so kata om guskun pada penjelasannya di acara TOT essential procurement; bahwa suami selaku KPA/PA dapat memiliki istri atau PPK lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan keluarganya, tetapi PPK tidak boleh memiliki beberapa PA/KPA…. okelah kalau begitu om guskum 🙂

Terima kasih atas penjelasannya om gus… salam pengadaan dari bogor

Share

Perpres 54 tahun 2010 dapat menghemat anggaran

October 27, 2010 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Perpres 54 tahun 2010 dapat dijadikan senjata untuk menghemat anggaran pembangunan daerah, hal ini saya lakukan dimana dalam beberapa hari ini dilaksanakan kegiatan asistensi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA SKPD) yang akan berlangsung sampai Jumat besok. Asistensi ini merupakan kegiatan para dimana dinas, badan, kantor dan UPTD dan semua SKPD di kota bogor untuk memberikan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011. Di dalamnya berisi uraian dari kegiatan yang harus sesuai dengan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) dan mata anggaran serta nilai anggaran pembangunan per kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD bersangkutan.

Nah dalam tiga hari asistensi ini, saya banyak menemukan mata anggaran belanja modal yang di dalamnya terdapat pengadaan barang/jasa dari berbagai SKPD yang dapat di rasionalisasi, “rasionalisasi” istilah yang lebih halus dari penghematan anggaran dengan memberikan alokasi nilai yang dapat dikurangi dari suatu usulan kegiatan sehingga dapat menurunkan defisit anggaran yang katanya sudah mencapai belasan milyar bahkan bisa membengkak sampai 20 milyar lebih.

Dari bekal pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang ada, lumayan banyak usulan yang dapat dikoreksi dalam perencanaan anggaran pengadaan barang/jasa. Hal ini banyak terjadi karena banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (perpres 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kebanyakan perencanaan anggaran pengadaan masih berdasarkan keppres 80 tahun 2003. Dari koreksi ini tentunya banyak anggaran yang dapat di “rasionalisasi” sehingga dapat membantu menurunkan defisit anggaran yang ada.

Beberapa hal yang menjadi materi koreksi dalam perencanaan anggaran pengadaan barang jasa, adalah:

1. Paket pekerjaan dengan nilai antara 100 sd 200 juta untuk pengadaan jasa konstruksi/barang/jasa lainnya, yang sebelumnya harus dengan pelalangan umum sehingga muncul biaya pengumuman dan honor panitia pengadaan, maka dapat dikoreksi dengan menghilangkan biaya pengumuman dan honor panitia pengadaan dirubah menjadi honor pejabat pengadaan. minimal 5 juta dapat tuh dari satu kegiatan 🙂

2. Biaya Pengumuman Pelelangan dan Seleksi.

Dengan munculnya perpres 54 tahun 2010 dan koran tempo yang menjadi pemenang sebagai media koran pengumuman pengadaan, maka biaya pengumuman dapat dihemat dengan menghilakan pengumuman di koran propinsi dan sedikit menurunkan biaya pengumuman di koran nasional (tempo) karena pengumuman di koran tempo nampaknya jauh lebih murah dari sebelumnya.

3. Beberapa paket di bawah 50 juta dapat digabungkan menjadi pengadaan langsung atau pengadaan sederhana atau bahkan menjadi pelelangan/seleksi umum (bila memungkinkan), karena banyak pekerjaan yang sebenarnya sejenis dan dari segi lokasinya tidak menjadi masalah, dapat di gabungkan menjadi 1 paket pekerjaan, sehingga biaya honor pejabat pengadaan yang nilainya Rp. 500,000,- bisa dikurangi volumenya, yang tadinya 3 paket dengan 3 pejabat pengadaan plus pemeriksa barang, maka bisa disatukan mejadi 1 paket dengan satu pejabat pengadaan.

4. Pekerjaan Swakelola yang di dalamnya ada pemilihan penyedia barang/jasa terkait pengadaan alat/bahan yang seringkali dilakukan per triwulan, maka lelangnya di lakukan cukup satu kali saja untuk meng-cover alat/bahan selama satu tahun, dengan sistem kontrak harga satuan (bila diperlukan). Bahkan ada yang membagi menjadi 24 paket pengadaan dimana pekerjaannya di bagi menjadi 6 paket dan dilaksanakan per triwulan, jadi 6 x 4 = 24 kali pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa. Lumayan ini; ada 24 honor PPK dan panitia pengadaan (3  – 5 orang) yang bisa dicoret.

5. Ada pengadaan yang sebenarnya bisa dilakukan dengan multiyears, seperti pengadaan bandwith internet, dari pada lelang dua kali mendingan dibuat multiyears agar layanan internet idak terputus karena menunggu lelang.

Yah meskipun belum memperoleh angaka satu milyar, tapi minimalnya sudah ada usaha untuk mengurangi atau memangkas defisit anggaran untuk rencana kegiatan tahun depan.

Namun di satu sisi, ada beberapa hal yang sangat disayangkan dalam pembuatan usulan-usulan yang diajukan dari SKPD-SKPD, masih banyak usulan-usulan yang isinya hanya beberapa lembar RKA saja, tanpa dilengkapi dengan jadual, RAB, gambar, peta lokasi, dsb sehingga bagaimana bisa menganalisa isi dari RKA kalau dokumen pendukungnya tidak lengkap, kalau di BPK mah itu bisa dinyakatan DISCLAIMER tuh 🙂 belum lagi indikator capaian, hasil dsb dari program kegiatan yang diusulkan tidak nyambung sama sekali dengan program-program yang ada di RPJM.

Yang lebih parah dan menyesakkan adalah bila nilai anggarannya besar (milyaran), dokumen pendukungnya tidak ada… isi RKA nya pun dibuat asal-asal-an, hasil copy paste dari tahun sebelumnya, malah indikator kinerjanya semua sama untuk kegiatan yang berbeda, waduh bos… jangan kepengen paket pekerjaannya saja donk, apalagi ini nilainya milyaran yang seumur saya jadi PNS pun mungkin tidak sampai tuh jumlah gaji saya ini 🙂 dan itukan uang rakyat dan uang kita juga… yah kita sama-sama rencanakan dengan baiklah, mulai dari teknis pelaksanaannya sampai dengan administrasi-nya juga. Mulai dari pengadaannya sampai dengan pelaksanaan fisik pekerjaannya. Katanya ngakunya sih yang penting asal masuk dulu deh…, asal asistensi dulu deh… selanjutnya teu langkung “Bapak” …

Bale Binarum Bogor – Salam Hujan dari Bogor

heldi yudiyatna

Share

Selayang Pandang Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

September 24, 2010 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

perpres 54 tahun 2010Karena tidak mendapat jatah mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sering disingkat dengan  perpres 54/2010 atau bahasa kerennya P-54, tapi bukan bis kota jurusan Grogol – Depok loh 🙂 akhirnya terpaksa deh belajar sendiri dengan memaksakan membaca, mempelajarinya dan langsung menuliskannya di blog ini, soalnya kalau orang lain mungkin “bisa karena biasa” kalau saya sih “bisa karena terpaksa” 🙂

Setelah men-dowbload 9 files perpres 54/2010, wah ternyata banyak juga yah yang harus dibaca/dipelajari, setelah dicoba print 1 file dan dihitung-hitung ternyata ada 925 halaman dalam 9 file tersebut. Bisa-bisa “gempor” nih ngeprint dan bacanya… akhirnya dibawa ke percetakan saja deh… Sok saya tunggu kalau-kalau ada mau ikut nyetak Perpres 54/2010, saya sudah masukin filenya ke percetakan buat nyetak pesanan teman-teman serta ordernya dilebihkan sedikit kalau-kalau ada pembaca setia blog ini yang mau ikutan.  Saya order dicopy bolak balik agar tidak terlalu tebal sehingga hanya sekitar 463 lembar (dari 925 halaman) Desain covernya seperti pada disamping ini nih… baguskan? 🙂

Ternyata peraturan yang baru ini dari halamannya saja lebih tebal dan detail dari keppres 80/2003 yang sebelumnya. Masing-masing jenis pengadaan dibahas dalam satu bahasan sendiri, Pekerjaan Konstruksi buku tersendiri, Barang, Jasa lainnya, swakelola, bahkan jasa konsultansi dibagi 2 menjadi konsultansi badan usaha dan konsultansi perorangan dalam buku yang berbeda. Detailnya 9 file perpres nomo 54 tahun 2010 adalah:

1. Perpres 54 tahun 2010 ; yang berisi 135 136 Pasal dan 19 BAB Peraturan Terbaru pengganti Keppres 80 tahun 2003, Perpres 54/2003 yang ditandatangai di Bogor pada tanggal 6 Agustus 2010 mencabut keppres 80/2003 dan semua perubahannya dan memberlakukan aturan terbaru ini serta mulai berlaku sejak 1 januari 2011.

2. Penjelasan Perpres 54 tahun 2010; yang berisi penjelasan dari pasal per pasal dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, kebanyakan sih isinya Cukup Jelas, karena mungkin sudah lebih jelas dan rinci dalam lampiran-lampiran dari P54 ini.

3. Lampiran I Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa; yang berisi tata cara perencaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa, lampiran I ini lebih cocok dibaca oleh Pengguna  Anggaran (PA) atau Kuasanya (KPA) mulai dari Indentifikasi Kebutuhan Barang/Jasa, Pengangaran, sampai dengan Pengumuman Rencana Pengadaan. Disini disebutkan PA harus membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Pengadaan ini harus menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari setiap K/L/D/I (kementrian/lembaga/dinas/instansi).

4. Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang ; Lampiran ini membahas tata cara pemilihan penyedia untuk jenis pengadaan barang, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan kontrak-nya.

5. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ; seperti pada lampiran II, dalam lampiran III ini dibahas secara detail tentang tata cara pemilihan untuk Pekerjaan Konstruksi atau yang pada keppres 80/2003 disebut Jasa Pemborongan.

6. Lampiran IV.A. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Badan Usaha ; Membahas secara detail tata cara pemilihan jasa konsultansi yang berbentuk Badan Usaha.

7. Lampiran IV.B. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Perorangan ; Untuk Konsultan Perseorangan dibahas secara detail dalam lampiran ini.

8. Lampiran V. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya.

9. Lampiran VI. Tata Cara Swakelola ;

Dari banyaknya jumlah file (9 file) serta halamannya yang mencapai total 925 halaman  (139 hal pasal-pasal perpres dan sisanya lampiran) memperlihatkan keseriusan dan tekad besar Pemerintah (via LKPP) untuk lebih memajukan dunia pengadaan barang/jasa.

Bagi yang ingin mendownload lengkap filenya dapat mengunduhnya pada link di bawah ini:


perpres 54/2010

(Jangan lupa untuk mengunjungi link-link  iklan-iklan google-nya yah, buat nambah-nambah bayar hostingannya hehe…)

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 ini sedikit banyak telah mengeliminir multi tafsir dan hal-hal yang belum jelas dalam keppres 8-/2003 sebelumnya, serta memperkenalkan beberapa istilah dan cara baru dalam pengadaan barang/jasa seperti; Sayembara, Kontes, Pengadaan Langsung, ULP, dan sebagainya.

Hal-hal baru dalam perpres 54/2010 akan saya bahas satu-persatu dalam blog ini. Untuk postingan awal ini saya coba membahas tentang Metoda Pemilihan Penyedia yang dapat digunakan menyesuaikan dengan revisi keppres 80/2003 ini.

Berikut adalah hasil laporan pandangan mata dari Buku Perpres 54/2010 yang baru;

A. Pemilihan Penyedia Pekerjaan KONSTRUKSI

Apabila dalam keppres 80/2003 ada istilah Pemborongan maka dalam perpres 54/2010 istilah tersebut dipertegas menjadi Pekerjaan Konstruksi, karena Jasa Pemborongan itu dalam prakteknya memang pekerjaan fisik konstruksi, sehingga istilah pemborongan yang bisa bias dengan istilah pekerjaan borongan diganti dengan isitilah Pekerjaan Kosntruksi.

Untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam peraturan pengadaan barang/jasa terbaru ini diatur melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum ; seperti dalam keppres 80/2003 pada prinsipnya semua pemilihan pekerjaan konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

2. Pemilihan Langsung ; metoda ini dipakai untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi rp. 200 juta, Isitilah ini hampir sama dan dikenal juga dalam keppres 80/2003 hanya kalau dulu rentangnya sampai dengan Rp. 100 juta.

3. Pengadaan Langsung ; nah ini adalah  istilah baru yang diperkenalkan dalam perpres 54/2003 untuk memisahkan pekerjaan sederhana di bawah Rp. 50 juta (sekarang sampai dengan rp. 100 juta) dari “kungkungan” Penunjukan Langsung, dalam aturan baru ini untuk pekerjaan dengan ketentuan; merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta dapat dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung, yang metodanya hampir mirip dengan Penunjukan Langsung.

4. Pelelangan Terbatas ; ini hampir sama dengan aturan pada Keppres 80/2003, dimana apabila diyakini penyedianya terbatas dan pekerjaan kompleks maka dapat dilakukan dengan hanya mengundang peserta pengadaan yang diyakini mampu dengan cara Pelelangan Terbatas.

5. Penunjukan Langsung ; istilah ini juga telah muncul dari jamannya keppres 80/2003 hanya sekarang lebih diperjelas aturan mainnya, jelas diatur bagaimana bila prosedur bila PL-nya dalam kondisi darurat sehingga membutukan gerak-cepat untuk menanganinya, juga aturan nilai dibawah 50 juta bisa PL sekarang dikeluarkan menjadi Pengadaan Langsung seperti pada point 3, sehingga diharapkan tidak ada lagi peradigma yang salah yang menganggap bahwa PL itu adalah untuk pekerjaan di bawah 50 juta, PL itu nilainya bisa berapa saja yang penting masuk ke dalam aturan main Penunjukan Langsung.

B. Pemilihan Penyedia BARANG/JASA LAINNYA

Apabila dalam keppres 80/2003 istilah barang dan jasa lainnya selalu “menempel”  dengan jasa pemborongan atau konstruksi dimana dalam keppres 80/2003 selalu muncul  istilah “pemborongan/barang/jasa lainnya”, tata cara pengadaan 3 jenis barang/jasa tersebut hampir selalu disamakan dan hanya sedikit perbedaannya, yang berbeda jauh hanyalah dalam pengadaan jasa konsultansi. Dalam perpres 54/2010 ini tata cara pengadaan Barang/Jasa Lainnya mulai diatur secara terpisah/berbeda dengan jasa pekerjaan pemborongan/konstruksi.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya berdasarkan perpres 54 tahu 2010 dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelelangan Umum ; ini pada prinsipnya sama dengan pekerjaan kosntruksi, yaitu pada prinsipnya semua pemilihan barang/jasa lainnya dan juga pekerjaan konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum.

2. Pelelangan Sederhana ; Kriterianya sama dengan Pemilihan Langsung dalam pekerjaan konstruksi, yaitu untuk pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200 juta. Kalau dalam keppres 80/2003 istilahnya pemilihan langsung hanya rentangnya kalau dulu sampai dengan 100 juta maka sekarang untuk pengadaan bernilai paling tinggi rp. 200 Juta.

3.  Pengadaan Langsung ; Pada prinsipnya seperti Pengadaan Langsung dalam pekerjaan konstruksi, merupakan istilah baru dalam perpres 54/2010 untuk pekerjaan yang merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta.

4. Penunjukan Langsung ; Ini berlaku seperti Penunjukan Langsung biasa hanya aturannya mainnya sudah lebih diperjelas dan PL dengan nilai dibawah Rp. 50 juta sudah tidak digunakan lagi.

5. Kontes/Sayembara ; Nah ini istilah baru dengan definisi sebagai berikut:

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaan Jasa Lainnya.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang.

C. Pemilihan Penyedia JASA KONSULTANSI

Istilah untuk tata cara pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dalam perpres 54/2003 ini tidak berbeda jauh dengan isitlah dalam keppres 80/2003, paling hanya ada tambahan Isitilah Pengadaan Langsung (untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta, hati-hati berbeda dengan di konstruksi, barang dan jasa lainnya yang rentangnya sampai Rp. 100juta) dan tambahan cara sayembara.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan:

1. Seleksi Umum ; istilah ini pastinya sudah tahulah, bahwa semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dengan Seleksi Umum.

2. Seleksi Sederhana; istilah ini merupakan istilah pengganti dari istilah Seleksi Langsung dalam keppres 80/2003 namun rentang nilainya kalau dulu sampai dengan 100 juta maka untuk Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bersifat sederhana dan bernilaipaling tinggi Rp. 200 Juta.

3. Pengadaan Langsung; ini seperti pengadaan langsung dalam Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa lainnya, hanya nilainya paling tinggi Rp. 50 Juta.

4. Penunjukan Langsung; idem dengan di atas deh 🙂

5. Sayembara; istilah baru ini hampir sama dengan sayembara pada pengadaan jasa lainnya dan dipakai untuk pengadaan jasa konsultansi dengan karakteristik yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan motode pelaksanaan tertentu.

Mungkin dicukupkan sampai materi ini dahulu pembahasannya, keburu ngantuk belajarnya nih… mudah-mudahan pada postingan berikutnya saya akan coba laporkan kembali hasil pembelajarannya, apabila ada koreksi atau tulisan yang salah mohon dapat disampaikan pada komentar, karena maklumlah saya juga masih belajar nih 🙂 Sosialisasi aja belum ikut inimah asal jangan sampai sok-sial-sial aja deh 🙂

bagi yang belum punya hard copy perpres 54/2010 dan mau ikut gabung nyetak, silahkan kontak saya di link dibawah ini :

http://heldi.net/about/

Perpres 54 tahun 2010

Perpres 54 tahun 2010

Spek Buku hasil cetakan: +470 lembar (plus sparator) terdiri dari 925 halaman, Isi Tulisan di Print Laser (bukan di copy), Jilid Hard Cover dengan Sparator (agak tebal) untuk masing-masing Lampiran.

Harga Cetak: Rp. 200 rb (belum termasuk ongkos kirim).

Printed by Telapak Printing Bogor

Juga bagi yang ingin mendownload lengkap filenya dapat mengunduhnya pada link di bawah ini:

Download Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (perpres 54/2010)

Jangan lupa untuk mengunjungi link-link  iklan-iklan google-nya pada website download 🙂

Salam Tender dari Bogor

Share