\n

Beberapa Pertanyaan Terkait E-Katalog

July 28, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

ekatalogSeperti biasa saja postingan yang ringan dan sederhana saja tapi banyak juga yang menanyakan hal ini ke email atau sms/telp/bbm – www.heldi.net , berikut rekapan pertanyaan dan jawaban yang bisa saya berikan terkait dengan pengadaan melalui e-katalog.

1. Bagaimana jika ada item barang yang belum tercantum dalam e-Katalog sehingga Satker (K/L/D/I) tidak dapat melakukan pengadaan?

Jawaban: dalam hal barang yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Katalog Elektronik, maka proses pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya.

2. Bagaimana kalau penyedia sudah kelebihan pesanan sehingga tidak bisa memenuhi permintaan satker?

Jawaban: Apabila penyedia barang telah kelebihan pesanan dan habis stock maka satuan kerja harus meminta surat kepada Industri dari atau penyedia/distributor barang ybs yang menyatakan bahwa produknya sudah habis, sehingga pengadaan dapat dilakukan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya.

3. Bagaimana kalau dalam satu paket pekerjaan atau kegiatan terdapat barang/jasa terdapat barang yang ada di e-katalog dan sebagian lagi tidak ada?

Jawaban: yang ada di e-katalog pakai e-katalog, sedangkan yang belum ada maka kembali ke jawaban pertanyaan nomor 1.

4. Bagaiaman kalau Penyedia e-katalog tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui E-Katalog?

Jawaban: Hubungi pengadaan e-katalog di https://e-katalog.lkpp.go.id/m/6/hubungi-kami atau telepon di (021) 2993 5577 – (021) 5020 5577  atau laporkan ke https://www.lapor.go.id/

5.  Bagaimana kalau Penyedia tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi e-katalog?

Jawaban: penyedia barang/jasa diberikan peringatan tertulis (SP1, SP2). Dan apabila SP 1 dan SP2 tidak ditindaklanjuti, penyedia barang/jasa dikenakan denda 5% dari total nilai pesanan/ transaksi. Laporkan juga ke LKPP pada poin nomor 5 di atas.

6. Apabila harga Barang/Jasa melalui proses E-Katalog lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui E-Katalog?

Jawaban: penyedia barang/jasa dikenkan denda 5 (lima) kali lipat dari selisih nilai transaksi. Laporkan ke LKPP agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing.

Apalagi ya… sudah lupa euy 🙂 silahkan ditanyakan lagi ya…

Share

Pertanyaan seputar Perpres 4 tahun 2015

February 28, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berikut adalah pertanyaan yang banyak muncul ke Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP terkait pelaksaan perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Bagaimana kriteria keadaan kahar saat ini sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015? pembatasannya seperti apa?

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa kriteria Keadaan Kahar tidak lagi bersifat limitatif.
Definisi Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dantidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar dinyatakan oleh para pihak dengan didukung justifikasi data dan dokumen yang benar dan riil sesuai fakta.
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa:
Pada pekerjaan pembangunan gedung, pihak Kontraktor tidak dapat masuk ke area lokasi pekerjaan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena terjadi hujan terus menerus selama dua minggu dan menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan.
Pihak Kontraktor memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar

Read more

Share