\n

Bocoran Revisi/Perubahan ke-5 dari Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

June 5, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Agar para pihak dalam pengadaan barang/jasa dapat segera mempersiapkan diri baik mental ataupun keilmuannya serta integritasnya, berikut adalah bocoran poin poin yang mungkin muncul dalam revisi atau perubahan perpres yang ke lima dari perpres 54 tahun 2010. Perubahan ini kemungkinan besar atau direncanakan akan muncul penampakannya pada pertengahan tahun 2015, baru revisi sudah ada perubahan lagi ya 🙂 Read more

Share

Perpres 70 tahun 2012 – Perubahan Perpres 54 tahun 2010

August 23, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sebagai penebus rasa bersalah saya sewaktu mengikuti acara sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 yang diselenggarakan LKPP – Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan di Hotel Bidakara pada tanggal 14 Agustus 2012, yang mana pada waktu mengikuti acara tersebut saya benar-benar terkantuk-kantuk dan pulas tertidur, padahal ada kameramen baik kamera jepret atau kamera TV yang meliput acara tersebut, tapi karena memang situasi sangat kondusif dengan ruang ber AC, plus sedang puasa pula, walaupun sudah duduk di bangku barisan depan… sudahlah ya pasrah saja deh… Suara merdu ibu Nur yang menyajikan presentasi sosialisasi Perpres 70 dan diselingi suara “serak serak basah” khas pak Prof. Himawan, bahkan suara berapi-api dari pak Setyabudhi pun tidak dapat mengganggu nikmatnya “ibadah” di bulan ramadhan tersebut.

Sudah diberi fasilitas, diberi ilmu, diberi souvenir tas yang bagus, plus CD perubahan, ditambah sertifikat sosialisasi Perubahan Perpres… kurang apalagi coba… So terima kasih Pak Prof. Himawan, Bu Nur, pak Setya, dan tim LKPP atas acaranya dan mohon maaf bila saya waktu itu tidak maksimal mengikutinya 🙂 Untuk itu, sebagai penebus dosa dan agar dapat mengejar ketertinggalan materi dari Peraturan terbaru tentang pengadaan barang jasa pemerintah pengganti perpres 54 tahun 2012, yaitu perpres 70 tahun 2012, saya mencoba membuat tabel, matriks, perbandingan, head to head, face to face, atau apapun istilah kerennya dari perpres 54 tahun 2010 terdahulu dengan penggantinya yaitu perpres 70 tahun 2012. Pasal demi pasal dengan menggunakan 2 laptop dicoba untuk disandingkan, diteliti bagian-bagian mana saja yang berubah, karena kalau tidak jeli, intro atau keterangan di awal pasal yang berubah tidak menyebutkan bagian dari ayat mana saja yang berubah. Tidak lagi dicampur adukan dengan Keppres 80 tahun 2003 (dan perubahannya) yang jadul, tapi hanya membandingkan head to head Perpres 54 dengan Perpres 70 tahun 2012.

Produk ini adalah produk ke dua versi perpres 70 setelah saya membuat Buku Konsolidasi Perpres 70, namun kerena katanya akan dicetak oleh P3i maka konsolidasi ini masih saya protect 🙂

Beberapa pasal belum dikomentari tapi tinggal sedikit lagi dan mungkin formatnya masih kurang maksimal tapi untuk sementara saya upload dulu dah sebagai oleh-oleh pulang kampung lebaran kemarin.Insya Allah setelah acara keluarga minggu ini akan disempurnakan kembali formatnya.

Berikut adalah link download nya, selamat ber lebaran, selamat kembali bekerja untuk yang masuk hari Kamis ini dan Salam Pengadaan dari Bogor.

Download Rekap Perubahan Perpres 54 tahun 2010 menjadi Perpres 70 tahun 2012

(Kalau ada masalah dengan downloadnya mohon laporan di komen, terima kasih atas kunjungannya)

Mudah-mudahan perbandingan lampiran penjelasan dan perka nya yang tebalnya kurang lebih 1000 halaman bisa segera di rekap juga, mohon doanya saja agar bisa terselelsaikan.

Berikut adalah sedikit gambaran dari isi file head to head P54 dan P70.


Keterangan: yang bold (tebal) adalah perubahannnya, tanda “-” berarti pasalnya tidak berubah, Resume dan Komen adalah ringkasan dari perubahannya.

Psl

Tentang

Perubahan

Resume & Komen

1 Pengertian dan Istilah 1.  Pengadaan  Barang/Jasa   Pemerintah  yang  selanjutnya disebut  dengan Pengadaan Barang/Jasa  adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Institusi  yang prosesnya  dimulai dari  perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.2.  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat  Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I            adalah instansi/institusi   yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.8. Unit Layanan  Pengadaan yang selanjutnya  disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusiyang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa         yang       bersifat permanen, dapat  berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.24.          Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan   Konstruksi dengan jumlah  Penyedia yang  mampu melaksanakan diyakini terbatas untuk pekerjaan yang kompleks.25.          Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).26.          Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang        bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 1. Semula Institusi LAINNYA => Institusi2. Semula Institusi LAINNYA => Institusi4.a Pemerintah Daerah 

8. Semula; Unit Organisasi Pemerintah => K/L/D/I

9. Semula; personil yang memiliki sertifikat Keahlian PBJ

24. Pelelangan Terbatas dapat dipakai untuk Pengadaan Barang

25. dan 26  Semula; sd 200Juta => Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung sd 5 milyar

2 Ruang Lingkup
3 Pelaks PBJP; Swakll atau Pemilihan
4 PBJP ; B, PK, JL, JK Penjelasannnya saja; definisi B, PK, JL, JK dan contoh2nya Penjelasan berubah c.e d.x
5 Prinsip Pengadaan
6 Etika Pengadaan Penjelasannnya saja; Definisi EETTBAA Penjelasan berubah 6.e
7 Organisasi PBJ (2)  Organisasi  Pengadaan  Barang/Jasa  untuk  Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:a.       PA/KPA;b.       PPK;b1.    ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; danc.       Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.(2a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut  pada ayat (1)  dan ayat (2)  tidak terikat tahun anggaran.(4) Perangkat  organisasi  ULP   ditetapkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tim Pengadaanpd Swakll,(2a) Org PBJ tdk terikat tahun anggaran(4) semula disebutkan: kepala, sekreatariat, staf pend, kelompok kerja => diserahkan ke MenPAN.Penjelasan berubah ayat (3)
8 PA
9 KPA pengangkatan
10 KPA dekons
11 Tugas PPK (1) PPK   memiliki tugas  pokok  dan  kewenangan  sebagai berikut: …c.       menyetujui bukti pembelian atau  menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:(2)     c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan  teknis  untuk   membantu  pelaksanaan tugas ULP; dan (1c) Semula; menandatangani Kontrak => Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:(2c) Semula; tenaga ahli pemberi penjelasan  teknis  (Aanwijzer) => Istilah Aanwijzer dihilangkan
12 Syarat PPK (2) Untuk ditetapkan sebagai         PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:f.        tidak  menjabat   sebagai  Pejabat  Penanda  Tangan Surat  Perintah Membayar (PPSPM)  atau Bendahara; dan(2a)  Persyaratan tidak      menjabat sebagai PPSPM sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk  PA/KPA   yang  bertindak  sebagai PPK.(2b)  Dalam hal tidak ada personil  yang      memenuhi persyaratan untuk  ditunjuk sebagai PPK,  persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:a.    PPK  yang dijabat  oleh pejabat  eselon I  dan II  di K/L/D/I; dan/ataub.   PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas,  persyaratan  pada  ayat (3)  huruf   a dapat  diganti dengan paling kurang  golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa. 

 

 

(2) f. Semula sebagai pengelolan keuangan => Pejabat  Penanda  Tangan Surat  Perintah Membayar (PPSPM)  atau Bendahara(2a) Persyaratan PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.(2b) Tidak perlu bersertifikat; a. PPK,PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II diK/L/D/I, b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.(4) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.Penjelasan berubah

Selanjutnya apabila untuk pasal berikutnya sd pasal 136 dan memang dapat bermanfaat untuk membantu mengetahui perubahan perpres 70 tahun 2012 dari pada baca buku perpres yang tebal, silahkan download pada link di atas.

Share

Perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 menjadi Perpres 70 tahun 2012

August 8, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Bulan puasa ini memang agak “lesu” untuk banyak-banyak menulis, apalagi di ULP sedang “peak season” dan “last minutes” untuk proses lelang, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk memproses lelang pengadaan barang jasa selain bulan agustus ini. Untuk itu sementara saya copy paste kan saja berita tentang perubahan perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dari blog teman saya yaitu om rahfan (http://rahfanmokoginta.wordpress.com/)

Berikut file Perpres Nomor 70 Tahun 2012 beserta lampirannya yang didapat dari website resmi Sekretariat Kabinet RI

Perpres No. 70 Tahun 2012 (klik untuk mengunduh)

Lampiran Perpres No. 70 Tahun 2012 (klik untuk mengunduh)

Perpres No. 54/2010 Diganti Perpres No. 70/2012: Batas Pengadaan Langsung Rp 200 Juta, Lelang Sederhana Jadi Rp 5 Miliar

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan belanja negara (de-bottlenecking), memperjelas pengaturan melalui pengaturan yang lebih komprehensif, dan menghilangkan multitafsir ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut pada prinsipnya meliputi:

a. Kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (yang semula s/d Rp 100 juta menjadi s/d Rp 200 juta);

b. Kenaikan batas nilai pelelangan sederhana dan pemilihan langsung (yang semula s/d Rp 200 juta menjadi s/d Rp 5 miliar);

c. Untuk mempercepat proses pengadaan, jawaban sanggahan banding dapat dilakukan olehpejabat eselon I atau pejabat eselon II yang mendapatkan penugasan dariMenteri/Kepala Lembaga;

d. Penambahan pengaturan untuk pengadaan yang bersifat khusus di bidang keuangan terkait pengelolaan utang, yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;

e. Kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK pada pemerintah daerah yang dirangkap oleh PA/KPA (semula semua PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa);

f. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait (semula semua kegiatan kontrak tahun jamak harus melalui persetujuan Menteri Keuangan);

g. Penegasan bahwa pihak yang dapat melakukan sanggah adalah peserta yang memasukkan penawaran.

Perpres yang sudah ditungguh-tunggu oleh para pejabat pengadaan barang K/L dan kalangan pengusaha ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Juli 2012 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 1 Agustus 2012

Share