\n

Penerimaan PNS 2013

September 2, 2013 by  
Filed under Curhat PNS online

Terakhir-akhir ini heldi.net banyak menerima bbm broadcast tentang akan adanya penerimaan CPNS besar besar di lebih dari 300 instansi baik kementrian atau pun pemerintah daerah se Indonesia, untuk lebih lengkapnya ada dimana saja posisi lowongan PNS tersebut penunjung heldi.net dapat mengunjungi website kementerian PAN dan RB di alamat www.menpan.go.id, kata kunci Kemtrian PAN RB bahkan menjadi kata kunci nomor satu dalam autotext di google.com, ketika diketikan kementrian maka sistem autotext di google akan menunjukan tulisan yang agak buram yang mengarah ke kemtrian PAN RB sebagai pilihan nomor satu, berarti dalam beberapa hari ini kementrian PAN RB menjadi kata kunci yang paling dicari ketia orang mengetikan kata kementrian. Ya maklumlah lagi musim penerimaan PNS tahun 2013 ini.

kemenpan

Sehingga sebagai salah satu blog yang mengusung tag line www.heldi.net – Curhat PNS online maka sudah merupakan kewajiban bagi saya untuk kembali berbagi cerita atau curhatan tentang luka dan lika menjadi PNS, terutama dalam hal tips dan trik untuk dapat lulus menjadi PNS dalam ujian nanti yang katanya akan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) ya semacam sistem online ya, sehingga mudah-mudahan dengan sistem ini bisa lebih transparan, bisa mengeliminir pencaloan (tapi kan tidak afdol ya jadi PNS kalau tidak menggunakan calo), ya jadi PNS dulu lah dengan jujur, baru nanti kalau sudah jadi PNS kalau memang sibuk kerja ya buat ngurusin KTP, SIM atau surat surat lannya tinggal panggilah calo calonya ya… 🙂

Mudah mudahan belum terlambat ya, saya coba kembali sharing tentang beberapa hal yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan test penerimaan CPNS ini.

1. Persyaratan Administrasi

Sekarang sudah mau eh sudah masuk bulan September, tentunya harusnya semua persyaratan administrasi seperti SKCK – SUrat Keterangan Catatan Kepolisian (kelakuan baik), kartu kuning dari disnakertrans, legalisir ijasah, photo dsb, tentunya sudah disiapkan ya? kalau belum ya segera lah panggil calo-calonya biar cepat buatnya, bukan calo… maksudnya gunakanlah segala strategi yang ada untuk membuat dengan cepat semua persyaratan tersebut. Untuk photo yang ambil photo kilat, untuk legalisir ijasah kalau universitas atau tempat kuliahnya berada jauh  dari lokasi kita, segera kontak teman, saudara atau kalau masih ada kenalan orang Tata Usaha Kampus agar bisa bantu kita (kasihlah uang sodakoh buat pegawai adm nya hitung hitung sodakoh ya, kasih barang rp. 500rb mah – kalau ngasih jangan sedikit-sedikit dan kalau minta ya jangan banyak banyak… MALU atuh!!!) dijamin pasti cepat legalisirnya!) , SKCK siapa tahu ada kenalan atau saudara kepolisian, ya minta dikawal ke polres nya agar bisa cepat juga, bikin kartu kuning apalagi tentu bisa atur lah…

2. Persiapan Test

Sudah beli dn baca buku buku berikut ini belum?

– EYD (ejaan yang disempurnakan) untuk melibas soal bahasa indonesia, soal bahasa indonesia pasti ada EYD nya

– Tata Negara (UUD, Pembukaan UUD 45, Pancasila, P4, bela negara, dsb), pasti ada soal tentang hal ini/

– Psikotest, belilah buku ini barang beberapa edisi, soalnya tidak akan jauh beda dengan latihan-latihan pada buku buku psikotest tersebut, dari beberapa kali ujian psikotes saya merasakan cukup signifikan bantuan dari buku buku psikotest yang beredar di toko toko buku.

– Materi materi terapan dari bidang keilmuan atau jurusan/posisi yang akan diambil; misal akan ikut formasi Teknik Lingkungan, maka segera pelajari yang terupdate sekarang banyaknya tentang hal apa dalam teknik lingkungan, atau pengalaman saya dulu ambil posisi teknik geodesi ya banyak keluar di soal test banyak tentang masalah GIS/SIG (sistem informasi geografis) dan GPS (global positioning system), ya intinya ilmu ilmu dasat ketika kuliah di ingat ingat lagi ya.

– Buku latihan soal UAN, minimal 5 atau 10 tahun terakhir, ini untuk mengasah materi materi umum yang keluar di ujian nanti. Materi materi dasar seperti bahasa inggris, indonesia, dansebagainya saya yakin sebagian besar diambil atau akan mirid dengan soal-soal UAN.

Belum punya dan belum ada uang buat beli nya?? kalau ada yang tertarik di rumah saya ada tuh buku-buku bekas saya dan adik ipar saya dulu ikut PNS, kalau mau kontak saya dan datang ke rumah saya, saya siap minjamkan buku-buku tersebut sampai selesai test, sok siapa cepat dia dapat, yang pertama ngontak dan minta maka dia yang dapat ya… 🙂 Atau sekedar mau konsul silahkan kontak saja ya, ada kan tuh di menu kanan di blog ini.


3. Mohon Doa restu

Nah ini juga penting, dijamin persiapan apapun akan percuma  kalau tidak ada restu dan doa dari orang-orang yang kita cintai terutama orang tua, suami/istri. Sebelum berangkat test CPNS, cium tangan atau bahkan cium kaki ibu kita dan mohon maaf lah atas segala kesalahan kita yang belum bisa dan mungkin tidak akan bisa membalas semua budi dan kebaikan mereka dan minta doa lah ke orang tua kita, dijamin akan diberikan yang terbaik dari Alloh SWT… aamiin…

So selamat berjuang untuk mengikuti ujian PNS dan kalau lulus semoga menjadi PNS yang amanah,  istikomah dan tidak tergoda untuk korupsi aamiin…

Baca tips dan trik lulus ujian PNS dan tentang luka liku jadi PNS yang lainnya:

http://heldi.net/2009/01/tips-dan-trik-untuk-lulus-menjadi-cpnspns/

http://heldi.net/2008/05/susahnya-jadi-pns-pegawai-negeri-sipil/

http://heldi.net/2008/05/kena-deh-rotasi-pegawai/

tambahan info website kementrian yang membuka lowongan CPNS:

Kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun ini :

1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam : http://www.polkam.go.id/
2 Kementerian Koordinator Bidang Kesra : http://www.menkokesra.go.id/
3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : http://www.ekon.go.id/
4 Kementerian Dalam Negeri : http://www.kemendagri.go.id/
5 Kementerian Luar Negeri : http://www.kemlu.go.id/
6 Kementerian Pertahanan : http://www.kemhan.go.id/kemhan/
7 Kementerian Hukum dan HAM : http://www.kemenkumham.go.id/
8 Kementerian Keuangan :
9 Kementerian ESDM : http://www.esdm.go.id/
10 Kementerian Perindustrian : http://kemenperin.go.id/
11 Kementerian Perdagangan : http://www.kemendag.go.id/
12 Kementerian Pertanian : http://www.deptan.go.id/
13 Kementerian Kehutanan : http://www.dephut.go.id/
14 Kementerian Perhubungan : http://www.dephub.go.id/
15 Kementerian Kelautan dan Perikanan : http://www.kkp.go.id/
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : http://www.depnakertrans.go.id/
17 Kementerian Kesehatan : http://www.depkes.go.id/
18 Kementerian Pekerjaan Umum : http://www.pu.go.id/
19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/
20 Kementerian Sosial : http://www.kemsos.go.id/
21 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : http://www.budpar.go.id/asp/index.asp
22 Kementerian Lingkungan Hidup : http://www.menlh.go.id/
23 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : http://www.menegpp.go.id/
24 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : http://www.bappenas.go.id/
25 Kementerian PANRB : http://www.menpan.go.id/
26 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : http://www.kemenegpdt.go.id/
27 Kementerian Perumahan Rakyat : http://kemenpera.go.id/
28 Kementerian Pemuda dan Olahraga : http://www.kemenpora.go.id/
29 Kementerian Sekretariat Negara : http://www.setneg.go.id/ 

Share

Lebih Baik Naik VESPA

July 5, 2011 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Sudah hampir sebulan ini saya menggunakan vespa 150 PS keluaran tahun 80-an sebagai alat transportasi ke kantor, selain sepeda goes untuk hari Jumat. Vespa ini dulunya dipakai oleh orang tua saya sewaktu jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Cianjur, kemudian pernah dipakai adik di Bandung dan setahun terakhir oleh adik ipar yang bekerja di Jakarta. Setelah adik-adik tersayang ini pada punya kendaraan bermotor yang baru akhirnya vespa ini berlabuh di bogor.

Beberapa motivasi menggunakan vespa dan meninggalkan tunggangan lama Bajaj Pulsar 200 adalah:

1. Sebagai PNS yang nyambi juga menjadi Guru, nampaknya lebih pantas naik vespa.

2. Sebagai tanda bakti kepada orang tua dengan tetap menjaga barang-barang peninggalan mereka.

3. Memberikan Tauladan atau contoh kepada rekan-rekan PNS yang lain, mumpung masih jadi PNS selon VII harus memberikan contoh yang baik, takutnya kalau sudah jadi pejabat tinggi tidak bisa memberikan contoh kesederhanaan. Maklumlah sekarang ini banyak pejabat mulai dari level kepala seksi saja kendaraannya sudah berjejer dan gararaya… apalagi yang lebih tinggi lagi sudah deh… serasa paling gaya dan keren aja 🙂

4. Menjaga Hati… kalau memekai motor gede… perasaan ini serasa paling gimana gitu di jalan… tapi kalau naik vespa mah… hati ini terasa tenang, mau disusul sama yang lain… silahkan… mau parkir dimana saja… tenang saja tidak takut hilang atau bagaimana, plus juga bisa bersih celana dan sepatu, karena vespa itu ada halangan dibawahnya, sehingga di kota bogor yang terkenal sering hujan tidak akan menjadi masalah bila ada cipratan air dari bawah, apalagi kalau mengingat banyaknya lobang berjalan di kota bogor… aman deh…

5. Bayar pajaknya murah… hehe… dibanding motor Pulsar 200 hampir 5 kali lipat lebih murah 🙂

6. Ternyata setelah di cat kembali, setelah di tune up lagi… wow… ternyata lebih enak naik vespa, dengan monoshock dan adanya per di jok, terasa lebih empuk dan nyaman, tenaganya pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bebek yang dipakai istri, lebih malah kalau menurut saya….

Mungkin itu dulu curhatnya… nanti saya teruskan dengan beberapa referensi bengkel dan tempat aksesoris vespa yang ada di kota bogor ini.

Cerita lain tentang vespa, scooter dan aksesoris motor lainnya:

Share

PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pensiun Dini

June 30, 2011 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Berikut adalah kumpulan berita tentang Pensiun Dini PNS (pegawai negeri sipil)

sumber: detik.com

Jumlah PNS ‘Bengkak’, Pemerintah Siap Pakai Outsourcing

Jakarta – Kementerian Keuangan mendukung penggunaan tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk bidang yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah membengkak.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengatakan, dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

“Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah,” ujarnya di DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Untuk itu, dia menyambut baik usulan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membatasi belanja pegawai dan menetapkan batas minimal alokasi belanja modal di setiap daerah. Usulan tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan.

“Capping belanja pegawai harus dilakukan. Makanya itu kan bicara tentang reformasi kepegawaian kita,” jelasnya.

Bahkan, Anny menyatakan adanya pemikiran untuk perbaikan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah meniru gaya swasta yang mengenal istilah PHK dan penggunaan tenaga lepas (outsourching). Cara swasta tersebut, menurutnya, hanya untuk jenis pekerjaan dasar yang tidak butuh keahlian rumit.

“Bolehkah model kaya di swasta. Kalau memang dia (PNS) kapasitasnya tidak masuk, performancenya tidak masuk, apakah kami bisa melakukan pemberhentian dengan cara-cara yang baik? Harusnya dibuka untuk itu. Termasuk juga outsourching untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu PNS. Misalnya untuk kerumahtanggaan, mungkin kita sewa saja (petugas) yang (untuk) bersih-bersih, tidak usah angkat PNS,” tandasnya.

(nia/ang)

 

Agus Marto: Jumlah PNS Sudah Cukup Tinggi

Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat. Saat ini saja tercatat ada kurang lebih 4,7 juta PNS di pusat maupun daerah.

“Kita terkait PNS perlu waspadai karena memang jumlahnya sudah cukup tinggi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Agus Marto menyatakan jika tidak diwaspadai maka selain dapat memberatkan anggaran seperti gaji, juga akan membebani anggaran pensiun dan asuransi.

“Karena kalau tidak hati-hati, selain menyangkut biaya pegawai tapi jug berhungan di tunjangan hari tua, pensiun dan itu akan berakibat kepada institusi seperti Taspen, Askes, Asabri yang nanti akan mengalami kesulitan keuangan karena meningkatnya jumlah PNS secara mendadak dan kurang terencana,” jelasnya.

Menurut Agus Marto, dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja PNS. Selain itu, lanjut Agus Marto, perlunya pengetatan jumlah PNS melalui seleksi yang lebih selektif.

“Ketika tidak pandai mengeluarkan kebijakan dari efektivitas PNS, itu kita kadang-kadang secara tidak sadar terus menambah PNS hanya dengan satu proses yang terlalu sederhana, padahal jumlah PNS itu kalau ingin ditambah betul-betul harus melalui proses yang baik yaitu di Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), BKN, maupun di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

(nia/hen)

Pemerintah Tawarkan Pensiun Dini Massal untuk PNS

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usulkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah konkret untuk menekan jumlah PNS.

“Kalau saya secara internal di Dirjen Perbendaharaan mau mengusulkan program pensiun dini secara sukarela, dari (usia) 50-55 tahun, dan Undang-Undangnya memungkinkan. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, lalu nanti kita kasih diberikan kompensasi khusus pesangon. Tapi belum di-approve,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan,Agus Suprijanto saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Agus menilai jumlah PNS yang terus meningkat disebabkan pemekaran-pemekaran wilayah yang dilakukan dan juga adanya kewajiban mem-PNS kan para pegawai honorer. Hingga kini kurang lebih tercatat jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta orang PNS.

“Karena pemekaran-pemekaran terus kewajiban-kewajiban mem-PNS-kan pegawai honorer jadi terus berkembang, harus ada re-sizing, yang pensiun, pensiunkan,” ujarnya.

Menurut Agus, usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” tandasnya.

(nia/hen)

 

PNS Tak Produktif Siap-siap Dapat Tawaran Pensiun Dini

Jakarta – Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya,Jakarta, Kamis (23/6/2011)

Untuk itu, ia mengharapkan para pegawainya bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga meskipun biaya pegawai besar, tapi seimbang dengan produktivitasnya.

“Term yang mau kita gunakan bukan soal semata penekanan biaya pegawai tapi lebih pada produktivitas pegawai. Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan oleh pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit akan membuat proroduktivitas pegawai meningkat, jadi secara umum kita harapkan pegawai di kemenkeu dapat meningkatkan produktivitasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan usulan pensiun dini ini rencananya akan dipaparkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada minggu ini. Mengenai besaran konpensasi nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Konpensasinya tentu harus memadai kita perlu komunikasikan dengan Menpan dan BKN,” jelas Suprijanto.

(nia/hen)

 

Sukarela Pensiun, PNS Bakal Dapat ‘Golden Shake Hand’

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ‘golden shake hand’ atau kompensasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pensiun disi secara sukarela sebelum habis masa jabatan.

“Kan kalau di perusahaan juga ada semacam ‘Golden Shake Hand’ gitu ya, penggantian untuk dia tetap bisa untuk kegiatan lain dari dana yang dia dapat. Tapi itu perlu proses review bagaimana penghitungannya, itu nanti harus dilihat kembali,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (22/6/2011).

Menurut Anny, pemberian pensiun dini ditentukan oleh performance based. Jika telah dilakukan pelatihan, tetapi tidak ada perbaikan kinerja, maka pemerintah akan menawarkan opsi pensiun dini.

“Pada dasarnya kita sudah ada performance base, kalau memang performance base-nya tidak masuk itu perlu dilakukan sesuatu, bisa ditraining yang bersangkutan, kalau tidak ditraining juga ga bisa maju juga performancenya kan bisa dilakukan cara yang baik, kan tidak mungkin juga tersandera, kita jadi terbebani dengan SDM yang besar itu menghabiskan uang negera itu tidak produktif dan itu salah, menyalahi performance, prinsipnya kan seperti itu, dan itu harus dibuka opsinya. Ini bukan soal gajinya saja, tapi soal pensiun, tunjangan hari tua dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran, tambah Anny, akan lebih hemat dan bisa digunakan untuk pos yang lebih penting seperti infrastruktur.

“Bahwa solusi seperti itu harus mulai dibicarakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan pembengkakan beban anggaran, saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan lain-lain,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengaku kewalahan mengatasi jumlah PNS yang terlalu banyak dan pembayaran pensiun yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah berniat untuk membuat program pensiun dini bagi PNS.

(nia/qom)

 

Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini

Jakarta – Perampingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang ‘terpilih’ dianggap tidak mampu bekerja optimal atau miskin kinerja.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Dradjad Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, di Minggu (26/5/2011).

“Jangan kaitkan pensiun dini dengan kinerja PNS. Sekarang muncul wacana PNS yang kurang baik kinerjanya akan ditawari pensiun dini. Wacana ini salah kaprah lagi. Nanti akan banyak yang enggan ambil pensiun dini, karena tidak mau sejarah karirnya diakhiri dengan predikat tidak bagus kinerjanya,” ungkapnya.

Untuk itu Drajad menyarankan, pemerintah perlu menghubungkan program ini dengan upaya pengurangan beban anggaran. Ini penting agar alokasi anggaran bisa digunakan lebih optimal, dan proses perizinan pun tidak menjadi berbelit-belit.

“Kaitkan pensiun dini dan pengurangan beban anggaran PNS ini dengan optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi), khususnya penyederhanaan perizinan. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah PNS yang optimal.

Program pensiun dini juga harus memobilisasi PNS yang kelebihan sumber daya manusia (SDM) kepada yang kekurangan, melalui satuan kerja-satuan kerja (satker) masing-masing. “Intinya, reformasi birokrasi yang benar –desain dan tahapannya– akan bisa mengurangi beban tersebut. Pensiun dini, relokasi PNS, optimalisasi tupoksi merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut,” paparnya.

Ia pun menyadari bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah termapau banyak. Wacara perampingan PNS dengan program pensiun dini bisa jadi salah satu solusi tersebut. Namun hal ini seyogyanya diiringi dengan perbaikan sistem reformasi birokrasi.

“Pensiun dini bisa jadi salah satu solusi, tapi lagi-lagi desain kebijakan pensiun dini ini harus benar. Jangan ulangi kesalahan desain reformasi birokrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah awal reformasi birokrasi harus dimulai dengan penyesuaian jumlah pegawai, dibandingkan dengan pemberian remunerasi. Pasalnya, dengan pemberian remunerasi masyarakat berbondong-bondong ingin masuk menjadi PNS, terutama di Kementerian Keuangan.

Hal ini mengakibatkan pembengkakan selain akibat adanya pemekaran wilayah. “Seharusnya penyesuaian jumlah PNS dengan tupoksi ini yang harus menjadi langkah awal reformasi birokrasi. Bukan kenaikan remunerasi seperti di Kemenkeu. Jadi kalau Menkeu kewalahan, itu konsekuensi dari langkah keliru reformasi birokrasi, selain merupakan akibat pemekaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

(nia/wep)

 

Daripada ‘Menganggur’, PNS Pasti Pilih Pensiun Dini

Jakarta – Kementerian Keuangan merasa yakin opsi pensiun dini yang rencananya akan ditawarkan akan diminati oleh PNS di lingkungannya. Karena saat ini banyak pegawai yang tidak berkinerja bagus sehingga ‘menganggur’ dan tidak punya tempat.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, saat ini beban belanja pegawai sangat tinggi dan sebenarnya banyak PNS yang performanya tidak bagus.

“Kalau seseorang tidak bisa perform, maka tunjangan kinerjanya kan tidak dibayarkan sesuai dengan merit system. Nanti dia berpikir daripada saya tidak dapat tunjangan kinerja penuh, kemudian ditaruh di tempat yang dia juga tidak bisa menunjukkan kinerjanya, maka dia lebih baik pilih pensiun dini. Karena memang ga bisa masuk di mana-mana sehingga otomatis menjadi semacam penganggur,” kata Anny di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Anny mengatakan selama ini pemerintah telah bekerja keras untuk membenahi kinerja PNS, seperti dengan pelatihan-pelatihan. Tapi masih ada saja yang memang performanya kurang meyakinkan. Karena itu pensiun dini menjadi bagian dari solusi sehingga anggaran bakal makin efisien.

“Kalau pegawai itu yakin bisa pensiun dini, maka dia akan mendapat penggantian yang baik sehingga dia bisa usaha dan sebagainya. Tapi nanti kita masih melakukan review. Review nanti dilakukan MenPAN. Tapi ini (pensiun dini) sebetulnya harus menjadi pilihan solusi yang kita pertimbangkan,” kata Anny.

Selain itu, pemerintah juga melihat borosnya anggaran untuk gaji pegawai di daerah. Sebanyak 30-70% anggaran daerah saat ini habis hanya untuk membayar pegawai saja.

Dikatakan Anny, Kemenkeu siap untuk menjadi proyek percontohan program pensiun dini untuk PNS. “Tapi ini kan konteksnya kita melakukan review. Bikin kajian yang rapi dulu. Ini kan juga hajat hidup orang,” jelasnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

“Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
(dnl/hen)

 

80% Anggaran Daerah Untuk Gaji, Sisanya Diakali Untuk Korupsi

Jakarta – Pembangunan ekonomi di daerah sulit berkembang karena 80% anggaran daerah selama ini dihabiskan untuk gaji pegawai. Sedangkan 20% untuk pembangunan dan itu pun sering diakali untuk menambah ‘pemasukan’ pejabat daerah.

Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Yogyakarta Ahmad Syafii Maarif dalam seminar yang diadakan di Gedung Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa APBD sekitar 80% lebih banyak untuk gaji pegawai. Sisanya yang 20% barulah untuk dana pembagunan. Jumlah yang kecil ini pun sering kali diakali lagi demi menabah isi pundi-pundi elit daerah,” tuturnya.

Menurut Syafii Maarif, UU Otonomi Daerah yang diterapkan saat ini membuat daerah mendapatkan suntikan dana baru yang segar. Namun sayangnya dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang luas.

Semua pejabat dan elit daerah mengedepankan kepentingannya sendiri. “Praktik percukongan politik yang busuk dalam setiap pemilukada semakin parah dari waktu ke waktu. Inilah ongkos demokrasi usia muda yang harus kita bayar karena kita tidak mau lagi kembali kepada sistem politik yang anti-demokrasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, saat ini hanya 5% daerah yang benar-benar menjalankan tata kelola (good corporate governance) yang baik. Selebihnya entah apa yang terjadi dalam pengelolaannya.

“Jangankan di daerah, di pusat saja prinsip ini masih diabaikan. Memang masih sangat sulit untuk menjalankannya selama pemain-pemain demokrasi adalah kaum elit yang terpasung dalam kultur politik rabun ayam, tidak mau melihat jauh ke depan untuk kepentingan yang lebih besar,” jelasnya.

“Bahkan yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa politik telah dijadikan ladang untuk mengais rezeki. Sebagian intelektual pun telah kehilangan kejernihan berpikir dan menilai karena kuatnya godaan politik kekuasaan itu,” tukas Syafii Maarif.
(dnl/hen)

Share

PNS (Pegawai Negeri Suap) – Gayus Tambunan

November 19, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Sangat terkenal sekali nama Gayus Halomoan P. Tambunan di negeri tercinta ini. Gayus yang hanya seorang PNS Depkeu dapat dengan luar biasa melakukan sepakterjang hebatnya di negeri para bedebah ini. Ketenarannya bukannya di media off line, di media online pun tercatat pada hari ini menjadi topik nomor 1 dalam pencarian yahoo.co.id (yahoo indonesia) bahkan namanya sudah tercatat di wikipedia.org, hebatkan PNS (pegawai negeri sipil) yang satu ini.

Beliau ini; Gayus Halomoan P. Tambunan sebenarnya adalah seorang Pegawai negeri sipil golongan III/a pada Direktorat Jenderal Pajak. Gayus lahir di Jakarta, 9 Mei 1979 (jadi umurnya sekarang umur 31 tahun), lulusan dari STAN, namanya menjadi terkenal ketika komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 milyar direkeningnya plus uang asing senilai 60 milyar dan perhiasan senilai 14 milyar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta Haram.

Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas mafia hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia. Terakhir PNS (Pegawai Negeri Sipil) beken ini kembali menggemparkan dunia suap menyuap dengan liburan untuk menghilangkan stress-nya dengan menonton pertandingan tenis internasional di Bali.

Sekedar tulisan ringan saja sih ini… tapi baguslah kalau PNS yang satu ini sudah bisa diamankan, mudah-mudah menjadi contoh bagi Gayus-Gayus lain yang sebenarnya masih banyak beredar di instansi-instansi baik pusat dan daerah yang kerjanya menjadi ujung tombak dalam proses KKN atau suap menyuap; mengumpulkan dan menampung dana abadi pejabat, mendistribusikan “japuk” untuk menciptakan iklim yang “kondusif” kepada pihak-pihak terkait dan tentunya mendistribusikan setoran-setoran SHU (sisa hasil usaha) baik bulanan, tri semesteran, atau tahunan kepada para atasannya. Di daerah banyak loh gayus gayus lainyang bebas beredar dan sangat menikmati kehidupannya sebagai PNS eselon XI tetapi dengan rekening yang berlimpah dan kehidupan yang lumayan berlebih dibanding PNS-PNS rendahan lainnya.

Share

Lowongan CPNS (calon pegawai negeri sipil) Pemprov DKI Jakarta

November 3, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Lowongan PNS Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) bagi sebanyak 1.810 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sekretaris Panitia Pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010, Budihastuti, dalam siaran pers, Selasa (2/11), mengatakan, pengumuman rekrutmen dapat diakses melalui www.rekrutmen.jakarta.go.id mulai Rabu (3/11) pukul 09.00 WIB.

Budihastuti yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI itu menambahkan, informasi penerimaan CPNS itu awalnya diumumkan di media cetak pada 25 Oktober 2010.

Kemudian dilanjutkan dengan registrasi online mulai 26-30 Oktober 2010 untuk mengirim lamaran melalui PO BOX selambat-lambatnya pada 14 November 2010.

Mengenai ujian tertulis seharusnya telah dilakukan pada 2 November 2010. Setelah dinyatakan lolos registrasi pelamar melakukan daftar ulang atau pengambilan kartu tes fisik yang dilaksanakan 16 November 2010.

Menyusul pelaksanaan tes fisik akan berlangsung mulai 18-20 November 2010 dan hasilnya diumumkan pada 24 November 2010. Sementara untuk daftar ulang atau pengambilan kartu peserta ujian dilaksanakan pada 25-26 November 2010. Namun kenyataannya perekrutan baru digelar mulai Rabu (3/11).

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 November 2010, dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran penerimaan CPNS Daerah dimulai tanggal 3
November 2010 sampai dengan 10 November melalui website : www.rekrutmen.jakarta.go.id

2. Jumlah formasi CPNS Daerah yang di butuhkan sebanyak 1.810 sesuai dengan rincian yang telah di tetapkan oleh
Kementerian PAN dan RB

3. Jenis pendidikan dan syarat-syarat yang di perlukan untuk melakukan pendaftaran dapat dilihat pada website
sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu)

4. Keseluruhan proses pengadaan CPNS daerah mulai dari lamaran, proses pemberkasan, usul penetapan NIP
sampai dengan penerbitan SK Gubernur tentang pengangkatan CPNS di lakukan secara transparan dan akuntabel
serta tidak di pungut biaya

5. Apabila ada Oknum yang menjanjikan atau mengatasnamakan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
dapat mengurus menjadi CPNS dan meminta sejumlah imbalan berupa uang atau dalam bentuk lain adalah tidak
benar dan di luar tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Sekretaris
PANITIA PENGADAAN CPNSD
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2010

ttd

BUDIHASTUTI
NIP : 195903151985032005

sumber: http://www.jakarta.go.id

Share

Lowongan 102 orang CPNS LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah)

September 20, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Siapa tau ada yang berminat untuk menjadi PNS di LKPP dan menjadi ahli pengadaan barang jasa tingkat nasional 🙂

Pengumuman Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

PENGUMUMAN
Nomor : PENG. 1314 /Ses.3/09/2010

LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, membuka lowongan CPNS TA 2010 sejumlah 102 orang dengan rencana kualifikasi pendidikan :

SARJANA (S1) :

Administrasi Negara
Ekonomi;
Kearsipan
Perpustakaan;
Psikologi;
Komunikasi;
Hubungan Internasional;
Perikanan;
Pertanian;
Statistik;
Geografi;
Manajemen Pendidikan;
Komputer;
Hukum;
Kehutanan;
Teknik

Diploma Tiga (D3) :

Administrasi Perkantoran;
Administrasi Niaga;
Ekonomi;
Sekretaris;
Kearsipan;
Komputer;
Teknik Komputer;
Teknik Telekomunikasi

Keputusan Akhir yang lebih rinci mengenai persyaratan lamaran dan jurusan
pendidikan yang akan diterima dapat dilihat di website LKPP, yang dijadwalkan
tanggal 23 September 2010 : www.lkpp.go.id

Salam
www.heldi.net

Share

Makanya Gayus; “Jadi PNS itu harus bisa Nahan”

April 7, 2010 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Jadi PNS mah kudu bisa nahan” (Jadi PNS itu harus bisa menahan diri) begitu nasihat yang sering saya katakan kepada istri saya yang merupakan nasihat yang sama juga yang diberikan ibu dan bapak saya yang dulunya sama-sama PNS (pegawai negeri sipil) juga. Namun mungkin nasihat yang dikatakan orang tua saya, dengan yang ditujukan kepada Gayus ini artinya mungkin berbeda 180 derajat. Kalau orang tua saya mengatakan hal ini dengan maksud bahwa saya dan istri harus bisa memilih dan memilah mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan, sehingga karena penghasilan yang pas-pas-an (pas butuh pas ada… hehehehe… amiiinnn), maka kita harus bisa menahan keinginan-keinginan kita yang mungkin tidak akan tercapai dengan pemasukan yang ada sekarang dan berusaha mensyukuri kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang ini masih bisa ditutupi meskipun masih dengan kondisi ngos-ngos-an. “Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugrah” Read more

Share

« Previous PageNext Page »