\n

Penyedia Tusuk Ketua Pokja… eh ternyata Ketua Pokja Tusuk Peyedia

September 2, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Seru ini… biasanya ULP diserang oleh penyedia, sekarang malah kebalik, ternyata pokja ULP yang menusuk penyedia. Mungkin sangking sudah kesalnya ya, berikut beritanya:

Aksi percobaan penusukan terjadi di perkantoran Pemkab Musi Banyuasin (Muba), Rabu (31/8/16) sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Muba.

Percobaan penusukan tersebut dilakukan oleh Ketua Pokja III ULP yakni Tri, terhadap korban Ibrahim yakni Direktur CV Agung Sejati, tetapi penusukan tersebut gagal mengenai sasarannya dan melukai tangan anggota  Satpol PP Abdul Muluk yang memisahkan.
Read more

Share

Pasal 17 – Tugas Kepala ULP

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 17

(1) Kepala ULP /Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan.
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan;
f. menandatangani Pakta Integritas.
(1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan meliputi:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
1) menjawab sanggahan;
2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
4) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;
5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP .
h. khusus Pejabat Pengadaan:
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK ;
3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA .
i . memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

(2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:
a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
f. menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dan/atau KKN .

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan HPS; dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

(4) Kepala ULP /Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :
a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri.
b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/ atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:
a. PPK;
b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
c. Bendahara ; dan
d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Penjelasan Pasal 17
Ayat (1a) – Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP.
Ayat (2)
Huruf d – Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.
Huruf g – Angka 2 – Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/ Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.
Huruf h – Angka 1
Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.
Ayat (3) – Huruf b – Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.
Ayat (4) – Anggota Kelompok Kerja ULP yang berasal dari instansi lain adalah anggota Kelompok Kerja ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat.
Ayat (6) – Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang Penyedia Barang/Jasa.

Share

Pasal 15 – Tugas Pokja ULP

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 15
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.

(2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

Share

Konspirasi Tenderisasi oleh Vicky Pra-kualifikasi

September 13, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Lintasan Pesan dari Vicky Pra-kualifikasiCara membuat Konspirasi Tenderisasi dalam Pengadaan

Perpres 54 tahun 2010, ehm three my age… Aku masih merindukan REVISI peraturan presidenisasi, karena basically aku senang Tenderisasi, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi tenderisasi yang kita pilih ya. Kita belajar, apa pengadaan aja ya, harmonisisasi dari PA sampai ULP. Aku pikir kita enggak boleh ego terhadap satu kepentingan dan kudeta apa yang kita menjadi keinginan.

Aku sangat tidak mengharapkan pengadaan disengajakan menjadi buruk citra. Ini adalah lintasan pesan dariku untuk semua pihak yang memiliki pembencian terhadap good personality Pokja ULP. Kemajemukan penyedia barang/jasa sepertinya tiada lagi di negeri pancasilais tercinta ini. Sungguh memalukan keintelektualitasan layaknya pengadaan  menjadi ajang hiburan semata serta pemupusan harapan dan materi of futures.

This is my ungkapan dengan sepenuh keteguhan jiwa dan keabsahan kejujuran rasa, meminta dengan hormat pihak manapun yang seteganya mendeskreditkan kebagusan reputasi Pokja ULPmelalui alam maya. Aku sangat tidak mengharapkan konspirasi tenderisasi sehingga nama baik Pokja ULP disengajakan menjadi buruk citra.

Konspirasi Tenderisasi dilaksanakan dengan Kontroversi Situasi diantaranya:
1. Kebirisasi Pokja ULP
Pokja ULP dapat di kebirisasi dengan memilih anggota yang labil aturanisasi dan statusiasi kemakmuran sehingga keputusan yang diambil dapat mempertakut penyedia dengan tanpa sanggahan.

2. Harmonisasi PPK
Dengan Konspirasi Jabatanisasi dan mempertakut statusasi posisi, ini akan menghasilkan kudeta keinginan menjadi harmonisasi dengan PA.

3. Demonstrasi Ormas
Bumbu dari untuk mempertakut pokja ULP adalah dengan Demonstrasi dari Ormas, agar harmonisasi kepentingan dapat terwujud.

4. Labil Aturanisasi
Dengan konspirasi tenderisasi ini maka labil aturan akan terwujud, kudeta keinginan dapat tercapai ditambah dengan bumbu dan godaan Statusisasi Kemakmuran.

Sehingga dengan adanya hubungan konspirasi tenderisasi ini, bukan mempertakut, bukan mempersuram statusisasi kemakmuran Pokja ULP dan PPK, tapi menjadi confident. Tapi, kita harus bisa mensiasati kecerdasan pengadaan untuk labil ekonomi kita tetap lebih baik dan aku sangat bangga dengan Pengadaan

 

Salam Pengadaan dari Vicky Prakualifikasi

Vicky-Prasetyo

Share