\n

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 2)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

11. Memakai pdf writer gratisan
Kebutuhan software pdf writer menjadi kebutuhan utama dalam proses pelelangan elektronik karena akan lebih baik semua dokumen penawaran yang akan diunggah ke eprocurement harus berformat pdf. Untuk itu pembuatan format file fdp yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil proses penggunggahan.
Penggunaan pdf writer gratisan memang tidak menjadi masalah kalau menggunakan pdf writer gratisan yang”bersih” dan aman dari sponsor atau spam di dalam ya, namun bila penyedia salah memilih pdf writer gratisan yang banyak beredar di internet maka akan ada resiko diantaranya adalah: File jadi besar, muncul add atau iklan di dalamnya akan beresiko terhadap susah atau tidak sempurnanya pengunggahan (upload) file dokumen penawaran, serta penggunaan pdf writer gratisan akan memberikan citra tidak professional.

Read more

Share

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 1)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

1. Menjadi Penyedia Palugada
Pokja ULP (unit Layanan Pengadaan) lebih menyenangi penyedia yang memang bidang usaha utamanya (core bussiness) sesuai dengan barang/jasa yang akan diadakan, bukan penyedia yang menyatakan siap menyediakan apapun yang dibutuhkan alias “apa lu mau gua ada” atau terkenal dengan istilah perusahaan Palugada. Hal ini disebabkan karena bila menggunakan pengusaha palugada maka mereka hanya berperan sebagai calo yang akan menambah biaya (cost) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemilihan Penyedia barang/jasa diarahkan untuk memperoleh penyedia langsung dari sumber pasokannya dengan tetap memperhatikan aturan main pemilihan, kebijakan dan prinsip pengadaan barang/jasa. Sehingga panitia dalam dokumen kualifikasi tentunya akan mencantumkan persyaratan kualifkasi yang bisa menggugurkan penyedia palugada tersebut. Penyedia tipe palugada mempunyai kelemahan dalam kualifikasinya karena tidak fokus dalam satu bidang/sub bidang barang/jasa tertentu, dan dari sisi harga tidak akan bisa bersaing dengan penyedia yang memang fokus/spesialis dalam menyediakan satu bidang/sub bidang barang/jasa.
Untuk itu sebaiknya penyedia Fokus pada bidang dan sub bidang yang memang menjadi core bussiness perusahaan agar dapat bersaing dengan maksimal, baik dari segi teknis dan harga yang ditawarkan. Peluang untuk menang tender akan lebih besar apabila penyedia mengikuti tender dalam kategori barang/jasa yang memang merupakan keahlian dari perusahaan

2. Tidak mengetahui dan menguasai aturan pengadaan
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang ini diatur dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggantikan keppres 80 tahun 2003. Perpres 54 tahun 2010 sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu perpres 35 tahun 2011 dan perpres 70 tahun 2012.  Untuk dapat memenangkan tender, seharusnya penyedia sedikit banyak mengerti tentang peraturan pengadaan yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi. Masih sangat sedikit sekali penyedia yang benar-benar mengetahui apalagi benar benar menguasai aturan tentang pengadaan barang-jasa pemerintah. Seringkali tidak ada staf administrasi yang mengerti perpres 54 tahun 2010, sehingga isi dari dokumen penawaran hanya sekedar mengikuti kebiasaan saja atau hanya sekedar mengikuti format dokumen dari penyedia lain atau copy paste dari dokumen lama yang mungkin sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan pengadaan terbaru.
Kirim staf administrasi atau karyawan terutama yang bertugas pada bagian tender untuk mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah. Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia sudah banyak lembaga pelatihan atau  event organiser khusus pengadaan barang/jasa terakreditasi LKPP yang secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Setelah mengikuti bimbingan teknis sekitar 5 (lima) hari dapat langsung mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai tanda hasil penguasaan materi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengetahui aturan main pengadaan barang/jasa maka penyedia salah satunya akan lebih menguasai tentang bagaimana tata cara membuat penawaran yang baik dan benar dalam tender, sehingga tidak akan lagi banyak ditemukan kesalahan-kesalahan administrasi mendasar, diharapkan nantinya persaingan hanya terjadi pada penawaran harga saja, karena sudah tidak ditemukan lagi kesalahan-kesalahan dalam penawaran administrasi dan teknis sebagai dampak dari sudah banyaknya penyedia yang benar-benar mengerti tentang aturan pengadaan.
Read more

Share

Tender “By Design” Dalam Pengadaan Barang/Jasa

February 6, 2012 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Tender by Design


oleh: Rahfan Mokoginta
http://rahfanmokoginta.wordpress.com


Proses tender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan di semua pelosok Negeri ini hampir tak pernah luput dari kesan negatif. Bak penyakit kanker stadium lanjut yang sudah mengalami metastasis, pesimisme dan Su’udzon terhadap proses tender sudah terlanjur melekat, mengakar, dan menyebar. Proses tender dianggap hanyalah sebuah frame dari suatu opera yang sedang dimainkan. Tak ubahnya dengan kebanyakan film India, sejak awal sudah bisa ditebak ending ceritanya.

Sebagian kalangan menuding bahwa proses tender hanyalah formalitas yang sudah didesain terlebih dahulu. Tudingan ini biasanya sering muncul dari kalangan penyedia (kontraktor) yang kalah atau merasa dikalahkan saat mengikuti proses pelelangan. Memang harus diakui, tudingan itu tak selamanya benar namun bisa jadi ada unsur kebenarannya.

Istilah Tender “By Design” yang menjadi penggalan judul tulisan ini dikutip dari pernyataan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kotamobagu. Pernyataan tersebut diungkapkan pada saat rapat evaluasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) beberapa waktu lalu. Istilah Tender “By Design” secara implicit menggambarkan adanya kekurangpercayaan terhadap proses tender yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Tender pengadaan barang/jasa disinyalir merupakan salah satu celah untuk melakukan penyimpangan. Mulai dari permasalahan adanya persekongkolan baik antar penyedia maupun antara penyedia dengan Panitia Tender, penyimpangan pagu anggaran, proses tender yang kurang transparan dan tidak fair, dan lain sebagainya.

Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), seakan lebih memperkuat rumor akan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tender. Tidak kurang dari 80 persen laporan yang masuk ke KPPU menyangkut adanya dugaan persaingan tidak sehat dalam proses tender pengadaan barang/jasa. KPK yang dikenal sebagai leading sector dalam pemberantasan korupsi juga merilis data bahwa dari 55 ribu pengaduan yang masuk, 80 persen diantaranya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga menyatakan bahwa sekira 80 persen pengaduan dari penyedia yang masuk ke lembaga tersebut dinyatakan benar. Data tersebut seakan lebih memperkuat tudingan tentang adanya ketidakberesan dan konspirasi dalam proses tender.

Salah satu bentuk konspirasi yang sering terjadi dalam setiap proses tender adalah persekongkolan. Bersengkokol merupakan tindakan kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Persekongkolan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, sebagimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 5 dan 6).

Unsur bersekongkol, antara lain dapat berupa: 1). kerja sama antara dua pihak atau lebih; 2). Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; 3). Membandingkan dokumen penawaran sebelum waktu pemasukkan penawaran; 4). Menciptakan persaingan semu; 5). Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; 6). Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; dan 7). Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Jika dilihat dari praktiknya, persekongkolan dalam tender dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertical, dan gabungan antara persekongkolan horizontal dan vertical.

Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara sesama penyedia barang/jasa (kontraktor). Persekongkolan horizontal sangat mudah diidentifikasi. Contoh sederhana yang sering dijumpai adalah satu orang membawa beberapa perusahan untuk mendaftar dalam satu paket pengadaan barang/jasa. Kadangkala, beberapa perusahan mendaftar sendiri-sendiri namun sebenarnya hanyalah kamuflase belaka. Praktik seperti ini bertujuan untuk menciptakan persaingan semu diantara sesama penyedia barang/jasa.

Persekongkolan vertical merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa penyedia barang/jasa dengan pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa (Panitia Tender dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran). Contoh jenis persekongkolan ini antara lain adanya kerja sama antara penyedia barang/jasa dengan Panitia Tender untuk dapat memenangkan paket pekerjaan yang ditenderkan.

Gabungan persekongkolan horizontal dan vertical merupakan kombinasi antara kedua jenis persekongkolan yang telah dijelaskan sebelumnya. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau lebih pihak yang terkait dalam proses tender. Contoh jenis persekongkolan ini dapat berupa pelelangan yang dilakukan secara fiktif, dimana prosesnya hanya dalam bentuk pemenuhan administrasi saja dan dilakukan secara tertutup. Pelelangan fiktif dilakukan dengan melibatkan kerja sama semua pihak, baik antar penyedia, antara penyedia dengan penyelenggara barang/jasa, maupun antar penyelenggara pengadaan barang/jasa. Pelelangan fiktif membutuhkan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Tender “By Design” dalam bentuk persekongkolan akan berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi mengikuti proses tender dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Akhirnya, menjadi tugas kita semua untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses tender di Negeri ini. Belum terlambat untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang benar dan meninggalkan kebiasaan membenarkan hal-hal yang dilakukan.

 

Tentang Rahfan Mokogintahttp://rahfanmokoginta.wordpress.com
Instruktur alumni TOT LKPP tahun 2011
Mengabdi di Rumah Sakit maupun Puskesmas, antara lain Rumah Sakit Umum Malayayang Manado (sekarang RS Prof. Kandow), Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado, Rumah Sakit Jiwa Manado (sekarang RS Prof. Ratumbuysang Manado), Puskesmas Kotabunan, Puskesmas Tungoi, dan terakhir Puskesmas Upai.

Agustus 2008 dipindahtugaskan ke Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
Nopember 2008 ditugaskan untuk mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa yang dirangkaikan dengan Ujian Sertifikasi.
Desember 2008 dinyatakan Lulus dengan kualifikasi L4.
Sejak 2009 sampai sekarang ditugaskan untuk menjadi Panitia Pengadaan barang/Jasa, baik di Instansi sendiri maupun Instansi lain, bahkan perbah ditugaskan ke Kabupaten Tetangga (2010).
Juni 2011 mengikuti seleksi ToT (Training of Trainer) Pengadaan Barang/Jasa, dan lulus menjadi seorang Trainer/Instruktur PBJ.

Share

Project procurement dan Tender Management

October 20, 2011 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Project procurement dan tender adalah 2 kegiatan yang saling terkait dalam implementasi project management, kegiatan pengadaan raw material, vendor, dan kontraktor merupakan phase penting yang akan menentukan sukses tidaknya pelaksanaan project itu sendiri.

Mulai dari proses tender yang meliputi: administrasi tender, seleksi vendor/kontraktor, evaluasi sampai penetapan pemenang. Setelah itu phase project procurement akan memastikan semua komitmen yang tertuang dalam work order dan kontrak dengan vendor/kontraktor terpilih, dapat direalisasikan tepat waktu sesuai rencana proyek.

MANFAAT PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:
1. Memahami regulasi project procurement dan tender.
2. Memahami tahapan persiapan, administrasi, dan pelaksanaan dalam project procurement dan tender.
3. Memahami metode, teknik evaluasi, dan alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan project procurement dan tender.
4. Memahami bagaimana proses menyeleksi, memilih, dan mengevaluasi calon rekanan dalam tender.
5. Mengambil keputusan secara tepat dan strategis dalam pelaksanaan project procurement dan tender.

METODE PELATIHAN
Class presentation, discussion, study analysis, dan video presentation, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices dan benchmarking antar industri, pelaku bisnis, dan instansi terkait.
– 40% studi kasus nyata dan diskusi brainstorming antara trainer dengan peserta

TARGET PESERTA
Para Profesional di bidang:
1. Supply Chain/Logistics, Procurement/Purchasing, PPIC, Komite Pembelian, Unit Layanan Pengadaan.
2. GA, Administrasi Kontrak, Legal Perusahaan.
3. Project Manager, Internal Auditor, Compliance Unit.
4. Supervisor/Manager terkait Project dan Tender.
5. Yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang ini.

OUTLINE PELATIHAN
HARI PERTAMA
1. Regulasi Tender Berdasarkan Perpres No. 54/2010
2. Persiapan & Administrasi Tender
3. Pra-Kualifikasi Dokumen
4. Metode Evaluasi Penawaran
5. Case Study Tender & discussion sharing

HARI KEDUA
6. Project Procurement
7. Logistics & Inventory Mobilization
8. Progress Monitoring
9. Work Order Settlement
10. Case study Project Procurement & closing review

PEMBICARA
Deni Danasenjaya, SE, MM
Heldi Yudiyatna, ST

Untuk informasi hubungi:
email: denids1@yahoo.com atau heldi_y@yahoo.com
website : http://www.deni-ds.com

Share

PROJECT PROCUREMENT & TENDER MANAGEMENT

January 12, 2010 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Project Procurement & Tender Management
Project procurement dan Tender Management

Project procurement dan tender adalah 2 kegiatan yang saling terkait dalam implementasi project management, kegiatan pengadaan raw material, vendor, dan kontraktor merupakan phase penting yang akan menentukan sukses tidaknya pelaksanaan project itu sendiri.

Mulai dari proses tender yang meliputi: administrasi tender, seleksi vendor/kontraktor, evaluasi sampai penetapan pemenang. Setelah itu phase project procurement akan memastikan semua komitmen yang tertuang dalam work order dan kontrak dengan vendor/kontraktor terpilih, dapat direalisasikan tepat waktu sesuai rencana proyek.

MANFAAT PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:
1. Memahami regulasi project procurement dan tender.
2. Memahami tahapan persiapan, administrasi, dan pelaksanaan dalam project procurement dan tender.
3. Memahami metode, teknik evaluasi, dan alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan project procurement dan tender.
4. Memahami bagaimana proses menyeleksi, memilih, dan mengevaluasi calon rekanan dalam tender.
5. Mengambil keputusan secara tepat dan strategis dalam pelaksanaan project procurement dan tender.

METODE PELATIHAN
Class presentation, discussion, study analysis, dan video presentation, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices dan benchmarking antar industri, pelaku bisnis, dan instansi terkait.
– 40% studi kasus nyata dan diskusi brainstorming antara trainer dengan peserta

TARGET PESERTA
Para Profesional di bidang:
1. Supply Chain/Logistics, Procurement/Purchasing, PPIC, Komite Pembelian, Unit Layanan Pengadaan.
2. GA, Administrasi Kontrak, Legal Perusahaan.
3. Project Manager, Internal Auditor, Compliance Unit.
4. Supervisor/Manager terkait Project dan Tender.
5. Yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang ini.

OUTLINE PELATIHAN
HARI PERTAMA
1. Regulasi Tender Berdasarkan Perpres No. 54/2010
2. Persiapan & Administrasi Tender
3. Pra-Kualifikasi Dokumen
4. Metode Evaluasi Penawaran
5. Case Study Tender & discussion sharing

HARI KEDUA
6. Project Procurement
7. Logistics & Inventory Mobilization
8. Progress Monitoring
9. Work Order Settlement
10. Case study Project Procurement & closing review

PEMBICARA
Deni Danasenjaya, SE, MM
Heldi Yudiyatna, ST

Untuk informasi hubungi:
email: denids1@yahoo.com atau heldi_y@yahoo.com
website : http://www.deni-ds.com

Share

Kritisi Keppres 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

September 19, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

BOGOR – Setelah 2 tahun lebih berkecimpung dalam dunia pengadaan barang/jasa (lelang, tender) saya sedikit memberanikan diri untuk mengkritisi keputusan presiden no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepanjang jalan perjalanan pengalaman mengadakan barang/jasa di beberapa dinas/instansi pemerintah serta sektoral juga dalam proses pembuatan kontrak ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi masukan untuk kesamaan penafsiran terhadap keppres no. 80 tahun 2003. Beberapa hal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Read more

Share

Persyaratan Peserta Lelang berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

September 4, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Dalam merencanakan suatu pengadaan barang/jasa, pertama-tama panitia lelang sebaiknya harus menentukan dengan jelas apakah pengadaan ini termasuk pengadaan barang atau jasa atau jasa lainnya. Hal ini sebaiknya harus berbunyi dengan jelas dalam pengumuman dan dokumen pengadaan, karena hal ini terkait dengan dasar peraturan (selain keppres 80/2003 dan perubahannya) yang digunakan dalam pengadaan sehingga akan mempengaruhi persyaratan peserta/penyedia jasa yang dapat mengikuti pengadaan yang akan dilaksanakan.

Secara umum penjelasan jenis pengadaan barang/jasa atau jasa lainnya adalah sebagai berikut;

Read more

Share