\n

Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai Center of Excellent (CoE)

January 13, 2016 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Mengapa ULP harus menjadi center of excellent?

Sebelum lebih jauh mengetahui  alasan ULP harus menjadi center of excellent maka kita harus memahami apa itu Center of excellent serta apa saja fungsi ULP.
1.      Center of excellent  adalah A center of excellence is a team, a shared facility or an entity that provides leadership, best practices, research, support and/or training for a focus area. (adalah team pusat sebagai area fokus yang menyediakan fasilitas pendukung dalam membantu memberikan wadah atau pembelajaran praktik terbaik, kepemimpinan, pelatihan, penelitian).
2.      Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010  dapat diketahui bahwa fungsi utama ULP adalah pelaksanaan pengadaan, artinya unit inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. Unit ini dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, karena ULP merupakan unit dari K/L/D/I, maka tentu yang dimaksud dengan berdiri sendiri bukan berarti independepent, tetapi unit dengan tugas pokok tersendiri dalam struktur K/L/D/I.
Read more

Share

Ekosisten Pengadaan (part 1)

July 25, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Istilah ekosistem pengadaan pertama kali diperkenalkan oleh pa Agus Prabowo, Kepala LKPP ketika memberikan paparan kepada pa Jokowi terkait masalah percepatan pembangunan dan hubungannya dengan pengadaan. Karena saya belum mendengar langsung secara detail dari pa AP tentang apa itu ekosistem pengadaan, jadi saya coba ngarang ngarang sendiri saja dalam blog curhat ini tentang apa sih isi dari ekosistem pengadaan itu. Jadi jangan terlalu dianggap serius ya, apalagi dijadikan landasan hukum atau resmi ya. Ini mah sekedar curhat saja ya.

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Kalau mengikuti pengertian ekosistem dari wiki tersebut maka Ekosistem Pengadaan kurang lebih dapat diartikan sebagai sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara sistem  kehidupan pengadaan dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan pengadaan yang saling memengaruhi.

Sedangkan Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos (“habitat”) dan logos (“ilmu”). Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya.

Pembahasan ekologi pengadaan tidak lepas dari pembahasan ekosistem pengadaan dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor pengadaan dan pendukung pengadaan. Faktor pendukung pengadaan antara lain keuangan sebagai penunjang hidup utama sistem pengadaan, pemeriksaan atau/atau APH selaku pengatur suhu dan cahaya dalam kehidupan pengadaan, kemendagri sebagai kiblat daerah, kemenpan rb sebagai kiblat pns pusat K/L/I, dan unsur unsur lain diluar pengadaan tetapi menjadi pendukung penting pengadaan, sedangkan faktor pengadaan adalah para makhluk pengadaan yang terdiri dari  para stakeholder pengadaan, mulai darh PA, PPK, ULP, PPHP, user barang/jasa, dan tentunya LKPP selaku garda terdepan penjaga kehidupan pengadaan. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi para pihak yaitu peraturan, standar teknis, kepentingan politis, dan ekosistem yang saling memengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan.

Dari teori copy paste di atas, ada kata kunci penting yaitu ‘hubungan timbal balik tak terpisahkan‘. Selama ini ada kesan pengadaan menjadi penghambat pembangunan, penghambat pencairan anggaran, penyebab lambatnya atau gagal proyek, dan sebagainya. Padahal dari kata kunci jadi terlihat bahwa sistem pengadaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya hubungan timbal balik dengan organisma lainnya yang menjadi pendukung penting dalam ekosistem pengadaan’.

Istilah pendukung pengadaan mungkin bukan istilah yang tepat, karena sebenarnya pengadaan lah yang menjadi fungsi pendukung kepada semuanya.

Selanjutnya saya tidak akan membahas teori teori ekosistem pengadaan tadi, para pakar, para ahli pengadaan, para  pengkaji dan dewa dewa pengadaan yang mantap ilmu dan ketenarannya yang sudah jelas gelar, kedudukan dan organisasinya lebih jelas ‘makom’ nya untuk mengelaborasi istilah ini. Kembali ke hitahnya blog ini saja yaitu curhat pns online… berikut beberapa curhatan terkait tidak terjadi hubungan timbal balik tak terpisahkan dalam ekosistem pengadaan yang berakibat pada melemahnya gerakan roda ekonomi Indonesia (meureunan nya ieu oge…)

I. Organisme Pengelola Pengadaan
Procurement Unit atau Unit Layanan Pengadaan dengan para Pokja nya, dan para Pejabat Pengadaan.

Mereka sering disalahkan karena pelaksanaan lelang yang telat, lambat, dan salah dalam memilih penyedia ketika pekerjaan jelek, atau hal hal lainnya terkait pemilihan penyedia atau terkait pengadaan, karena harusnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) lah yang menjadi center of excelent pengadaan.
Padahal masalah masalah lelang tesebut diatas sering disebabkan karena tidak ada timbal balik dan dukungan dari organisme lain penunjang pengadaan, yang cenderung jalan masing masing, padahal katanya dalam satu ekosistem (pengadaan) harus ada hubungan yang tidak terpisahkan. Kenyataannya? ‘Aku begini, engkau begitu… beda atuh euy’. contoh real masalah di lapangan antara lain:

– penetapan anggaran yang molor, Lelang jadi terburu buru dan mepet ke akhir tahun, tanya kenapa silahkan kepada organisme lain dalam ekosistem, mana dukungannya?
– ya LKPP sudah membantu melalui perpres terbarunya dengan menyebutkan diperbolehkannya pengumuman sebelum anggaran diketok palu, tapi apakah perencanaan kebutuhannya sudah dibuat pengguna anggaran? Coba survei berapa paket yang dilelangkan sebelum dipa/dpa disahkan, tanya kenapa kepada organisme yang ngurusin perencanaan baik di daerah atau pun nasional ya, mana timbal balik terhadap peraturan presiden, dari presiden ini loh!
– penguatan organisme ULP melalui jabatan fungsional pengelola pengadaan, untuk menyerahkan tugas pengadaan pada ahlinya. Sudah ada 1000 lebih yang suka dan rela para pegawai negeri sipil (pns) se Indonesia mendaftar ke LKPP untuk menjadi pejuang pengadaan, 500an sudah di diklat pembentukan jabfung. Tapi keluhan utama mereka adalah satu dan sama semuanya, bagaimana honor mereka? Tugas berat dengan resiko penjara tapi honor tidak jelas. kewajiban organisme mana ini terkait pengaturan honor jabfung pengelola pengadaan? Tanya para pakar pemerintahan sajalah. Sekarang beberapa kepala daerah berani pasang badan berinisiatif sendiri memberikan tunjangan yang layak kepada para pekerja pengadaan tanpa ada payung aturan yang jelas, terima kasih bapak ibu kepala daerah yang baik hatinya, yang sudah perhatian kepada kami para pekerja pengadaan ini. Di LKPP sendiri apakah tunjangan sudah maksimal? Tanya saya saja ya nanti hehehe…
– Kejelasan bentuk organisasi ULP juga merupakan masalah dalam ekosistem pengadaan, coba teliti bentuk bentuk ULP yang ada sekarang:

1. Jelas jelas tanpa ULP alias gerombolan panitia pengadaan tanpa wadah organisasi. Bermodalkan SK dari Pengguna Anggaran, bentuk ini adalah warisan dari keppres 80 tahun 2003,  jadul dah.

2. ULP ADHOC
Bermodal SK Kepala daerah atau kepala instansinya, simsalabim jadilah kumpulan pns yang sudah bersertifikat ahli pengadaan dari berbagai dinas sebagai anggota pokja konstruksi, pokja barang atau jasa konsultan dan jasa lainnya Sebagai tim ULP plus ketua dan sekretaris ULP nya juga. Mending ini kalau ada dan jelas honor, ada di beberapa instansi yang tidak mungkin saya sebut namanya karena takut di kriminalisasi atas pencemaran nama baik, itu yang namanya ULP tidak ada honornya loh, ya alasannya karena tidak jelas bentuk organisasinya jadi mau ambil dari mana alokasi anggarannya, begitu kata orang keuangannya katanya.

Coba bayangkan dengan bentuk ULP ini, dari sisi kinerja tidak akan fokus karena ‘ngangkang’ dengan tusi utamanya. Kalau mau fokus pasti salah satu dikorbankan, kerjaan pengadaan atau kerjaan tugas dan fungsi di dinasnya? Apalagi yang tidak ada honornya, minta ke penyedia? Hayo?!

3. ULP NEMPEL
Nempel di seksi perencanaan, seksi asset, nempel di bagian keuangan, nempel di sekda, nempel di biro hukum, pleuk tempel jadilah ULP.  Tidak resmi dinamakan ULP tapi menjalankan fungsi, ya begitulah kira kira….

4. Beneran ULP alias ULP Beneran
Nah kalau ini beneran dibuat organisasi nya secara resmi, tapi ini kok ada yang berbentuk Seksi, Bidang Pengadaan, Biro Pengadaan, Kantor Pengadaan, dan sebagainya, jangan jangan ada ULP yang berbentuk Kantin Pengadaan juga ya, ya namanya juga pokja ULP nya pada senang makan, maka ULP nya berbentuk Kantin Pengadaan saja, di KPK saja ada Kantin Kejujuran, kenapa tidak dengan ULP Kantin Pengadaan, enak kan pokja nya bisa makan gratis tiap hari hehehe.
Kenapa bisa berbeda beda ya? Mana yang benar ini ya? Atau mungkin semuanya benar? Terserah bagaimana bentuk ULP nya yang penting sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satker nya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ULP yang dibentuk itu sesuai kebutuhan? Atau keinginan? Atau sekedarnya dan ala kadarnya saja?
Ya sudahlah, silahkan tanya kenapa kok bisa beda beda begitu ya? Yang jelas kiblat pemda adalah kemendagri dan kiblat kementerian dan lembaga/instansi pemeritah lainnya adalah kemenpan rb, tanya organisme tersebut apakah peraturan kemendagri dan permenpan rb sudah mendukung ekosistem pengadaan, terutama jorganisme ULP atau malah menghambat atau menggantung ULP dengan aturan yang berbeda beda?

– kata pa kepala tolong dimenangkan perusahaan ini ya, bisa kepala daerah, kepala dinas, atau kepala kepala lainnya yang jelas keinginannya tapi tidak jelas surat atau nota dinasnya. Atau ini titipan tetangga sebelah ya tolong diamankan. Organisme mana ini dalam ekosistem pengadaan yang harus mendukung yang ini ya? Mungkin APH ini nih harusnya, bukan hanya KPK saja yang nangkepin mereka para inisiator pengatur lelang ya, malah mau di lemahkan juga KPK nya… mudah mudahan tidak jadi KPK PERJUANGAN ya, atau bahkan LKPP Perjuangan 🙂

Sudah cukup dah pembahasan tentang ULP, meskipun masih belum semua tertuang masalahnya, tapi sudah kepanjangan deh, lanjut ke organisme lain dalam ekosistem pengadaan yaitu Project Manager.

II. Project Manager
Pejabat Pembuat Komitmen, Pimpinan Proyek atau bahkan PPTK

Ini adalah organisme biotik eh organisme pengadaan yang paling rentan dalam keseluruhan proses Pengadaan. Kenapa rentan? Berikut masalah masalah yang dihadapi mereka menjadi bermasalah karena tidak ada timbal balik atau dukungan dari organisme pengadaan lainnya. Ini adalah cerita curhatan para PPK di lapangan

– cacat/gagal pengadaan = kerugian negara = pidana
Ah tidak semua begitu kok, ah tapi kenyataannya begitu kok, mungkin tidak semua tapi sebagian besar begitu terjadi adanya. Cacat atau gagal dalam pengadaan maka akan menjadi masalah besar bagi PPK. Boro boro gagal, cacat atau kurang/salah sedikit saja bisa jadi stress tuh PPK. mestinya hanya menyerahkan data, kok ini jadi dana ya?
Kok bisa begitu ya? Silahkan tanya organisme APH atau pemeriksa/auditor. Katanya sih kalau jujur sih kenapa harus takut…. tapi kan unyil kucing… sambil mewek itu usro nya (kalau generasi film unyil pasti ngertilah hehe). Katanya sih tidak ada itu ATM ATM an di kantor kantor Pemerintah, padahal sudah banyak ah kantor pemerintah yang pasang ATM didepan kantor nya, malah sudah terpasang lama itu… di smesco aja ada atm bni, mandiri, bnp dan bank dki. Ya kita mah cuman untuk ambil uang aja kan… ngartoslah tangtosna oge nya 🙂

– Banyak PPK yang tidak bisa atau tidak punya kemampuan menjadi Project Manager atau Pimpro, tidak punya kemampuan teknis terkait barang/jasa yang diadakan, tidak punya kemampuan manajemen untuk mengelola kontrak. Sudahlah akhirnya PPK seperti akan jadi SANTAPAN EMPUK semua pihak.
Solusinya bagaimana? Silahkan hubungi call center direktorat pelatihan kompetensi LKPP di nomor 081284870266 bicara dengan bu Fida atau pa Catur untuk di fasilitasi pelatihan untuk PPK, jangan hanya bimtek untuk ujian sertifikasi saja. PPK juga sudah sangat urgent untuk ditingkatkan kemampuannya’
Solusi terbaik adalah kembali ‘serahkan pengadaan pada ahlinya’. Pimpro jangan ditempelkan pada jabatan struktural, tapi tunjuk yang memang ahli dalam pengadaan, manajemen dan teknis terkait. Tapi apa aturan payung hukum nya? Urusan kelembagaan ULP saja belum tuntas, apalagi ditambah permintaan aturan lain, tanya kenapa?

– Ada PPK ada PPTK, siapa yang jadi Project Manager yang bertanggung jawab terhadap proyek? Bahkan PA pun masih ada yanp menandatangani kontrak. Aturan yang benar bagaimana sih? Ya kata perpres pengadaan pakai PPK, kata permendagri pakai PPTK, kata kepala dinas biar saya saja yang tandatangan, kalau menurut eloh bagaimana?
Pas pemeriksaan meskipun ada PPK, malah PPTK yang sibuk ke lapangan, padahatl kemarin yang berusan dengan penyedia kan PPK, atau kadis?

– masih terkait poin sebelumnya tentang kemampuan teknis PPK. Jujur saya ingin survai berapa banyak PPK yang mampu mengkaji kebutuhan dalam RUP, membuat spesifikasi dan HPS. intinya kemampuan dalam perencanaan pengadaan. Perencanaan yang kurang, berarti merencanakan kegagalan. Gagal pengadaan berarti pidana. Mending jangan di eksekusi aja deh, eh tapi diancam nih anggaran harus segera dicairkan, tapi ini waktu sudah mepet nih… ya sudah Lahaola wala kuwata illah bilah…. Lailaha illa Anta inni kuntu minadzolimin… munculah doa doa para nabi dalam status bbm nya para PPK… ngakulah nya 🙂

– belum lagi kalau ada masalah2 di lapangan yang banyaknya tidak ada aturan yang jelas dalam penanggulangannya. Pekerjaan terlambat, pekerjaan lewat akhir tahun, masa tinggal sedikit lagi harus putus kontrak? addendum pekerjaan yang tidak boleh di addendum, pencairan pekerjaan kecil saja yang tetap harus pakai kontrak tebal (padahal kalau beri di warung cukup pakai bon saja beres), so welkom to the jungle bro n sista ppk…

– beres urusan pekerjaan di lapangan, bukan berarti tidak perlu cek tekanan darah dan jantung ke dokter, karena stess PPK akan memasuki tahap final ketika pemeriksaan dilakukan, so welkon to hell bro n sista PPK… waduh bahasanya 🙂 ya namanya blog curhatan ya, tidak ada kajian, bahasa resmi dan tingkat tinggi yang menyenangkan para agan juragan ya punten….

sudah cukup ah tentang pimpro atau PPK walau masih ada dalam pikiran ini hal terkait tentang PPK, tapi sudah panjang teuing ah. Lanjut ke ekosistem lainnya ya, tapi mungkin singkat singkat saja lah bahasnya. Sudah terlalu panjang in postingannya, katanya kalau kepanjangan nanti tidak akan SEO atau robot google friendly katanya.

render of a four step lifecycle flow chart

Pengadaan

Atau dipisah aja deh, untuk bahasan:
PPHP
– PA
– sistem keuangan
– penyakit penyakit atau istilah amannya ‘kompleksitas’ dalam pekerjaan konstruksi
– eprocurement dan e-katalog/purcashing
Kita bahas pada postingan selanjutnya ya.
Semoga tulisan alakadarnya ini ada manpaatnya, terutama bagi para pihak yang ingin memperbaiki pembangunan di negara tercinta yang kaya raya ini… aamiin…

Share

Pasal 15 – Tugas Pokja ULP

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 15
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.

(2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

Share

Pasal 14 – kewajiban mempunyai ULP

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 14
(1) Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
(2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

Penjelasan Pasal 14 – Ayat (2)
Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Share

ULP Kabupaten Landak

April 6, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Hari Kamis dan Jumat kemarin tanggal 3 dan 4 April 2014 diundang ke kabupaten Landak, materi yang dibahas adalah evaluasi dokumen penawaran. Materi selama dua hari serasa belum memuaskan dahaga peserta dari poja ULP dan pejabat pengadaan di kabupaten landak. Saya kira kabupaten Landak dekat dari pontianak, ternyata masih sekitar 4 jam dari kota pontianak… tetapi jarak yang jauh terbayar semua… speechless… intinya mantap dah… semoga bermanfaat ya materi evaluasi dokumennya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan apabila memerlukan dokumen dokumen tertentu terkait pelelangan silahkan hubungi kontak saya saja ya, diantos… hatur nuhun 🙂

Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan Kab. Landak

Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan Kab. Landak

Mudah mudahan bisa kembali lagi ke Kalimantan Barat… belum puas jalan jalannya hehehe.

landak logo

Share

Training Pengadaan Barang Jasa untuk ULP Kab Demak

May 8, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Tumben tumbenan dapat perintah untuk mengajar ke daerah jawa tengah, karena selama ini belum pernah sekalipun mendapat jatah mengajar ke arah timur dari jawa barat (jateng dan jatim), hal ini sih katanya memang daerah sana dikuasai oleh IAPI(Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia – yang nampaknya kurang ahli dalam menghimpun ahli pengadaan se indonesia… Sibuk ngurusin training pengadaan pastinya…), dapat order mengajar dari P3I (www.p3i.or.id) jadi pemain pengganti (maklumlah namanya juga trainer supersub) dari beberapa instruktur yang karena kesibukan dan karena ada musibah yang tidak terduga sehingga tidak bisa hadir pada acara peningkatan kompentensi untuk Unit Layanan Pengadaan kabupaten Demak, akhirnya ada juga kesempatan untuk mengajar di Jawa Tengah, ya mudah mudah ke daerah Jawa Timur juga ada kesempatannya… alhamdullillah.. Aamiin YRA…

Dlaksanakan selama 2 hari di hotel Metro Semarang, Acara in merupakan acara yang menjadi langkah awal kabupaten Demak untuk membentuk ULP yang mandiri, selama ini masih menggunakan panitia panitia per dinas, nah untuk tahun ini katanya akan dibentuk ULP yang bentuknya masih dalam penggodokan di internal kabupaten Demak. Untuk itu para calon anggota ULP ini perlu dibekali dengan beberapa tambahan amunisi dalam pengadaan barang/jasa diantaranya pengetahuan untuk mengevaluasi dokumen penawaran dan pengetahuan tentang aplikasi SPSE atau eprocurement. Nah dua materi ini lah yang saya bawakan dalam acara ngamen ke daerah Semarang ini.
Dimulai dengan paparan tentang eprocurement, kemudian dilanjut degan prakteknya oleh om Husin (instruktur dari kabupaten tabalong) dengan menggunakan fasilitas direktori latihan pada server eproc, alhamdullilah pada hari pertama para perserta sedikit banyak sudah dapat melalukan praktek untuk membuat paket, menyusun jadual, membuat persyaratan kualifikasi, dan amenayangkan pengumuman melalui langsung online dengan sistem pengadaan secara elektronik versi latihan (terima kasih kepada admin lpse kota bogor ibu layung sari dan admin lpse kota tabalong yang sudah mengijinkan kami untuk menggunakan fasilitas latihan pada lpse nya… Mantap!).

Selanjutnya pada hari kedua dilanjutkan dengan materi evaluasi dokumen pengadaan, mulai dari materi prinsip prinsip dasar evaluasi, kemudian masuk ke tata cara evaluasi dokumen kualifikasi dengan suimulasi penilaian dokumen pra kualifikasi untuk menentukan shortlist (daftar pendek) yang pada perpres 70 tahun 2012 mengalamai perubahan konten, yaitu hilangnya penilainan tenaga ahli dan hanya menilai pengalaman sejenis, nilai kontrak pengalaman thd hps, pengalaman di tempat pengadaan, dan domisili perusahaan saja. Dilanjut ke tata cara evaluasi dokumen penawaran mulai dari evaluasi sistem gugur murni dan ambang batas, dengan menampilkan formulir formulir excel nya kemudian sistem nilai dan biaya selama umur ekomonis.
Lanjut ke evaluasi jasa konsultansi dengan mengsimulasikan evaluasi yang sering digunakan yaitu metode evalausi gabuangan atau kualitas dan biaya. Dengan pembobotan dan rumus haa terendah dibagi harga penawarannya dikali bobotnya, maka para calon anggota ULP sudah dapat dikatakan mahir untuk melakukan evaluasi jasa konsultansi.

So semoga ULP nya segera dapat dibentuk dengan bentuk yang permanen dan mandiri sehingga 100 orang para ahli pengadaan di kabupaten Demak ini mempunyai wadah untuk mencurahkan kemampuan mereka dalam pengadaan barang jasa pemerintah… Aamiiin…
Demikian laporan pandangan mata dari semarang, ya… Sambil iseng menunggu pesawat yang dilay… Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk pelaksanaan tuga pengadaan barang jasa yang akan diemban oleh ULP kabupaten Demak…

Wallohualambissowab… Salam Pengadaan dari Semarang!

Share

Perka e-tendering terbaru no. 18 tahun 2012

January 8, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa, peraturan pengadaan

Penomoran Tahun pada nomor perka ini adalah (no 18) TAHUN 2012, yang mana Perka ini dipublish di website LKPP pada tanggal 28 Desember 2012, yaitu pada hari jumat atau hari terakhir sebelum liburan tahun baru masehi dan jam upload nya pun jam 20:56, pada detik-detik sebelum pulang untuk berlibur nampaknya admin website lkpp menyempatkan diri untuk cuci gudang menguploadnya (dedikasi yang super sekali dari admin web lkpp.go.id… Mantap!) Sehingga meskipun perka LKPP ini berlabel tahun 2012 namun baru dapat dilaksanakan dan berlaku untuk para anggota ulp’ers pada satu tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013 ini 🙂

Perka ini mencabut perka LKPP nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara e-tendering dan nomor 5 tahun 2011 tentang SBD PBJ secara elektronik, sehingga hal-hal terkait dengan e-tendering (e-lelang, epurchasing, e-katalog) mengacu pada perka terbaru ini yaitu perka nomor 18 tahun 2012. Beberapa hal yang signifikan muncul dalam perka ini adalah :

– Penyusunan jadual yang harus memperhatikan JAM KERJA dan HARI KERJA untuk: penjelasan, batas akhir untuk pemasukan, pembukaan penawaran dan sanggah/sanggah banding, serta acara pembuktian kualifikasi.

– Kumpulan tanya jawab dalam SPSE adalah bentuk dari BAPP (Berita Acara Pemberian Penjelasan)

– Untuk file penawaran yang tidak bisa dibuka, pokja ULP wajib menyampaikannya kepada LPSE (kemudian dari LPSE dapat disampaikan kepada LKPP) dan kemudian dengan adanya proses penyapaian file yang tidak dapat dibuka ini maka ULP DAPAT melakukan penyesuaian jadual evaluasi dan tahapan berikutnya (nah ini akan jadi masalah; berapa lama kepastiannya, dari pengalaman biasanya tidak bisa capat itu pembuktian file bisa dibuka atau tidaknya…)

– dalam hal terjadi gangguan teknis atau kahar sehingga menyebabkan sanggahan tidak dapat dilakukan via SPSE maka sanggahan offline/manual dapat diterima, kemudian sanggahan banding diberitahukan kepada ULP via SPSE namun kalau tidak ada atau lupa memberitahupun tidak menggugurkan sanggahan bandingnya.

– SPPBJ dari PPK tetap offline namun diinputkan datanya dan di upload SPPBJ nya via SPSE (nah PPK harus bisa ngi-proc tuh… 🙂 ) begitu pula informasi dan dokumen kontrak juga harus di upload via eproc.

– Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk nilai paling tinggi 2,5 Milyar atau tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya (nah ini masih jadi diskusi di ULP apa maksudnya  ini…). Jaminan penawaran asli disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi (atau sebelum penetapan pemenang untuk prakualifikasi).

– Satu hal lagi yang cukup seru yaitu pada bagian penutup yaitu, dalam hal keadaan kahar atau gangguan teknis (contoh; listrik, jaringan, aplikasi) terkait pelaksanaan e-tendering yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka pokja ULP dapat: 1 membatalkan/menggagalkan proses pemilihan. 2. melakukan penyesuaian jadual, dan opsi terakhir nih yang seru 3. membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa terakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan dalam BAHP/BAHS/BA lainnya dan di upload ke SPSE (nah ini maksudnya kembali ke manual atau bagaimana ya kata “solusi alternatif” yang muncul pada perka yang baru ini, karena tidak ada contoh yang diberikan apa solusi alternatif ini; mudah-mudahan tidak sama dengan pengobatan alternatif hehe..) .

Untuk lebih jelas dan rinci serta benarnya perka ini silahkan download perka nomor 18 tahun 2012 tentang e-tendering ini pada website www.lkpp.go.id atau langsung pada link di bawah ini, maklum lah ini hanya sekedar curhatan saja dari blog curhat yang sederhana, bahasanya bukan bahasa kajian orang pintar yang biasa minum tolak angin atau kajian semantik atau bahasa dengan logika tingkat tinggi, just for curhat online sajah 🙂


perka LKPP

Share

« Previous PageNext Page »