Pebisnis daring siap ikut daftarkan barang di LKPP
February 1, 2017 by heldi
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan
Para pebisnis daring berharap bisa ikut menjajakan dagangan mereka di daftar bisnis katalog elektronik (e-catalog) yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Maklum, tender pengadaan barang pemerintah yang memanfaatkan e-katalog di LKPP ini bisa mencapai 40% dari total belanja.
Salah satu barang yang marak di e-catalog belanja peralatan perkantoran. Lembaga pemerintah ini sengaja menggandeng pebisnis online untuk bergabung di tender proyek LKPP supaya pelaksanaan tender belanja bisa transparan dan tercatat dengan baik. Read more
Ramai-ramai Serbu e-Katalog LKPP
January 31, 2017 by heldi
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan
Sejauh ini tercatat sudah ada delapan e-commerce yang menyerbu proyek e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Para e-commerce itu adalah Krisbow.com, Mbiz.com, Officestore.co.id, Bhinneka.com, Ayooklik.com, Anugerahpratama.com, dan yang terakhir AXIQoe.com. Read more
Era Digital Pengadaan Barang Pemerintah
January 31, 2017 by heldi
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan
Guna mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan yang lebih efisien, inovatif dan berintegrasi, sebuah situs hadir bernama Axiqoe.com.
Situs e-commerce ini dimiliki PTAstragraphia Xprins Indonesia (AXI) resmi menjadi penyedia E-Katalog LKPP. Dengan terverifikasi-nya AXIQoe.com di E-Katalog LKPP, pengadaan barang mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang dilakukan secara berkala. Read more
Siap siap Revisi Perpres Pengadaan akan segera keluar
January 26, 2017 by heldi
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan
Prioritas Paket Kebijakan Hukum Cegah Korupsi di Sektor Pengadaan
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan pemerintah sekarang ini sedang berfokus pada pembenahan sektor hukum. Beberapa paket kebijakan hukum dikeluarkan untuk mencegah korupsi dalam pembangunan dan pengadaan setelah keluarnya paket kebijakan ekonomi.
“Paket kebijakan ekonomi itu sebenarnya lebih banyak untuk memangkas berbagai aturan, prosedur supaya birokrasi lebih efisien,” ujar Teten dalam acara peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang digelar Transparency International, di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Read more
Penyebab Keterlambatan Pengiriman Obat
January 9, 2017 by heldi
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan, Pengadaan Barang Jasa
Pengadaan obat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Luasnya cakupan wilayah distribusi, ketidaksiapan pabrikan dalam produksi, hingga proses perencanaan yang belum matang menyebabkan pengiriman obat acapkali mengalami keterlambatan. Lalu bagaimana hal itu dapat terjadi?
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengambangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa menjelaskan permasalahan keterlambatan pengiriman obat sering kali terjadi untuk permintaan yang datang dari luar Jawa. Meskipun penyedia obat memiliki jaringan distributor dalam penanganan ekspedisi, faktor geografis yang jauh menyebabkan distributor melakukan pengiriman berdasarkan kuota tertentu. Hal ini untuk menekan biaya yang timbul akibat proses pengiriman secara parsial (per permintaan).
Read more
Sukses e-Government dan Tantangan Keamanan Informasi
September 13, 2016 by heldi
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan
Ada dua testimonial menarik nan strategis dalam sesi diskusi panel Rakernas LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pertama, dari Firmansyah Lubis, Direktur e-Government Kementerian Kominfo Indonesia, yang menyatakan, “Kami harus belajar kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengenai keberhasilan menerapkan e-Government melalui LPSE.” Kedua, seperti disampaikan Prakoso, Asisten Deputi II Bidang Kominfo Kementerian Koordinator Polhukam RI yang menyatakan, “Success story e-Government di Indonesia adalah LPSE”. Read more
ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah
September 9, 2016 by heldi
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan
Tulisan dari kopi paste dari www.samsulramli.com tentang organisaasi ULP, lumayan panjang tulisannya, silahkan di analisa dan dinikmati ya…
Menggugat Permendagri 99/2014, ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah
Sejak artikel “Badan Daerah, Harga Mati Wujudkan Pengadaan Bebas Intervensi” beragam diskusi mengemuka. Sebagian besar menyatakan dukungan terhadap dibentuknya Badan Daerah. Sayangnya para pejuang reformasi pengadaan barang/jasa ini sebagian besar harus menelan pil pahit karena perumusan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) sudah dimulai dan ketok palu.
Di beberapa daerah bahkan yang tadinya berbentuk Kantor dan Badan terpaksa harus turun kasta menjadi bagian atau bahkan sub bagian dibawah Sekretariat Daerah. Kemunduran yang nyata dari sebuah upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa di daerah. Read more