Bhinneka.com dan LKPP sosialisasi e-katalog

Bhinneka.com bersama LKPP bekerja sama sosialisasi tentang e-katalog, solusi yang mantap untuk bekerja sama dengan swasta pada musim pemotongan anggaran sekarang ini. Bisa jalan jalan keliling Indonesia sambil sosialisasi melalui kerjasama dengan swasta. LKPP untung, Bhinneka untung, dan tentunya para stakeholder pengadaan juga sangat diuntungkan dengan kegiatan ini. Mantap bu programnya…  ajak ajak heldi.net donk lagi sepi nih situasi di lt. 4  hehehe 🙂 Manokwari, Papua Barat, Ambon, Palu, Balikpapan… asyiiikkk…

Berikut adalah kumpulan beritanya:

Manokwari, 25 Agustus 2016
Bhinneka.Com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, “e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.  Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian.”

“Barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” lanjut Agus.

Kepala LKPP pun optimis  dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan  menentukan pembelian  produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.
Peserta Sosialisasi e-katalog LKPP di Manokwari, Prov. Papua Barat
Peserta Sosialisasi e-katalog LKPP di Manokwari, Prov. Papua Barat

“Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog. Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan”, ungkap Heriyadi Janwar selaku Corporate VP dari Bhinneka.Com.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaannya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service. Dalam acara ini pula didukung oleh beberapa brand principal yang telah lama bekerja sama dengan Bhinneka.Com, yaitu Intel, HP, dan Lenovo. Ketiga brand principal tersebut turut memberikan informasi mengenai product knowledge kepada instansi-instansi pemerintah, yang nantinya akan mereka beli di Bhinneka.Com.

Peran agregator online shop Bhinneka.Com ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah. Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka.Com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut, antara lain Computer (Desktop & Notebook), Servers, Office Equipment, Camera, Gadget, Peripheral, TV, dan masih banyak lagi.

Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga pada akhirnya menjadikan Bhinneka.Com sebagai investasi terbaik untuk belanja pemerintah.
==================

31 Agustus 2016 – Ambon, Tribun-Maluku.com : Bhinneka.Com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Maluku.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Swiss-Bel Hotel Ambon, Rabu (31/8)  ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP.  Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Ambon dan Provinsi Maluku.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.

Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian.

“Barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” lanjut Agus.

Kepala LKPP pun optimis  dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan  menentukan pembelian  produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.

Terpisah Corporate VP Bhinneka.com, Heriyadi Janwar mengatakan Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP, berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.

Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

“Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan”, ungkap  Heriyadi.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaanya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service.

Dalam acara ini pula didukung oleh beberapa brand principal yang telah lama bekerja sama dengan Bhinneka.Com, yaitu Intel dan HP. Kedua brand principal tersebut turut memberikan informasi mengenai product knowledge kepada instansi-instansi pemerintah, yang nantinya akan mereka beli di Bhinneka.Com.

Peran agregator online shop Bhinneka.Com ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka.Com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut, antara lain Computer (Desktop & Notebook), Servers, Office Equipment, Camera, Gadget, Peripheral, TV, dan masih banyak lagi.

Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga pada akhirnya menjadikan Bhinneka.Com sebagai investasi terbaik untuk belanja pemerintah.

Untuk diketahui Bhinneka.Com adalah pelopor e-Commerce Indonesia dan pemimpin pasar lokal untuk kategori produk 3C: Computer, Communication Technology & Consumer Electronics.

Selain channel online, Bhinneka.Com juga memiliki jaringan store offline sejak tahun 2004. Perusahaan menjalankan servisnya sendiri untuk memberikan layanan purnajual terbaik. Didirikan di Indonesia, Bhinneka.Com hanya menjual produk-produk original dan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen nusantara.

Sementara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

LKPP dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi enam kedeputian. Lembaga ini memiliki tugas untuk mereformasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
===================
2 September 2016 – Palu
Bhinneka.Com bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema“Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog”di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Swiss-Bel Hotel Silae Palu ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP.

Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

“Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui websitehttps://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian,” kata Agus Prabowo.

“Barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” lanjut Agus.

Kepala LKPP pun optimis  dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan  menentukan pembelian  produk sesuai dengan kebutuhannya.

Balikpapan, 6 September 2016 – Bhinneka.Com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom The New Benakutai Hotel ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Balikpapan dan Provinsi Kal-Tim.

“E-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian,” ujar Kepala LKPP Agus Prabowo di Balikpapan, Selasa (6/9).

Barang dan jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP dikatakan Agus, harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia.

Agus optimistis dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.

Sementara itu Heriyadi Janwar selaku Corporate VP dari Bhinneka.Com mengatakan Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog. Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

:Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan”, ungkap Heriyadi.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaanya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service.

Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.

Sementara itu, Heriyadi Janwar selaku Corporate VP dari Bhinneka.Com mengatakan Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.

Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

“Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan,” tuturnya.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaanya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service.

Dalam acara ini pula didukung oleh brand principal yang telah lama bekerja sama dengan Bhinneka.Com, yaitu HP. Brand principal tersebut turut memberikan informasi mengenai product knowledge kepada instansi-instansi pemerintah, yang nantinya akan mereka beli di Bhinneka.Com.

Peran agregator online shop Bhinneka.Com ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka.Com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut,antara lain Computer (Desktop & Notebook), Servers, Office Equipment, Camera, Gadget, Peripheral, TV, dan masih banyak lagi.

Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa.

Sehingga pada akhirnya menjadikan Bhinneka.Com sebagai investasi terbaik untuk belanja pemerintah.

================
Ambon – 1 September 2016
SKPD di Maluku Belum Paham Manfaat E-Katalog LKPP

Ambon  – Hampir sebagian besar Satuan Perangkat Kerja Daerah di Maluku terutama di Pemkot Ambon belum memahami secara baik manfaat dari penggunaan e-katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Padahal e-katalog ini merupakan satu sistem yang mempermudah serta menguntungkan pemda khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. E-katalog ini meru­-pakan kerjasama antara LKPP de­-ngan Bhineka.com selaku penyedia.

“E-catalog LKPP ini sangat permudah kita, seharusnya dimanfaatkan. Disamping harganya murah juga sangat mengutamakan asas keterbukaan, sehingga tidak bisa ada yang korupsi,” jelas Karo Administrasi Pembangunan, Pemprov Maluku, Abdul Manaf Tuasikal kepada wartawan disela-sela Sosialisasi e-katalog yang berlangsung di Swissbell Hotel, Rabu (31/8).

Berdasarkan pengalaman, kata Tuasikal, kasus korupsi yang terjadi paling banyak adalah tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga melalui e-katalog LKPP ini sudah tidak ada lagi instansi atau oknum-oknum tertentu yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, dalam sambutan­nya saat membuka kegiatan tersebut, Tuasikal mengatakan, pengadaan merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah, namun hingga saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

“Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa sangat rawan terhadap terjadinya penyimpangan prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tambah Tuasikal, LKPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi elektronik atau e-katalog yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan pengadaan yang transparan, karena harga yang termuat dalam e-katalog lebih murah dan efisien.

Sementara itu, Sales Manager Bhineka.com Indra Nugraha menambahkan, e-katalog LKPP ini telah bekerja sama dengan perusahaan ini sejak Januari  2015. Namun sosialisasinya baru bisa dilakukan di tahun ini.

“Kontrak kita akan berakhir 31 Desember 2017, dan itu masih lama, sehingga kita masih punya waktu untuk lakukan sosialisasi yang juga bermanfaat untuk menunjang pengetahuan pemda mengenai manfaat pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog LKPP,” jelasnya.

Terkait dengan berbagai masukan sistem ini yang masih bekerja lambat, menurut Nugraha, hingga saat ini Bhinneka.com terus berkomunikasi dengan LKPP dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan demi kenyamanan para konsumen.(S-43)

COMCAT (Competitive Catalogue) – Katalog untuk Pekerjaan Konstruksi

Competitive Catalogue (Comcat) adalah aplikasi katalog lokal berbasis daring yang digunakan untuk mendukung pelelangan pekerjaan konstruksi sederhana secara tersistem. Penerapan aplikasi Comcat ini hanya berlaku pada lingkup regional yang terbatas, karena kebutuhan akan pekerjaan konstruksi, harga material, serta komponen biaya material yang berbeda pada masing-masing daerah. Mekanisme kerja Comcat, pada dasarnya, membutuhkan input komponen harga atas seluruh material dan biaya yang timbul dalam suatu pekerjaan konstruksi. Jika analisis harga satuan telah muncul di sistem, pihak penyedia baru dapat mengajukan penawaran harga dengan mengacu pada kisaran harga yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Read more

Mengulas Korea On-line E-Procurement System (Koneps) di Korea Selatan

Kemajuan suatu negara tercermin dari pesatnya perkembangan pembangunan di segala sektor. Tentu saja hal tersebut akan melibatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai penunjangnya. Pembentukan sistem yang efisien menjadi hal yang sangat krusial sehingga inovasi serta strategi pun dibentuk demi kelancaran aktivitas pengadaan. Salah satu sistem yang dibentuk adalah e-Procurement yang bukan hanya telah diterapkan secara konsisten di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan. Read more

E-KATALOG: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN INOVASI

Dilihat dari jumlah dan variannya, produk-produk di e-katalog mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pertama kali diperkenalkan tahun 2012 dengan hanya memuat puluhan produk kendaraan bermotor roda empat, kini jumlahnya melebihi 60 ribu produk dengan nilai transaksi lebih dari 76 triliun. Angka ini dipercaya akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan belanja pemerintah seiring perkembangannya, sejumlah tantangan dihadapi oleh LKPP.

Terbatasnya sumber daya manusia untuk memproses katalog serta isu miring mengenai matinya usaha kecil dihadapi dengan bijak. Sejumlah langkah diambil, di antaranya adalah mendesentralisasikan proses katalog, melakukan pembaruan sistem serta menyaring penyedia yang tepat, termasuk menjaring UMKM untuk masuk dalam sistem katalog daerah. Berikut ini adalah kutipan wawancara majalah KREDIBEL dengan Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Read more

Pentingnya Pembentukan Layanan PenyeLesaian sengketa PBJ oleh LKPP

“Adanya sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan sepertinya tak bisa dielakkan. Sering kali sengketa-sengketa tersebut cukup rumit dan membutuhkan waktu lama dalam penanganannya. Hal ini mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSPBJP).”
Read more

KRIMINALISASI PENGELOLA PENGADAAN

“Auditor dan aparat penegak hukum lebih condong menerima keterangan dari para ahli daripada keterangan pengguna atau pengawas lapangan.”
Di hadapan para kapolda dan kajati, medio Juli 2016, Presiden Jokowi berpesan agar tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan dalam penegakan hukum.

Pada pertemuan di Istana Negara itu, Presiden juga mengingatkan lagi lima instruksi terkait dengan itu yang pernah dia sampaikan di Istana Bogor, Agustus 2015. Pertama, kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tidak bisa dipidanakan. Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi peluang 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya. Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, kasus yang berjalan di kepolisian dan kejaksaan tidak boleh diekspose ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.

Presiden juga menginstruksikan pemda untuk tidak ragu mengambil terobosan dalam pembangunan daerah. Bahkan jika setelah perintah itu masih terdapat kriminalisasi kebijakan, kapolda kapolres dan kajati-kejari akan dicopot. Perintah Presiden ini tampaknya akan menemui banyak hambatan di lapangan. Mengapa? Karena belum ada keselarasan cara pandang antara pelaku pengadaan barang jasa (PBJ), auditor, ahli, dan aparat penegak hukum (APH). Hal ini ditambah lagi dengan ketidakjelasan sikap atas batasan-batasan: pelanggaran andministrasi dan tindak pidana korupsi, keuangan negara atau bukan, kerugian negara, pihak yang harus bertanggung jawab, dan keuntungan penyedia yang wajar.

Dalam tataran teknis, misalnya pada kasus konstruksi, perbedaan pandangan tentang analisis harga satuan antara PBJ dan auditor berpotensi memunculkan konflik penghitungan kerugian negara (KN). Menurut PBJ, analisis harga satuan sekadar alat bantu penghitungan penawaran. Berbeda dari auditor, sajian data pada analisis harga satuan berupa upah, bahan, dan alat bantu dinilai sebagai bahan audit. Auditor akan mengaudit sesuai dengan data yang disajikan, sedangkan PBJ akan berpatokan pada output kualitas dan kuantitas. Dengan begitu, apabila output sudah sesuai dengan penawaran, menurut pelaku PBJ, tidak ada masalah. Keterlibatan ahli yang kurang berkompeten pada penyelidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) audit jasa konstruksi menghasilkan laporan justifikasi yang bias. Akibat kekurangan pengalaman di lapangan, seorang ahli hanya menjustifikasi nilai KN dengan asumsi data mentah yang didapatkannya dari bangku kuliah.

Sementara itu, auditor dan APH lebih condong menerima keterangan dari para ahli daripada keterangan pengguna atau pengawas lapangan.
Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, pekerjaan tambahan tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak awal. Dalam hal ini, seorang engineer tidak bisa menebak nilai pekerjaan secara tepat. Batasan 10% itu untuk mengalokasikan perkiraan rencana anggaran biaya (RAB) jika meleset di lapangan. Hanya, nilai 10% ini menjadi besar jika nilai proyek juga besar. Bila justifikasi seorang ahli menyatakan nilai proyek kurang dari kontrak, maka disimpulkan terjadi kerugian negara, walaupun dilihat dari persentase, nilai proyek dengan selisih sebesar itu masih kecil.

Pekerjaan Konstruksi Audit pekerjaan konstruksi mungkin menggunakan alat laboratorium lembaga pendidikan tinggi. Peralatan dengan merek dan tipe sama, tapi pemakai yang berbeda sangat mungkin menghasilkan data berbeda. Akibatnya, justifikasi pembenaran terhadap data yang dihasilkan alat ini akan menjadi sangat objektif tergantung pada siapa yang memakai data tersebut. Persoalan data akan sangat bias, jika dihubungkan dengan nilai kerugian negara atas sebuah pekerjaan konstruksi.

Dalam dunia perhubungan, segala kecelakaan diselesaikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Karena itu, tidak tertutup kemungkinan di dunia konstruksi dibentuk Komite Penyelidik Keselamatan Bangunan (KPKB) dengan tugas utama para penyelidiknya menjustifikasi spesifikasi teknis dan nilai bangunan pascakonstruksi. Anggota komite ini terdiri atas para ahli bangunan dari berbagai kalangan dan pemerhati bangunan, terutama yang sering berhubungan dengan audit, pemeriksaan forensik bangunan, dan laboratorium konstruksi. Penghitungan kerugian negara dalam kontrak jenis lump sum sampai kini belum jelas definisi dan batasannya.

Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan, pembayaran kontrak lump sumberdasarkan atas seluruh pekerjaan. Penentuan kisaran prestasi hasil pekerjaan bagi para pelaku PBJ menjadi masalah tersendiri, terlebih jika terjadi putus kontrak. Kontrak lump sum idealnya berdasarkan output. Tapi bila dilaksanakan audit ‘kacamata kuda’dengan data yang disampaikan itu nilai yang berbicara, maka perincian data bisa menjadi langkah awal adanya kerugian negara.

Berkaitan dengan keuntungan bagi penyedia, tidak ada satu pun kalimat dalam perpres itu yang menyatakan keuntungan penyedia dibatasi pada nilai 15%. Munculnya angka sakral ini hasil pemahaman yang salah dalam menyikapi pasal 66 tentang penetapan harga perkiraan sendiri (HPS). Pada pasal ini, HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Selanjutnya dijelaskan, ukuran wajar yang dimaksud dalam pekerjaan konstruksi 15%.

Pasal 11 menyebutkan, salah satu tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak. Sebagai ìdewa sapu jagatî, PPK bertanggung jawab pada seluruh permasalahan dalam pelaksanaan kontrak baik teknis, administrasi, keuangan, hukum, lingkungan kerja maupun masyarakat.

Tanpa bekal pengalaman, PPK yang bermodalkan sertifikat pengadaan barang jasa (PBJ) saja akan sangat riskan terjerat kasus korupsi bidang pengadaan. Walaupun pada realitasnya tidak ikut menikmati hasil, PPK dapat terjerat pasal ”ikut andil memperkaya orang lain”.

Penulis: Hery Suroso, Wakil Rektor II Universitas Tidar Magelang

International Public Procurement Conference (IPPC) 2016

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Universitas Udayana dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia menggelar International Public Procurement Conference (IPPC) di Denpasar, Bali. Konferensi dua tahunan yang memasuki putaran ketujuh ini digelar selama tiga hari dari 3-5 Agustus 2016.

Mengambil tema “Trends In Public Procurement,” perhelatan ini akan membahas sejumlah isu yang sedang berkembang dari seluruh penjuru dunia , diantaranya adalah, Reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah, Tata kelola, Regulasi dan Hal teknis pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement), Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai alat sosial/ekonomis, Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah, Desentralisasi dan Sentralisasi pengadaan barang/jasa pemerintah, Modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan Berbagi pengalaman praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagi negara.

Read more

« Previous Page — Next Page »