Proyek Kompensasi DKI tidak di lelang

Banyak proyek kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) di Jakarta dikerjakan oleh kontraktor dengan penunjukan langsung.  Mekanisme ini berbeda dengan proyek senilai lebih dari Rp 200 juta yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah. Pelaksanaan proyek dari bujet daerah jenis ini harus melalui lelang.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Gamal Sinurat, menyatakan sejumlah proyek kompensasi yang nilainya bahkan mencapai ratusan miliar rupiah digarap lewat penunjukan langsung. “Proyek dikerjakan dengan penunjukan langsung karena ada batas waktu untuk menyerahkannya,” kata dia, Rabu 5 April 2017.

Gamal mengatakan, batas waktu penyerahan proyek kompensasi tertuang dalam perjanjian kerja sama.  Ia meyakinkan bahwa pengerjaan proyek kompensasi–meski tanpa lelang—tak dilakukan dengan asal menunjuk kontraktor. Sebab, kata dia, pengembang berisiko rugi jika tim penilai independen menyatakan penggarapan proyek itu tak sesuai dengan gambar teknis. “Jika itu terjadi, pengembang wajib menyerahkan kompensasi lagi. Itulah sebabnya, kami yakin mereka tak main-main,” kata Gamal.

Menurut Gamal, beberapa pengembang yang harus memberikan kompensasi juga melakukan lelang, tak asal tunjuk. Ia mencontohkan  proyek Simpang Susun Semanggi. Proyek itu merupakan kompensasi dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Proyek yang menelan dana Rp 369 miliar itu dikerjakan oleh kontraktor yang pemenang lelangnya adalah PT Wijaya Karya.

Perihal kompensasi KLB ini jadi pembahasan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono,  ketika bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Februari lalu. KPK mempertanyakan mekanisme kompensasi. “KPK ingin tahu sistemnya, ingin menyumbang pemikiran terbaik pada sistem pengawasannya,” kata Soni–sapaan Sumarsono.

Pertemuan Soni dengan pimpinan KPK berlangsung setelah DPRD Jakarta mendesak agar kompensasi  diwujudkan dalam bentuk kas dan masuk ke APBD. Alasannya, agar lebih transparan. Jika melalui APBD, Dewan bisa mengawasi penuh. “Ini biar lebih terbuka,” kata anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Syarif.

Soni, yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan masih menimbang usul  DPRD itu. Yang pasti, Soni tak mempermasalahkan kompensasi berbentuk barang dalam tata kelola keuangan daerah. “Seperti dana corporate social responsibility (CSR), kan tidak dalam bentuk tunai,” ujar dia.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Prabowo, juga tak mempersoalkan proyek kompensasi tidak dilelang. Dengan catatan, proyek itu mesti diaudit dan dinilai oleh tim penilai sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan. “Yang penting akuntabel,” kata Agus.

Agus menyatakan proyek kompensasi justru patut diapresiasi karena merupakan terobosan.  Mekanisme ini, kata dia, juga diterapkan di negara lain, seperti Amerika dan Jepang. Sebaliknya, kata dia, jika kompensasi dalam bentuk uang sehingga masuk APBD, prosesnya akan lama. “Sekarang ini harus serba cepat,” ujarnya.

 

Sumber: https://www.tempo.co/read/fokus/2017/04/06/3477/proyek-kompensasi-dki-jakarta-bebas-tak-dilelang

Proyek e-KTP Sudah Salah Sejak Lahir

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, menilai proyek pengadaan e-KTP periode 2011-2012 sudah salah sejak awal.

Menurut dia, pengadaan e-KTP itu seharusnya menggunakan pendekatan kelembagaan bukan pendekatan proyek.

“Dari awal sudah bermasalah. Salah cara mengeksekusi. Pertanyaannya begitu, salahnya dimana? Salah dari lahir,” tutur Agus, kepada wartawan ditemui di kantor LKPP, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Read more

Pembangunan Masjid tanpa Tender

Judul asli dari artikel ini adalah “Jaksa Sebut Pembangunan Masjid Raya Sula Rp 23 Miliar Tanpa Tender”, sebenarnya yang dilakukan tanpa tender adalah Rp. 4 Milyar. Dilakukan tanpa lelang alias ditunjuk langsung dan diberikan proyeknya kepada kerabat dari pejabat pula… lengkap sudah….

Berikut berita lengkapnya:

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, didakwa telah menunjuk secara langsung kontraktor pembangunan Masjid Raya Sula tanpa melalui proses lelang.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Ternate, Maluku Utara, Selasa (31/1/2017).

Sidang perkara dengan nomor: 01/Pid-Sus-TPK/2017/PN Tte tersebut dipimpin majelis hakim Hendri Tobing. Adapun terdakwa Ahmad hadir dengan didampingi empat pengacaranya. Read more

Salah Persepsi HPS dari Harga Produk e-Katalog

Antusiasme pengelola pengadaan pemerintah terhadap kemudahan belanja melalui e-katalog menjadikan mekanisme pengadaan e-purchasing semakin masif digunakan. Di sisi lain, beberapa pejabat pengadaan menjadikan informasi harga di e-katalog, terutama informasi harga, sebagai acuan penyusunan HPS dan rencana anggaran. Padahal, penyusunan HPS, dalam Perpres 54 tahun 2010 Pasal 66 Ayat 7 (a),  dilakukan dengan cara mengalkulasikan data-data, salah satunya dengan mengacu pada harga pasar setempat di lokasi barang/jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan. Lalu apa alasannya?
Read more

Dahlan Iskan – Korupsikah Saya di PT PWU Jatim

Korupsikah Saya di PT PWU Jatim?
Oleh: Dahan Iskan

Sumber: WA grup

Dalam pemeriksaan tahap pertama selama tiga hari (17, 18, 19 Oktober 2016) di Kejaksaan Tinggi Jatim, saya ditanya lebih dari 100 pertanyaan

Soal melepas aset perusda PT PWU Jatim tanpa persetujuan DPRD. Penjelasan saya: Sebenarnya saya sudah berkirim surat ke DPRD Jatim (tahun 2002, 14 tahun yang lalu) untuk minta penegasan apakah PT PWU harus tunduk pada perda atau pada UU Perseroan Terbatas (PT). Kalau tunduk pada perda, PT PWU memang harus minta izin DPRD. Kalau tunduk pada UU PT, maka izinnya dari rapat umum pemegang saham (RUPS) PT PWU.
Read more

e-KTP – Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri

Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri terkait proyek e-KTP yang pernah disampaikan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta , antara lain:

 

• 9 item pekerjaan dijadiin satu, itu membatasi persaingan, itu kita sarankan (agar dipecah-pecah).
• pengumuman PQ-nya itu tidak disebut 9 item pekerjaan, minta itu diulang pengumumannya ya, karena sesuai ketentuan itu harus disebutin semua,
• beberapa paket pengadaan e-KTP meliputi pembuat sistem sebagai integrator(sirkuit komputer dalam e-KTP), paket kartu dan chip, paket PC (Personal Computer), paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan paket lainnya.

Berikut berita lengkapnya:
Read more

Bukti LKPP Pernah minta Tender Ulang – Proyek E-KTP

Dari website www.beritasatucom dan beberapa media online lainnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan Mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menyatakan pernah mengajukan Pretender atau tender ulang atas kasus dugaan korupsi proyek Elektronik KTP. Saya jadi penasaran untuk mencari bukti jejak online dari pernyataan beliau ini. Dengan search standar saja mungkin agak sulit memperoleh hasilnya, apalagi menggunakan kata kunci “tender ulang LKPP e-ktp”, kata kunci tender ulang dan LKPP akan melebar ke mana mana karena banyak yang membahas kata kunci ini, begitu pula e-ktp yang sedang rame sekarang ini. Dengan tools yang disediakan di coba setting untuk memperoleh data lama dari google, dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Read more

Next Page »