e-KTP – Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri

Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri terkait proyek e-KTP yang pernah disampaikan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta , antara lain:

 

• 9 item pekerjaan dijadiin satu, itu membatasi persaingan, itu kita sarankan (agar dipecah-pecah).
• pengumuman PQ-nya itu tidak disebut 9 item pekerjaan, minta itu diulang pengumumannya ya, karena sesuai ketentuan itu harus disebutin semua,
• beberapa paket pengadaan e-KTP meliputi pembuat sistem sebagai integrator(sirkuit komputer dalam e-KTP), paket kartu dan chip, paket PC (Personal Computer), paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan paket lainnya.

Berikut berita lengkapnya:
Read more

Waspadai Tindakan Bimtek Pengadaan Palsu – Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP

Masyarakat diharapkan mewaspadai upaya penipuan bermodus undangan palsu yang mengatasnamakan LKPP.  Pelaku penipuan ini sering kali memanfaatkan kelengahan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

LKPP menegaskan bahwa undangan “SOSIALISASI PERPRES NO.4 TAHUN 2015, INPRES NO.1 TAHUN 2015 DAN PERKA LKPP NO.19 TAHUN 2015” tertanggal 1 -2 Agustus 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta dan mencantumkan nomor kontak panitia atas nama Irwan Arsena 0813 1574 8683) adalah palsu. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan waspada atau dapat melaporkan tindakan penipuan ini kepada polisi.
Read more

Struktur Organisasi LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Per tanggal 2 September 2013, LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah) memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru melalui diberlakukannya Perka LKPP nomor 9 tahun 2013, mungkin perka ini tidak terlalu banyak di download oleh para praktisi pengadaan karena tidak terkait dengan aturan main pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam perka nomor 9 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP disebutkan bahwa susunan organisasi LKPP terdiri dari :

Kepala, Sekretariat Utama (sestama) dan 4 Deputi yang terdiri dari Deputi Bidang:

1. Pengembangan Strategi dan Kebijakan
2. Monev dan Pengembangan Sistem Informasi
3. PPSDM (Pengembangan & Pengembangan Sumber Daya Manusia)
4. Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Sekretariat Utama yang Sekertaris Utama nya dijabat  oleh Ir. Eiko Whismulyadi, MA, memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di LKPP, terdiri dari 3 Biro yaitu:

1. Biro Perencanaan, Organisasi & Tata Laksana
2. Biro Umum dan Keuangan
3. Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Beberapa biro ini terdapat di dalamnya terdapat beberapa Bagian dan kemudian dalam Bagian-Bagian tersebut dibagi kembali menjadi beberapa Subbagian lagi.

 

Sedangkan 4 Deputi yang ada di LKPP terdiri dari, Deputi I Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi II Monev dan Pengembangan Sistem Informasi, Deputi III PPSDM, dan Deputi IV Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Direktorat dan Sub Dit serta Seksi dari masing masing Deputi adalah sebagai berikut:

DEPUTI I Pengembangan Strategi & Kebijakan

Prof. Ir. Himawan Adinegoro, M.Sc., DFT, APU adalah Deputi dari Pengembangan Strategi & Kebijakan, dibagi menjadi 3 Direktorat yaitu Direktorat Pengembangan:

1. Strategi & Kebijakan Pengadaan Umum
2. Strategi & Kebijakan Pengadaan Khusus
3. Iklim Usaha & Kerjasama Internasional

Kemudian masih masing Direktorat memiliki 2 Subdirektorat dengan masing masing Subdirektorat dibagi menjadi 2 seksi.

DEPUTI II Monitoring Evaluasi & Pengembangan Sistem Informasi

Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi dimotori oleh Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP yang di bagi menjadi 3 Direktorat yaitu Direktorat:

1. Perencanaan Monev Pengadaan
2. Pengembangan Sistem Katalog
3. Pengembangan Sist Pengadaan Scr Elektronik

Kemudian masih masing Direktorat memiliki 2 Subdirektorat dengan masing masing SUbdirektorat dibagi menjadi 2 seksi.

 

DEPUTI III. PPSDM

Deputi PPSDM dijabat oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng yang menangani sumber daya pengadaan, dibagi menjadi 3 Direktorat yaitu Direktorat:

1. Pengembangan Profesi
2. Pelatihan Kompetensi
3. Sertifikasi Profesi

Kemudian masih masing Direktorat memiliki 2 Subdirektorat dengan masing masing Subdirektorat dibagi menjadi 2 seksi.

DEPUTI IV. Hukum & Penyelesaian Sanggah

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MS –  plh) dibagi menjadi 3 Direktorat yaitu Direktorat:

1. Advokasi & Penyelesaian Sanggah WIlayah I
2. Advokasi & Penyelesaian Sanggah WIlayah II
3. Penanganan Permasalahan Hukum

Kemudian masih masing Direktorat memiliki 2 Subdirektorat dengan masing masing Subdirektorat dibagi menjadi 2 seksi.

Untuk lebih perka lkpp dan update terkini dan lebih lengkapnya terkait struktur organisasi LKPP, silahkan buka web/file di bawah ini




lkpp
===================
Pada hari senin 7 oktober 2013, telah dilantik para pejabat yang menyesuaikan dengan nomeklatur kepegawai tersebut di atas, berikut adalah beritanya:

sumber : lkpp.go.id

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan perombakan struktur organisasi kelembagaan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2013. Langkah ini merupakan upaya LKPP untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam perombakan tersebut sebanyak 47 pejabat dari Eselon II, III dan IV dilantik ke dalam posisi yang baru oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo.

Agus berharap agar setiap pejabat yang dilantik dapat memberikan sumbangsih secara optimal dan mengharumkan nama LKPP di masa depan.

“Mudah-mudahan dengan nama jabatan baru akan memberikan semangat baru, kinerjanya terus meningkat dan prestasinya menjadi lebih menonjol. Bagi pejabat yang baru bergabung dengan LKPP diharapkan juga dapat melakukan inovasi agar lebih baik di masa datang.” Kata Agus saat pelantikan di Kantor LKPP, di SME Tower, Senin (07/10).

Bersamaan dengan acara pelantikan pejabat struktural LKPP, dilakukan acara Penyematan SatyaLancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia.  Penyematan secara simbolis dilakukan oleh Kepala LKPP, Agus Rahardjo, kepada para PNS LKPP yang telah mengabdi masing-masing selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Mereka adalah Djamaluddin Abubakar (30 tahun), Riad Horem (30 tahun), Sutan Suangkupon Lubis (20 tahun), Mudjisantosa (20 tahun), Selamet Budiharto (20 tahun), Ichwan Makmur Nasution (10 tahun), Ari Sulindra (10 tahun).

Satya Lencana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. (fan)

Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik beserta posisi jabatan yang ditempatinya:

No	Nama	Jabatan Sebelumnya	Jabatan Baru
1.	Dharma Nursani	Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
2.	Setya Budi Arijanta	Direktur Kebijakan Pengadaan Umum	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3.	Sarah Sadiqa	Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN	Direktur Pengembangan Sistem Katalog
4.	Tatang Rustandar Wiraatmadja	Direktur e-Procurement	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
5.	Fadli Arif	Direktur Bina Pelatihan Kompetensi	Direktur Pelatihan Kompetensi
6.	Gusmelinda Rahmi	Direktur Bina Sertifikasi Profesi	Direktur Sertifikasi Profesi
7.	Reifeldi	Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
8.	Rita Berlis	Direktur Penyelesaian Sanggah	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
9.	Iwan Herniwan	Kepala Bagian Perencanan, Program dan Anggaran	Kepala Bagian Program dan Anggaran
10.	Setyanto Putro	Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
11.	Moch Zaini	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
12.	Raden Ari Widianto	Kepala Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
13.	R. Adha Pamekas	Kepala Bagian Humas	Kepala Bagian Sistem Informasi
14.	M. Aris Supriyanto	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa
15.	Fanni Sufiandi	Kepala Subdirektorat Jasa Konstruksi	Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi
16.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	Kepala Subdirektorat BUMN/BUMD dan Kemitraan Pemerintah Swasta	Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha
17.	Emin Adhy Muhaemin	Kepala Subdirektorat Hankam dan Riset Keamanan	Kepala Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus
18.	Reflus	Kepala Subdirektorat Kementerian/Lembaga, BUMN dan KPS	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan APBN
19.	Nanang Priyatna	Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah dan BUMD	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi
20.	Hermawan	Kepala Subdirektorat Kementerian Bidang Perekonomian dan Kesra	Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak
21.	Dwi Satrianto	Kepala Subdirektorat Kementerian Bidang Polhukam, LPND dan Lembaga lain	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog
22.	Patria Susantosa	Kepala Seksi Pengembangan Sistem E-Proc	Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi
23.	Ria Agustina Nasution	Kepala Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi	Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan
24.	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Kepala Subdirektorat Bina Karier dan Etika	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan
25.	Jhon Piter Halomoan Situmorang	Kepala Subdirektorat Bina Lembaga Pelatihan	Kepala Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran
26.	Suharti	Kepala Subdirektorat Sarana Sertifikasi	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi
27.	Hafiz Ashady	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sertifikasi	Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi
28.	Mudjisantosa	Kepala Subdirektorat Advokasi	Kepala Subdirektorat Wilayah I Barat
29.	Yulianto Prihandoyo	Kepala Subdirektorat Bimbingan Teknis	Kepala Subdirektorat Wilayah I Timur
30.	Irawaty Imran	Kepala Subdirektorat Pelayanan Sanggah Wilayah Timur	Kepala Subdirektorat Wilayah II Timur
31.	Zulhenny	Kepala Subdirektorat Saksi Ahli	Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak
32.	Eko Rinaldo Octavianus	Kepala Subdirektorat Pelayanan Sanggah Wilayah Barat	Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli
33.	Windy Dian Trisari	Kepala Subbagian Perencanaan dan Mutasi	Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi
34.	Donald Sutanto Panjaitan	Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	Kepala Seksi Barang dan Jasa Lainnya
35.	Erwin Sondang	Kepala Seksi Kemitraan Pemerintah Swasta	Kepala Seksi Kemitraan Non Infrastruktur
36.	Robby Darmawan	Kepala Subbagian Urusan Dalam	Kepala Seksi Badan Usaha
37.	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Kepala Seksi Bina Karir	Kepala Seksi Karir Pengelola Pengadaan
38.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Kepala Seksi Modul Pelatihan	Kepala Seksi Materi Pelatihan
39.	Heldy Yudiyatna	Pelaksana pada Pemerintah Kota Bogor	Kepala Seksi Lembaga Pelatihan
40.	Ari Sulindra	Kepala Seksi Administrasi Sertifikasi	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi
41.	Fajar Adi Hemawan	Kepala Seksi Advokasi Instansi Pemerintah Daerah	Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan
42.	Ranto	Penyusun Bahan Advokasi Instansi Pemerintah Pusat	Kepala Seksi Wilayah Kalimantan
43.	Wisnu Setyo Wijoyo	Kepala Seksi Bimbingan Teknis Instansi Pemerintah Daerah	Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Pusat
44.	Samudra Gunadharma	Kepala Seksi Pelayanan Sanggah Jawa dan Bali	Kepala Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur
45.	Nandang Sutisna	Kepala Seksi Pelayanan Sanggah Kalimantan Sulawesi	Kepala Seksi Wilayah Sulawesi
46.	Edi Kristiyanto	Penyusun Bahan Bantuan Hukum Instansi Pemerintah Pusat	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa
47.	Rinaldi Morintoh	Kepala Seksi Saksi Ahli Instansi Pemerintah Pusat	Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa

 

 

LKPP di Epicentrum Kuningan – 2014

Saya suka tulisan ini yang di copy paste dari website LKPP, kenapa eh kenapa? karena eh karena gaya tulisannya yang bergaya “nyantai” tapi tetap serius dengan gaya bahasa yang benar dan tetap jauh dari curhat style, tidak seperti tulisan-tulisan di blog heldi.net ini ya yang isinya curhat semua 🙂 Diawali dengan deskripsi kejadian dengan bunyi suara sirine dan kemudian dengan bahasa retorik hiperbolik (maaf kalau salah istilah, maklum sudah lama tidak belajar tata bahasa/sastra indonesia) ada kata menyalak, menghujam perlahan namun kemudian diimbangi dengan bahasa teknis pada alenia kedua dan barulah masuk ke inti cerita pada alenia ke tiga. Sampai alenia terakhir kronologi  secara umum ataupun secara khusus dengan pembangunan gedung baru LKPP ini diceritakan mengalir secara detail dan lengkap dari berbagai sudut pandang yang harus diinformasikan kepada pembaca.

Intinya saya sangat menyukai tulisan ini, pertama karena alasan tersebut di atas, so nanti kalau ke LKPP lagi mudah-mudahan bisa kenalan dan belajar cara menulis yang lebih baik lagi kepada penulisnya yang berinisial (fan). Yang kedua saya suka tulisan ini karena berarti nanti tahun depan Insya Allah saya juga akan menikmati gedung baru ini… mudah-mudahan ada rejeki umur nya ya, aamiin…

Berikut adalah tulisan lengkapnya…

Jakarta – Nguuiiingg!!!  Suara sirine menyalak di pagi yang terik di salah satu kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta. Tak lama kemudian, sebuah bor pile menancapkan mata bornya ke tanah, menghujam perlahan dan ditarik kembali, tanah berserakan di sekitarnya.

Sang mekanik kembali mengulangi aktivitasnya, menambah kedalaman lubang sesuai detil rencana pekerjaan yang nantinya akan menjadi pondasi sebuah gedung.  Sementara itu, tak jauh dari lokasi, tiga swing excavator bergerak bergantian, sesekali kepala mereka berputar untuk kemudian berpindah tempat meratakan tanah yang masih bergelombang.

Itulah sekelumit aktifitas ground breaking pembangunan gedung baru LKPP yang diresmikan oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dan disaksikan oleh Sestama LKPP Eiko Whismulyadi, Direktur Marketing PT Waskita Karya Didi Triyono di Jl. Rasuna Said Komplek epicentrum Kav 11B, Jakarta Selatan.

Tepat hari itu pula,  pembangunan fisik gedung baru LKPP yang dinamai Space Craft resmi dimulai. Pekerjaan yang dijadwalkan memakan waktu 483 hari kalender tersebut dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi oleh PT. Gitarencana Multiplan dan PT. Cakra Manggilingan Jaya sebagai Konsultan Perencana. Total anggaran yang dikeluarkan oleh LKPP untuk pembangunan fisik gedung tersebut adalah Rp 123 Miliar dan telah dilakukan telah dilakukan melalui LPSE LKPP.

Perjalanan pembangunan gedung baru LKPP tergolong lambat, berkali-kali mencari lokasi yang tepat hingga akhirnya mendapatkan lokasi strategis di kompleks Epicentrum.   Space Craft nantinya akan menempati lahan seluas 4709 meter persegi.  Dibangun dengan konsep green building, gedung baru dengan tinggi 10 laintai  tersebut akan menampung lebih dari 300 pegawai LKPP.

Sejak lepas dari Bappenas dan disahkan sebagai lembaga baru setingkat menteri di tahun 2007, LKPP memang belum pernah memiliki gedung sendiri. Di awal pendiriannya, LKPP menempati Gedung Bakrie II di daerah Kuningan, namun genap setahun, LKPP kemudian berpindah kantor di Gedung SME Tower  di Jl. Gatot Soebroto yaitu awal tahun 2009 yang masih ditempati hingga saat ini.

Diharapkan penyediaan ruang kerja yang memadai melalui pembangunan gedung baru dalam satu komplek perkantoran maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Terutama melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pegawai LKPP dan tentunya berdampak positif bagi bangsa dan negara. Untuk LKPP, dampak positif tersebut tentunya adalah pengadaan pemerintah yang semakin kredibel dan menyejahterakan bangsa. (fan)

sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/2029