Pengadaan Barang lewat Elektronik Akan Hemat Belanja Pemerintah 20%

Pengadaan barang dan jasa atau lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menghemat belanja pemerintah hingga 20%. LPSE Kementerian Keuangan yang digunakan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) berpotensi menghemat Rp70 triliun dari total belanja Rp320 triliun.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar mengatakan, selama ini tingkat penyerapan anggaran belum optimal. Penyebabnya, kata dia, bisa bermacam-macam mulai dari enggan membelanjakan hingga takut terjerat masalah hukum.
Read more

Pemerintah Minta Pemda Lelang Lewat E-Katalog Agar Tak Korupsi

Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mendorong pemerintah daerah melakukan pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-katalog. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa agar proses pengadaan jadi lebih mudah, cepat, dan transparan.

Demikian disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Kementerian Keuangan di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Read more

Kabupaten Bogor – LPSE terbaik Jawa Barat

Prestasi kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor dinobatkan sebagai Kabupaten Bogor sebagai Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bogor terbaik tingkat Jawa Barat 2016. Prestasi tersebut diraih berdasarkan pada pencapaian 17 standar LPSE yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Jabar, Selasa (13/9/16).
Read more

Sukses e-Government dan Tantangan Keamanan Informasi

Ada dua testimonial menarik nan strategis dalam sesi diskusi panel Rakernas LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pertama, dari Firmansyah Lubis, Direktur e-Government Kementerian Kominfo Indonesia, yang menyatakan, “Kami harus belajar kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengenai keberhasilan menerapkan e-Government melalui LPSE.” Kedua, seperti disampaikan Prakoso, Asisten Deputi II Bidang Kominfo Kementerian Koordinator Polhukam RI yang menyatakan, “Success story e-Government di Indonesia adalah LPSE”. Read more

e-procurement – Kuncinya ada di ”Political Will”

E-Procurement
Sumber: Majalah Kredibel LKPP edisi 1-2011

AGUS PRABOWO
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
 
Bagaimana pendapat Anda tentang e-procurement? Apa yang menjadi hambatan e-procurement selama ini?

E-procurement itu pada prinsipnya mengubah pola pikir, dari sesuatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka, sehingga otomatis penyalahgunaan akan berkurang. Nah, tentu masuk ke arah itu ada sebagian pihak yang tidak senang.

Oleh karena itu hambatannya ada di situ, di political will. Contohnya, untuk menjadi bupati modalnya gede, pasti keluar uang dulu. Ketika terpilih, dia pasti ingin balik modal. Darimana? Caranya ya nyolong dari pengadaan. Gimana supaya bisa nyolong? Jangan pakai e-procurement. Sebab kalau pakai e-procurement susah nyolong-nya. Jadi yang pertama itu handycapnya ada di poliltical will. Sedangkan kalau secara teknologi sih gampang, tidak ada susahnya. Selama ini paradigma di pengadaan masih memandang proses pengadaan secara negatif.

Bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya pengadaan ini mengubah kultur; kultur manusia Indonesia, terutama aparat atau penyedia barang dan jasa. Yang biasanya kongkalikong, atur-mengatur, menjadi terbuka dan kompetitif. Hanya dengan cara itu kita bisa maju. Dengan cara itu korupsi bisa hilang. Jadi pengadaan itu mengubah kultur. Ini bukan hanya pekerjaan klerek atau administratif saja, tapi pekerjaan mengubah paradigma.

Strategi untuk mengubah kultur itu bagaimana?

Banyak segi, tapi dari sisi manusia saya ingin mencetak sebanyak mungkin manusia yang mengerti kaidah pengadaan. Semakin mengerti maka akan ada self control.

Dari sisi sistem sendiri apakah sudah siap?

Sudah cukup lumayan. Dalam arti kata, sistem itu akan berjalan ideal kalau semua pendukungnya bagus. Listriknya bagus, jaringan internetnya bagus, SDM-nya oke, infrastrukturnya siap. Kalau di Jakarta atau Pulau Jawa, okelah. Tapi kalau di Kaimana sana ‘kan belum tentu.

Lalu untuk mengatasi soal insfrastruktur itu bagaimana?
Tak ada cara lain selain mengejar ketertinggalan. Point of no return, tak ada jalan mundur.

Target untuk penghematan anggaran melalui penerapan e-procurement sampai seberapa besar?
Tak ada target. Yang jelas targetnya adalah seluruh instansi baik di pusat maupun daerah harus mencoba e-procurement meskipun hanya satu paket mulai 2012. Dan itu wajib, sesuai Perpres No. 54/2010. Cuma satu paket saja kok, sebagian saja, tidak harus
semuanya.

Apa yang menjadi harapan atau keinginan Anda?
Harapan saya justru ada di pasar. Saya ingin itu tinggal beli di pasar, tak perlu lagi dilelang. Ini yang ingin dicapai lewat e-catalogue. Sehingga yang dilelang itu pekerjaan konstruksi saja. Harapan saya e-catalogue itu penuh barang-barang.

Kapan hal ini bisa terwujud? Mengapa?
Hmm.. mungkin 10 tahun lagi. Karena soal disparitas. Republik ini demikian bervariasi, luas, kompleks, dan beragam. Harga semen di Jakarta Rp 55 ribu per sak,di Wamena mencapai Rp 1,5 juta per sak.

Sumber Artikel:
Majalah Kredibel LKPP LKPP, dapatkan edisi lengkap majalah ini, download edisi lengkap Majalah Kredibel LKPP edisi 01/2011 disini:

Majalah Pengadaan

Untung ada eproc… Pengadaan Secara Elektronik

Sebenarnya banyak ide dan hutang cerita yang harus dituliskan dalam blog ini, namun mungkin karena sedang puasa belum sempat saja untuk duduk dengan tenang di depan komputer dan menuliskan semua curhatan yang ada. Nah hari minggu ke-3 bulan puasa ini, mumpung lagi nga kemana-mana, mumpung anak-anak semua lagi tidur sore semua… saya coba tulis satu cerita tentang pengalaman menggunakan layanan eprocurement.

Pada tahun 2011 ini kota bogor telah mengganti software untuk layanan e-procurement, yang semula menggunakan software sendiri dan sekarang menggunakan software LPSE yang dikeluarkan dari LKPP, sesuai dengan amanat dalam perpres 54 pasal 108, yaitu bahwa LKPP-lah yang mengembangkan SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) bukan konsultan.  Nah setelah beberapa pemangku keputusan pada bidang pengadaan dan eprocurement di level menengah di rotasi, akhirnya keputusan yang berani ini pun diambil, yaitu dengan meninggalkan software yang buatan konsultan lama dan menggantinya dengan software baru lpse dari lkpp, dan era baru eprocurement di kota bogor pun dimulai.

Dalam rangka turun gunung… akhirnya tahun ini saya pun bisa bersentuhan langsung dengan SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik ini atau istilah kerennya e-procurement, untuk kota Bogor bisa diakses di eproc.kotabogor.go.id . Memang sangat terasa semua panitia/anggota pokja ULP sangat dimanjakan dengan fasilitas ini. Tentunya yang dimanja adalah yang mengerti internet.. yang mengerti menggunakannya… yang tidak sibuk dengan tupoksi di dinasnya masing-masing. Yang benar-benar bekerja sebagai anggota Pokja ULP, maklumlah ULP di kota Bogor masih belum permanen atau mandiri 100% (baca: Pentingnya UL yang Mandiri), sehingga masih banyak tersenyum-senyum sendiri melihat tingkah polah yang ada di ULP 🙂

Anggota Pokja yang melelangkan paket-paket pekerjaan yang ada serasa dimanja, karena dengan menggunakan fasilitas pengadaan online maka tidak perlu selalu anggota pokja itu harus kumpul di ULP, tapi sekali-kali untuk koordinasi sih perlu kumpul. Berikut adalah pemanjaan yang terindikasi  dilakukan oleh SPSE atau eprocuremet

1. Semua pekerjaan dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing anggota pokja, mulai dari membuat dan mengupload dokumen, penjelasan, melakukan evaluasi dapat dilakukan masing-masing anggota pokja untuk kemudian diputuskan bersama. Sehingga meskipun ULP-nya belum permanen namun dengan bantuan SPSE/eprocurement maka anggota pokja dapat melakukan proses pengadaan dimana saja, mau di kamar mandi pun selama masih menggunakan laptop dan akses internet.. no problem… 🙂

2. Pada setiap kegiatan selalu ada SMS dari nomor 082123665287 ini mungkin sms gateway/server eproc yang selalu mengingatkan apabila ada kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu paket yang sedang berjalan, mulai dari proses penjelasan, tahap batas akhir uploas berita acara, evaluasi dokumen penawaran atau evaluasi dokumen kualifikasi sampai dengan pemenang dari pengadaan tersebut diumumkan. Namun satu kegiatan saja yang belum alert via sms yaitu bila ada sanggahan… nah bila ada sanggahan ternyata tidak ada alert dari sms server tersebut, makanya pantesan akhir-akhir ini ada beberapa sms ataupun pertanyaan di blog yang menanyakan… “bagaimana bila anggota pokja ulp tidak menjawab sanggahan…???”, kok berani-beraninya tidak menjawab sanggahan… nah mungkin ini dia penyebabnya.. sanggahan dilakukan via eprocurement dan tidak terdeteksi oleh anggota pokja… mungkin… hal ini juga terjadi di dua paket yang saya lelangkan… ternyata tidak semua anggota pokja, aware dan mengetahui adanya sanggahan dalam paket-paket tersebut….

3. Semua administrasi hampir bisa dikatakan sekitar 80% sudah paperless, tidak perlu lagi banyak print-print dokumen, cukup dengan PDF (portable document format) tidak perlu di print… selesai sudah… sehingga dalam pembuatan kontrakpun tidak perlu banyak-banyak ngeprint.

4. Tanggung jawab dari anggota Pokja ULP menjadi lebih ringan, karena semunya diserahkan kepada sistem IT, ya meskipun seringkali ada kejanggalan-kejanggalan seperti… kok pesertanya cuman 3 atau 4, meskipun yang daftar 40-an lebih tapi yang memasukan penawaran kebanyakan hanya 3 atau 4, ada paling banyak 5 atau 6 deh… dan kok persertanya hampir 90% dari Kota Bogor… ya kan itu sistem… bukan kewenangan ULP/ panitia untuk mengurusi masalah itu… Kerja Panitia/Pokja ULP dalam melakukan alasan “Tutup Mata” atau “Tutup Hidung” melihat dan membaui kebusukan disekitarnya jadi lebih gampang.. “see no evil… hear no evil” KONDUSIF poko namah… 🙂

5. Bagi saya yang senang dengan  “maen volume” atau menjadi anggota Pokja ULP dengan jumlah paket pekerjaan yang massive atau relatif banyak, sehingga dengan sekali bekerja saya bisa melelangkan banyak paket, sekali bikin dokumen untuk banyak paket, sekali membuka laptop dengan buka beberapa jendela bisa melakukan aanwijzing untuk banyak paket, itu dia maen volume… sekai dayung 10-20 paket terlelangkan… ya  meskipun masih dirasa kurang… (target sih sampai 100 paket lebihlah setahun ini gitu loh), sekarang ini mungkin sudah 50-an paket yang sudah dan sedang berjalan yang ditangani. Nah dengan teknologi eprocurement ini sungguh sangat saya sangat terbantu, satu jadual bisa dibuat untuk beberapa paket, satu dokumen juga untuk beberapa paket… initnya lebih efektif dan efisian-lah…

So pada intinya… Untung ada SPSE, untung ada eproc:

– Walau koneksi internet di kantor tidak stabil dan lemot… cukup dengan Rp. 80rb pakai esia (aha) atau 50rb sd 100rb pakai akses internet dari operator GSM, dimanapun kita berada… anggota pokja ulp dapat memantau dan memproses jalannya pengadaan barang/jasa

– Walau printer di kantor ulp warnanya hampir pucat pasi… untungnya pelelangan dengan eprocurement tidak membutuhkan banyak ngeprint… ya tinggal ngeprint di rumah saja barang beberapa lembar mah… cukup deh…

– Walau ULP nya belum permanen, walau bos di kantor sendiri tidak mau tahu… pokok na mah… teu hayang nyaho… padahalkan jadi panitia pengadaan juga itu adalah SK dari walikota… itu juga kan tugas untuk pelayanan masyarakat… tapi teu hayang nyaho… tidak mau tahu… ya untungnya ada eprocurement, meskipun badan ada di kantor sendiri (bukan di ulp) tapi masih bisa konek ke server eproc untuk melakukan lelang online.

– Walau berpuluh-puluh paket pekerjaan yang dilelangkan, tidak perlu menghapalkan kapan harus aanwijzing, kapan pembukaan penawaran, kapan harus upload bahp, kapan evaluasi dokumen penawaran, kapan evaluasi kualifikasi, semunya akan diingatkan oleh sms dari portal eproc, seperti mempunyai asisten pribadi gitu loh…

– Walau banyak pemborong yang “aneh-aneh”, untungnya tidak perlu banyak ketemu… kalaupun ada gerombolan yang datang ke kantor ULP… ya tinggal sembunyi saja di belakang sambil bawa laptop dan modemnya… aman kan… 🙂

– Walau banyak anggota pokja ULP yang tidak bisa bekerja karena sibuk jadi pejabat di dinas instansinya masing-masing (gara-gara ULP yg belum permanen), atau karena memang tidak kompeten menjadi pengelola pengadaan (bersertifikat tapi tidak mampu), Untung ada eproc… saya tetap bisa bekerja dengan teman-teman yang memang mempunyai komitmen yang cukup untuk sekedar membuat dokumen pdf, mengupload dan membuat jadual, mengevaluasi dokumen di sistem serta pekerjaan lain yang dengan bantuan eproc semuanya jadi lebih mudah. Jadi sebaiknya teman-teman lain yang tercatat jadi anggota ULP tapi tidak bisa bekerja… mending ksatria saja deh… jangan kepengen honornya saja… atau mau jadi ksatria juga kayanya takut yah… mau mundur takut… kerja tidak bisa… ya mending terima honornya saja… hehehe… ampuuunnn gusti…. 🙂

Ya pada intinya secara teknis eprocurement sudah sangat… sangat… dan sangaaat… membantu panitia/pokja ulp dalam melakukan tugasnya… selama hampir setahun saya memakai eprocurement versi SPSE-nya ULP, hanya bisa mengkomplian satu hal saja:

– apabila ada yang sanggah kok tidak ada SMS Alert-nya, sehingga bisa-bisa ada paket yang miss-sanggah tuh… atau sanggah tidak terdeteksi, kalau 1 atau 2 paket sih mungkin gampang ngontrolnya. tapi kalau seperti saya yang maen volume sampai 50 lebih paket yang kelola… ya harus buka 50 jendela tuh di browser internetnya, untuk melihat apakah ada sanggahan atau tidak 🙂

oh iya satu hal lagi… karena saya “maen volume“, ya tentunya manajemen paket pekerjaan saatlah penting sekali, sehingga akan lebih enak kalau tampilan paket pekerjaan dapat langsung di browse seperti melihat direktori pada windows eksplorer tidak harus meng klik satu-persatu dari nama kegiatannya. Kadang saya bingung; paket pekerjaan ini ada di nama kegiatan mana yah, nah tentunya selain tampilan yang bisa menampilkan level 2 (browse paket pekerjaan), fasilitas find atau search paket tentunya akan sangat berguna bagi panitia yang “maen volume” 🙂

Secara teknis sudah sangat membantu.. hanya mungkin secara prinsip-prinsip dalam pengadaan, eprocurement harus segera memaksimalkan kembali kontrol terhadap akses pasar… jangan sampai peserta yang sudah di verifikasi di daerahnya ketika akan mengikuti lelang via eproc di suatu daerah (ya termasuk kota bogor) harus diverifikasi kembali data-datanya oleh lpse kota ybs… kan sudah diverifikasi.. masa harus diverifikasi lagi… oh ternyata ada preman yang nyegat di pintu masuk pasar yah, jadi saja pemborong, konsultan atau penyedia yang memasukan penawaranitu hanya itu-itu saja…  🙂

Waduh sudah pada bangun nih anak-anak ku tercinta… mungkin segini dulu ya cerita tentang eprocnya… mungkin kesimpulan dan hikmah dari cerita ini akan di update pada kesempatan berikutnya… atau silahkan teman-teman untuk menyimpulkan dan memberikan hikmah dari postingan ini… silahkan tuliskan di komen…

Salam Pengadaan dari Bogor dan Salam eproc dari pak Diani… 🙂

sumber: jurnal bogor

Pemkot Bogor Sosialisasikan ULP dan LPSE

BOGOR–Pemerintah Kota Bogor Sosilisasikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di hadapan praktisi dunia usaha di lingkungan Kota Bogor, Kamis (27/1/2011).

Bertempat di aula pertemuan Walikota Bogor, Deputi II LKPP Prof. Himawan Adinegoro memberikan materi tentang pembentukan LPSE dan ULP sesuai amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 di hadapan 20 asosiasi pengusaha jasa konstruksi dan nonkonstruksi di lingkungan Kota Bogor.

Asisten Tatapraja Pemkot Bogor, yang mewakili Walikota Bogor, Ade Syarif Hidayat dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan sosiaslisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang LPSE di kalangan dunia usaha, sehingga akan tercipta kesamaan pemahaman untuk terlaksananya LPSE di Kota Bogor.

Menurut Ade, LPSE telah berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, kemandirian industri dalam negeri serta, dalam contoh Pvinsi Jawa Barat, telah menghemat lebih kurang 200 miliar dari 70 % tender. “Sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi amanat Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Perpres ini diyakini mampu menciptakan iklim yang sehat dalam pengadaan barang/ jasa serta mempercepat penyerapan APBN/ APBD,” ungkap Ade.

Ade berharap, jumlah penghematan tersebut akan dapat meningkat di masa-masa yang akan datang, karena aturan-aturan dalam Perpres tersebut turut memberikan kejelasan serta penyederhanaan dalam pengadaan barang/ jasa. “Kami berharap, dengan diterapkannya LPSE, kita telah melangkah pada proses tata kelola pemerintahan yang baik.”

Ade juga menyatakan bahwa sejak 2007 Pemkot Bogor telah menerapkan layanan pengadaan secara elektronik, hanya saja, saat itu belum terintegrasi secara nasional. Karena itu, menururt Ade, dengan penerapan LPSE saat ini, dengan sistem yang mengacu pada LKPP dan amanat Perpres Nomor 54, dia berharap seluruh stakeholder di lingkungan Pemkot Bogor mendukung diterapkannya LPSE di Kota Bogor.

Sementara itu, dalam paparannya, dalam suasana santai Deputi II LKPP Prof. Himawan Adinegoro mengatakan bahwa untuk Kota Bogor tak usah bingung, karena sebelumnya sudah berlangsung meski belum terintegrasi dengan LKPP. Dengan diterapkannya LPSE di Kota Bogor yang terintegrasi, ada banyak keuntungan, di antaranya, teregister dan gratis.

Pada kesempatan diskusi, Prof. Himawan kembali menegaskan bahwa dengan menerapkan e-proc, vendor tetap untung. E-proc membuat vendor berkembang dan kompetitif, e-proc juga berfungsi memprotek vendor. “Pakai e-proc, vendor tetap untung, catat!” tegas Himawan, disambut antusias hadirin. Ia juga menguraikan banyak contoh keuntungan dan kisah sukses sejumlah daerah setelah menerapkan LPSE.

Sumber: LKPP.go.id (http://www.lkpp.go.id/v2/highlight-detail.php?id=4639489769)