Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP

Pembahasan terkait perpres no 16 tahun 2018 tentang pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru keluar bulan Maret 2018, banyak dibahas di blog baru heldi.net yang pindah ke www.heldi.web.id

Mulai dari materi sosialisasi, video sosialisasi , dan konsep konsep baru yang diusung dalam perpres ini dibahas di www.heldi.web.id

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sosialisasi, video shoting sosialisasi perpres dari pa Fadli Arif, mind map perpres, dan sebagainya, silahkan kunjungi blog baru saya di www.heldi.web.id

Video Sosialisasi Perpres 16 tahun 2018

 

Mind Map Perpres nomor 16 tahun 2018

 

1618 – Sosialisasi Perpres no 16 tahun 2018 LKPP

 

Mind Map Perpres no 16 tahun 2018

Untuk mempermudah mempelajari perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemereintah yang merupakan pengganti atau revisi dari perpres 54 tahun 2010 dan semua perubahannya, silahkan download mind map perpres 1618 di link berikuti ini:

Mind Map Perpres nomor 16 tahun 2018

Link ini merupakan blog terbaru dari heldi.net dengan menggunakan domain heldi.web.id , mengingat desain heldi,net sudah banyak yang komplain kurang kekinian katanya.

Loading nya juga sudah mulai agak berat, jadi refreshment nampaknya, ya ganti perpres kita coba ganti domain juga ya 🙂

National Workshop Corruption Risk Management in Procurement

Selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2017 bertempat di hotel Java Paragon Surabaya LKPP bekerjasama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan acara National Workshop Corruption Risk Management in Procurement: Experiences and Way Forward. Acara ini dibuka oleh Bapak Agus Prabowo Kepala LKPP dan Constantine Palicarsky perwakilan dari UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime). Read more

Solusi Permasalahan akibat Pemotongan Anggaran

Hasil dari pelatihan peningkatan pemberi keterangan ahli LKPP, pa Setyabudhi menyajikan materi tentang Solusi Permasalahan Kontrak akibat Pemotongan Anggaran. Masalah yang sudah muncul beberapa tahun ke belakang ketika menteri keuangan mengeluarkan kebijakan terkait pemotongan anggaran yang menyebabkan masalah terhadap kontrak yang sedang berjalan.

Terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak yang hampir sama di seluruh KLDI yang mengalami pemotongan anggaran. Untuk itu diperlukan beberapa opsi untuk mengantisipasi permasalahn pelaksanaan kontrak atas pemotongan anggaran tersebut.

Read more

Promosi Pelatihan Pengadaan

Silahkan bagi teman teman yang membutuhkan informasi tentang pelatihan dan ujian keahlian dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. ICON Training Center menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berlokasi di Jakarta dengan beberapa sesi penyelenggaraan yang dapat disesuaikan dengan jadwal masing masing.

Silahkan daftar di icon training center, dapat menghubungi kontak di bawah ini atau via heldi.net.

Persekongkolan Tender masih tinggi

Selamat Ulang Tahun ya pa Ikak GP, semoga sehat dan bahagia selalu. Berikut adalah berita tentang beliau yang memberi materi dalam beberapa hari kemarin.

Pengadaan barang dan jasa banyak menuai kecurigaan. Pasalnya, meski ditegaskan peserta lelang terbuka untuk masyarakat umum, pada kenyataannya hanya segelintir perusahaan yang menjadi peserta lelang.

Sering kali, terdapat persengkokolan baik pihak penyeleksi, calon penyedia, dan pengawasan. Makanya disebut persengkongkolan vertikal dan horizontal.

Deputi Hukum dari penyelesaian sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Ikak G Petriastono, mengungkapkan, ada 300.000 perusahaan yang terdaftar. Meski ia tidak menampikkan di antara mereka melakukan persengkokolan.

“Kalau bukan persengkokolan, terjadi permainan di antara peserta lelang. Jika dihitung, 60 persen pengadaan tender berpotensi melakukan kecurangan,” jelas Ikak saat mengisi pelatihan in-deepth reporting Jurnalis, Hotel Ibis Arcadia, Jumat (7/4) hari ini.

Sumber: http://fajaronline.com/2017/04/07/lkpp-persengkokolan-tender-masih-tinggi

Proyek Kompensasi DKI tidak di lelang

Banyak proyek kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) di Jakarta dikerjakan oleh kontraktor dengan penunjukan langsung.  Mekanisme ini berbeda dengan proyek senilai lebih dari Rp 200 juta yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah. Pelaksanaan proyek dari bujet daerah jenis ini harus melalui lelang.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Gamal Sinurat, menyatakan sejumlah proyek kompensasi yang nilainya bahkan mencapai ratusan miliar rupiah digarap lewat penunjukan langsung. “Proyek dikerjakan dengan penunjukan langsung karena ada batas waktu untuk menyerahkannya,” kata dia, Rabu 5 April 2017.

Gamal mengatakan, batas waktu penyerahan proyek kompensasi tertuang dalam perjanjian kerja sama.  Ia meyakinkan bahwa pengerjaan proyek kompensasi–meski tanpa lelang—tak dilakukan dengan asal menunjuk kontraktor. Sebab, kata dia, pengembang berisiko rugi jika tim penilai independen menyatakan penggarapan proyek itu tak sesuai dengan gambar teknis. “Jika itu terjadi, pengembang wajib menyerahkan kompensasi lagi. Itulah sebabnya, kami yakin mereka tak main-main,” kata Gamal.

Menurut Gamal, beberapa pengembang yang harus memberikan kompensasi juga melakukan lelang, tak asal tunjuk. Ia mencontohkan  proyek Simpang Susun Semanggi. Proyek itu merupakan kompensasi dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Proyek yang menelan dana Rp 369 miliar itu dikerjakan oleh kontraktor yang pemenang lelangnya adalah PT Wijaya Karya.

Perihal kompensasi KLB ini jadi pembahasan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono,  ketika bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Februari lalu. KPK mempertanyakan mekanisme kompensasi. “KPK ingin tahu sistemnya, ingin menyumbang pemikiran terbaik pada sistem pengawasannya,” kata Soni–sapaan Sumarsono.

Pertemuan Soni dengan pimpinan KPK berlangsung setelah DPRD Jakarta mendesak agar kompensasi  diwujudkan dalam bentuk kas dan masuk ke APBD. Alasannya, agar lebih transparan. Jika melalui APBD, Dewan bisa mengawasi penuh. “Ini biar lebih terbuka,” kata anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Syarif.

Soni, yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan masih menimbang usul  DPRD itu. Yang pasti, Soni tak mempermasalahkan kompensasi berbentuk barang dalam tata kelola keuangan daerah. “Seperti dana corporate social responsibility (CSR), kan tidak dalam bentuk tunai,” ujar dia.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Prabowo, juga tak mempersoalkan proyek kompensasi tidak dilelang. Dengan catatan, proyek itu mesti diaudit dan dinilai oleh tim penilai sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan. “Yang penting akuntabel,” kata Agus.

Agus menyatakan proyek kompensasi justru patut diapresiasi karena merupakan terobosan.  Mekanisme ini, kata dia, juga diterapkan di negara lain, seperti Amerika dan Jepang. Sebaliknya, kata dia, jika kompensasi dalam bentuk uang sehingga masuk APBD, prosesnya akan lama. “Sekarang ini harus serba cepat,” ujarnya.

 

Sumber: https://www.tempo.co/read/fokus/2017/04/06/3477/proyek-kompensasi-dki-jakarta-bebas-tak-dilelang

Next Page »