e-KTP – Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri

Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri terkait proyek e-KTP yang pernah disampaikan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta , antara lain:

 

• 9 item pekerjaan dijadiin satu, itu membatasi persaingan, itu kita sarankan (agar dipecah-pecah).
• pengumuman PQ-nya itu tidak disebut 9 item pekerjaan, minta itu diulang pengumumannya ya, karena sesuai ketentuan itu harus disebutin semua,
• beberapa paket pengadaan e-KTP meliputi pembuat sistem sebagai integrator(sirkuit komputer dalam e-KTP), paket kartu dan chip, paket PC (Personal Computer), paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan paket lainnya.

Berikut berita lengkapnya:
Read more

Belajar online Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

Belajar Pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar, berdasarkan materi bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan/training pengadaan barang/jasa standar LKPP namun disajikan dengan format yang berbeda. Materi ini belajar tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan perpres 54 dan semua perubahannya.

Silahkan buka link dibawah ini untuk melihat animasi dan video dari madul pelatihan pengadaan untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;

• Modul 1 – Pengantar Pengadaan
• Modul 2 – Persiapan Pemilihan Penyedia –1
• Modul 3 –
• Modul 4 –
• Modul 5 – Swakelola
• Modul 6 –
• Modul 7 –

Masih belum selesai semua ya… tunggu edisi berikutnya 🙂

Bukti LKPP Pernah minta Tender Ulang – Proyek E-KTP

Dari website www.beritasatucom dan beberapa media online lainnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan Mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menyatakan pernah mengajukan Pretender atau tender ulang atas kasus dugaan korupsi proyek Elektronik KTP. Saya jadi penasaran untuk mencari bukti jejak online dari pernyataan beliau ini. Dengan search standar saja mungkin agak sulit memperoleh hasilnya, apalagi menggunakan kata kunci “tender ulang LKPP e-ktp”, kata kunci tender ulang dan LKPP akan melebar ke mana mana karena banyak yang membahas kata kunci ini, begitu pula e-ktp yang sedang rame sekarang ini. Dengan tools yang disediakan di coba setting untuk memperoleh data lama dari google, dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Read more

Kolam Renang Hotel Pasundan Bandung

Hotel Grand Pasundan Convension Hotel berada di Jalan Peta Bandung, keluar dari tol pasirkoja tinggal mengikuti GPS atau peta kota bandung, hanya beberapa menit sudah sampai di lokasi.

Kolam renang di Grand Pasundan Convention Hotel, ukurannya cukup melebar, panjangnya sekitar 30 meteran, terbagi menjadi 2, yaitu satu untuk anak kecil dan satu untuk dewasa. Kolam renang hotel pasundan berada pada komplek bangunan terpisah dari kamar kamar tempat tamu menginap. Dari sisi privacy tidak terganggu oleh para tamu yang makan di restoran karena lokasinya tidak berada pada samping restorant seperti pada hotel hotel standar lainnya.  Read more

Sosialisasi e-Katalog LKPP bersama Philips

Akhirnya doa pada postingan sebelumnya (baca: sosialisasi e-katalog LKPP) bisa terkabul juga 🙂 pada hari selasa 11 Oktober 2016, LKPP bersama philips melakukan sosialisasi tentang e-katalog dan produk dari philips yang sudah masuh e-katalog. Acara dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan selama sehari penuh mulai dari pagi sampai sore. Pada sesi pertama heldi.net mewakili dari lkpp memberikan paparan tentang apa itu belanja melalui e-katalog serta tatacara belanja dengan cara e-purchasing, selanjutnya pada sesi siang dilanjutkan dengan paparan produk knowledge dari Bapak Kuncahyo isnaedi atau akrab dipanggil pa Is yang merupakan National Sales Manager Philips. Pa Is menjelaskan apa kelebihan dan keunggulan dari lampu LED philips, serta memberikan gambaran tentang bagaimana perencanaan dalam sistem pencahayaan baik untuk ruangan, jalan, atau bahkan sampai ke stadion dengan ukuran besar.

Read more

Pembentukan ULP- Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah

Surat Menteri Dalam Negeri perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah.

Ada perkembangan baru terkait dengan perjuangan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang Mandiri dan Permanen, Berikut salah satu perkembangan dalam rangka pembentukan ULP, yaitu dengan adanya Surat dari Kemendagri terkait dengan Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah. Salah satu isinya dalam point 1.f membahas tentang pembentukan ULP

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disampaikan hal hal sebagai berikut:

1.f Unit Layanan Pengadaan merupakan salah satu fungsi pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga tugas dan fungsi layanan pengadaan dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada sekretariat daerah yang pengaturannya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Berikut adalah surat lengkapnya:



 

https://www.dropbox.com/s/j7gr9lyg0ej3cc6/Surat%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20perihal%20Pedoman%20Persetujuan%20Perda%20tentang%20Peangkat%20Daerah.pdf?dl=0

Jenis Kontrak Pengadaan

Penjelasan lengkap tentang jenis kontrak dapat di lihat pada pasal 50 dan pasal 51 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
Read more

Next Page »